BIN || Kabupaten Bekasi – Kumpulan pemuda desa yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Desa Kabupaten Bekasi Mengapresiasi kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam menangani keluhan masyarakat terkait pengangguran.

“Kami Komunitas Pemuda Desa Kabupaten Bekasi sangat berharap Pj Bupati tidak diam menangani persoalan ini, dan segera membuat MOU dengan perusahaan di Kabupaten Bekasi,” ucap Kong Mpe.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menilai praktik Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di Kabupaten Bekasi sudah stabil dan setiap nilai telah dijalankan, baik dari perusahaan ataupun karyawan.

Hal tersebut diungkapkan Dani Ramdan saat mengunjungi PT. Toyo Denso di Cikarang Barat pada Senin (25/09) dikutip dari bekasikab.co.id

“Ya, kami sudah melihat tadi beberapa perusahaan pada umumnya sudah bagus, di antaranya tidak ada konflik antara pekerja dengan pengusahannya, maka dari itu hal seperti itu harus dijaga seperti Hubungan Industri Pancasila (HIP) selalu mengingatkan,” kata Dani Ramdan.

Kunjungan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan Ke PT Toyo Denso
Dani mengatakan, bersama manajemen perusahaan melihat perekrutan tenaga kerja dimana proses rekrutmen diikuti masyarakat asli Kabupaten Bekasi.

Mereka juga merupakan alumni dari Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bekasi yang berada di Tambun Utara, sesuai komitmen PT. Toyo Denso Indonesia untuk menyerap tenaga kerja lokal.

“Ya tadi saya diajak bersama manajemen PT. Toyo Denso, ternyata yang didalamnya adalah alumni BLK yang berada di Tambun Utara, semoga saja mereka bisa diterima sesuai komptensi yang di butuhkan di perusahaan ini,” katanya.

Dani Ramdan juga mengatakan produk lokal juga harus masuk di setiap perusahaan. Seperti UMKM Kabupaten Bekasi agar bisa terbantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

“Seperti makanan katringnya lokal, baju konveksinya lokal, kebersihan keamanan juga lokal, kami diberikan kesempatan memasok produk lokal itu juga menjadi peluang bagi kami juga untuk bekerja,” terangnya.

Dari PT Toyo Denso, Mr. Nakashima Kenichi menyambut baik datangnya Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk memberikan dukungan kepada perusahaannya atas perekrutan tenaga kerja lokal.

“Ya, saya berterimakasih kepada Pj Bupati Bekasi sudah mengunjungi ke PT kami, ini adalah suatu kebanggaan buat kami,” katanya.

Nakashima menjelaskan di Indonesia ini masih banyak pekerja produktifnya serta banyak pemuda, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan perusahaan asal Jepang itu ingin merekrut pekerja asal Kabupaten Bekasi.

“Jadi ini adalah hal yang positif bagi negara maupun Kabupaten Bekasi untuk masa depan, dan saya upayakan akan merekrut tenaga kerja lokal di PT kami,” ungkapanya.(Red)

BIN || Jawa Barat – Setiap tanggal 24 September, kita memperingati Hari Tani Nasional (HTN), yang kini tahun 2023 ke 63 tahun. Penetapan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional diteken Presiden Soekarno dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963.

Tanggal ini bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Peringatan HTN untuk mengapresiasi perjuangan petani di Indonesia. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara agraris untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara agraris, yang artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian.

HTN merupakan sejarah perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan.

Dari perjuangan para Pak/Bu Tani, diharapkan apresiasi dalam sejarah penting pertanian Indonesia tidak diperingati sebatas lips service tetapi lebih mendalam dan menyentuh golongan muda, milenial, generasi Z sebagai generasi penerus dan pejuang bangsa.

Alangkah naibnya kita sebagai bangsa bila peringatan HTN hanya dilakukan sebatas ceremonial. Tetapi lebih dari itu, Pemerintah melakukan introspeksi, evaluasi terhadap upaya-upaya meningkatkan harkat martabat, serta kesejahteraan petani. Sudahkah petani kita sejahtera?

Di era Orde Baru, ada program Panca Usaha Tani, dan saat ini punya jaminan regulasi kesejahteraan petani. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tetapi apakah itu sudah dijalankan dan dirasakan petani?

HTN merupakan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, demi mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam menuju masyarakat adil dan makmur.

HTN Orde Baru

Hari Tani Nasional dibentuk atas persetujuan Presiden Soekarno. Hal ini terwujud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963.

Di Masa orde baru, ada berbagai perubahan di bidang pertanian. Pada 1974 dibentuk Badan Litbang Pertanian berdasarkan Keppres tahun 1974 dan 1979.

Kemudian pada 1980 didirikan Departemen Koperasi secara khusus. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para petani kecil di luar Jawa Bali agar dapat meningkatkan usaha pertanian berskala lebih besar.

Pada 1983 terjadi reorganisasi di Badan Litbang Pertanian. Hal ini sesuai dengan Kepres No 24 Tahun 1983.

Pada 1993, dibentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) yang tersebar di seluruh provinsi sesuai dengan Keppres No 83 Tahun 1993. Selain itu juga terjadi pembentukan 2 unit organisasi BPTP di 2 Propinsi, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Kepmentan No. 633/Kpts/OT.140/12/2003).( Red )