BIN || Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemuda Desa Nusantara (DPP JPDN) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), deputi, hingga pihak swasta kontraktor. KPK juga menyita barang bukti uang tunai Rp1,4 miliar dan logam mulia emas batangan serta tabungan emas. bcc2
OTT ini diduga kuat terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Dana yang seharusnya untuk penanganan darurat korban bencana justru diduga dijadikan bancakan suap untuk memuluskan tender proyek swasta. bcc2
Ketua Umum DPP JPDN, Yusup BSI mengecam keras dugaan korupsi ini.
“JPDN sangat mengapresiasi langkah berani KPK. Ini biadab! Di tengah rakyat di 6 provinsi menjerit kena karhutla dan bencana, dana untuk nolong nyawa rakyat malah dijarah jadi bancakan koruptor.
Dana bencana pun dikorupsi, ini sudah sakit! Seperti kata Prof Mahfud MD, bangsa ini sakit kalau dana bencana saja dikorupsi,” tegas Yusup BSI, Rabu (15/10/2026).
Yusup BSI menambahkan, kasus ini membuktikan ucapan bahwa korupsi sudah nirempati dan kehilangan akal budi.
Senada, Sekjen DPP JPDN, Mohamad Amin, S.kom mendesak KPK untuk tidak berhenti di 14 orang.
“Kami dapat info yang ditangkap termasuk adik kandung Kepala BNPB Letjen Suharyanto inisial BM dan orang kepercayaan RCH tenaga ahli. Ini harus dibongkar sampai aktor intelektualnya.
KPK sudah tetapkan 5 tersangka termasuk PPK Gabriel Purwaka Sigit. Kami minta usut tuntas, jangan pandang bulu. Pemuda Desa yang selalu jadi korban pertama bencana, sangat terluka dengan ini,” ujar Mohamad Amin, SH.
KPK sendiri membenarkan telah mengamankan 14 orang dalam OTT di wilayah Jabodetabek. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut para pihak tersebut terdiri dari Sestama, PPK dan swasta. dd64
BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen kooperatif.
DPP JPDN menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap menjadi pelapor jika menemukan dugaan penyimpangan dana bencana di tingkat desa.
“Dana bencana adalah dana nyawa rakyat. Siapa pun yang korupsi dana bencana, hukum seberat-beratnya!” tutup Yusup BSI.(Red)
