20 C
New York
Saturday, June 20, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 240

Cikarang Exposed Adakan Dialog Publik Bersama BN. Holik Ketua DPRD Kab, Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Dialog Publik yang diselenggarakan di Cikarang Exposed tepatnya jalan Untung Suropati, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/1).

Acara Dialog Publik tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM. B.N Holik Qodratullah, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar sekaligus owner Cikarang Exposed H. Sarim Saefudin, Kepala Desa Mekarmukti Dede Sulaeman S.Komp, serta sebagai moderator dibawakan oleh Ebong Hermawan dengan tema “Refleksi Kabupaten Bekasi Tahun 2022” mengulas tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi kedepan.

Dari masalah Penanganan Tanggul Citarum, Penguatan Kuliner dari UMKM Kabupaten Bekasi serta yang menariknya membahas tentang Kekosongan Jabatan Eselon 2 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam wawancara dengan para awak media Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.M. BN Holik Qodratulah, mengatakan “Acara ini saya nilai sangatlah positf kedepan dan saya berharap agar kedepannya pihak Panitia penyelenggara dapat mengundang narasumber yang lebih baik lagi walaupun saya berbicara agak blepotan karena ini pertama kali saya berbicara secara live, untuk membahas permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi agar lebih baik. Jelasnya.

Dirinya menambahkan “kedepan acara seperti ini adalah sebagai Pembelajaran dan pengetahuan publik dimana tentang kebekasian agar diceritakan dan diungkapkan kepada publik agar hal sekecil apapun dan terupdate agar dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Saya sangat mengapresiasi dengan adanya Cikarang Exposed ini menjadi suatu tempat cikal bakal wisata kulinernya ada, UMKMnya ada, pengetahuannya ada, sesuatu yang lengkap.

Ditempat yang sama Kepala Desa Mekar Mukti Dede Sulaeman S. Komp. Mengatakan “Saya sangat senang karena malam ini bisa bertatap muka dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi serta anggota Dewan mudah-mudahan kedepan Bekasi memiliki Pemimpin yang hebat agar dapat membuat Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi.

Dengan keberadaan Cikarang Exposed diharapkan bisa mengangkat Para UMKM khususnya dari Masyarakat kita di Kabupaten Bekasi, bila perlu untuk mendukung pelaku UMKM ini kita akan sediakan gerobak untuk disini. Pungkasnya.

Kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh ARS Management ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang berkembang di Kabupaten saat ini sekaliguas memanjakan pengunjungnya sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada.(Red)

Rapat Minggon Desa Cipayung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Pemerintahan Desa

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap perangkat desa, Kepala Desa Cipayung mengadakan rapat minggon di aula Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada hari Kamis (27/01) pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Rapat Minggon Desa merupakan rapat rutin yang diadakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa, dalam bidang keamanan dan ketertiban, ketertiban administrasi dan informasi terkini yang harus disampaikan kepada warga masyarakat agar tahu, mengerti dan memahami informasi.

Turut hadir dalam acara rapat minggon Wakapolsek Cikarang Timur AKP Suwarto, Kanit Binmas AKP Subroto, Kepala Desa Cipayung Ajan, Babinsa 08/Lemahabang Sertu Jumsari, Binmaspol Aipda Acep, BPD, Ketua Dusun, Ketua RT dan RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna Desa Cipayung.

Kepala Desa Cipayung , Ajan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan rapat minggon desa yang diadakan setiap hari Kamis, harus dan wajib diikuti oleh seluruh perangkat desa, baik Kasi, Kaur, staf, BPD, kepala dusun maupun RT dan RW serta kelembagaan lainnya yang ada di desa.

“Diadakannya rapat minggon ini untuk memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh perangakat desa, sehingga lebih mengerti dan paham dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, seluruh perangkat desa hendaklah lebih semangat dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan sebaik-baiknya.

“Pelayanan terhadap masyarakat harus diutamakan, baik secara administrasi maupun keperluan lainnya yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Ajan dalam rapat minggon juga membahas tentang masalah keamanan yang ada diwilayah Desa Cipayung. Ia berharap diaktifkan kembali Siskamling. Dirinya berpesan kepada warga agar selalu mengawasi putra dan putrinya agar tidak salah dalam pergaulan.

“Saya harap siskamling lebih ditingkatkan lagi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Cipayung, dan saya juga berpesan kepada semua para orang tua untuk mengawasi pergaulan putra dan putrinya, agar mereka tidak salah pergaulan dan para orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada putra – putrinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kaur Desa Cipayung Yogi Abdullah menambahkan bahwa pada tahun depan sudah diadakan Desa Digital.

“Tahun depan kita sudah mulai Digitalisasi Desa atau Desa Digital, dimana masyarakat untuk membuat surat menyurat sudah tidak perlu lagi datang ke desa, melainkan sudah melalui Gadget atau handphone, nanti akan ada aplikasi khusus yang dibuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Desa untuk dijalankan dalam Digitalisasi Desa tersebut,” jelas Yogi dalam paparannya.

Yogi juga mengingatkan kepada para peserta rapat minggon tentang program Vaksin Booster yang harus segera dilaksanakan di Desa Cipayung.

“Kita akan segera melaksanakan program Vaksin Booster, saya berharap kepada semua yang hadir dalam acara rapat minggon ini untuk lebih meningkatkan jalinan komunikasi, agar apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar.” pungkasnya. (Wati)

Puan: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum RI

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Singapura dalam sejumlah hal, termasuk soal ekstradisi. Ia berharap perjanjian ekstradisi dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

“DPR RI menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan Singapura, khususnya perjanjian hukum antara kedua negara terkait ekstradisi,” ungkap Puan, Rabu (26/1/2022).

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam acara Leader’s Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ikut menyaksikan penekenan dokumen kesepakatan.

Lewat perjanjian ini, kedua negara dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Puan pun memuji diplomasi Pemerintah dengan Singapura.

“Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lewat perjanjian ekstradisi tersebut, buron-buron kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum. Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.

“Tentunya perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang,” papar Puan.

Selain soal ekstradisi, ada dua kesepakatan lain yang dilakukan Indonesia. Pertama adalah mengenai penyesuaian pengelolaan ruang udara Indonesia yang selama ini dipegang Singapura atau flight information region (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan sekitarnya.

Salah satu poin kesepakatan seputar FIR disebut masih mengizinkan Singapura mengelola ruang udara di wilayah tersebut. Puan meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik.

“Harus ada penjelasan yang lebih mendalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” imbau mantan Menko PMK itu.

Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan Singapura yaitu soal pemberlakuan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah digagas sejak tahun 2007. Kerja sama yang dimaksud terkait Defence Cooperation Agreement (DCA).

“Kami berharap perjanjian kerja sama DCA tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku,” tutup Puan.( Red )

Minta Sel Kerangkeng di Langkat Diusut, Puan: Jangan Ada Perbudakan di Tanah Indonesia

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar temuan sel kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin diusut tuntas. Ia pun mengecam dugaan adanya perbudakan manusia di lokasi tersebut.

“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” ujar Puan, Rabu (26/1/2022).

Kasus mengenai sel kerangkeng untuk manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif berawal dari laporan Migrant Care usai Terbit Perangin-angin terseret kasus suap. Disampaikan Migrant Care, kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja kelapa sawit.

Ada puluhan orang yang disebut berada dalam sel kerangkeng itu. Migrant Care pun mengungkap para pekerja harus bekerja di kebun sawit milik Bupati lebih dari 10 jam setiap harinya.

Mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng penjara sehingga tak memiliki akses keluar. Selain itu, para pekerja tidak digaji hingga ada yang mengalami penganiayaan. Migrant Care telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM karena menilai telah terjadi perbudakan modern di rumah Bupati Langkat.

“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. Selain itu Puan berharap jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” tuturnya.

Polisi mengungkap sel kerangkeng penjara di rumah Bupati Langkat awalnya digunakan untuk pembinaan terhadap remaja nakal dan pecandu narkoba. Namun para penghuni sel penjara kemudian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud sebagai pembekalan keahlian.

Hanya saja selama pembinaan itu, mereka tidak diberi upah. Perlakuaan kepada mereka yang digembok dalam penjara pun kurang manusiawi.

“Apapun alasannya, perbudakan adalah musuh kemanusiaan, seteru peradaban,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini juga menyoroti laporan polisi bahwa kegiatan pembinaan di rumah Bupati Langkat tersebut tidak memiliki izin meski sudah beroperasi selama 10 tahun.

“Melakukan pembinaan dengan mengurung seseorang di dalam penjara bukan hal yang bisa dibenarkan,” sebut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan menilai, kasus dugaan perbudakan oleh Bupati Langkat harus dijadikan pelajaran untuk semua pihak.

“Kita semua perlu memahami bahwa niat baik yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pada akhirnya justru melahirkan permasalahan besar. Maka dalam setiap tindakan, kita harus betul-betul memperhatikan mekanisme dan hukum yang berlaku,” tutup Puan.(Rls/Red)

Ridwan Kamil Buka Muswil XI Organisasi Pemuda Pancasila Jawa Barat

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) Buka Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Organisasi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat di Ballroom Holiday Inn Hotel Jababeka Kabupaten Bekasi, Rabu, 26 Januari 2022.

Gelaran Muswil tersebut dihadiri Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (Ketum MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman, Plt Ketua Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat hj Bunda Sarimaya, Ketua Umum PSSI yang juga sebagai Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Komjen Pol (P) Mochamad Iriawan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Plt Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Ketua MPC Kabupaten Bekasi H.Apuk Idris dan seluruh MPC Pemuda Pancasila yang ada di Jawa Barat

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil berpesan, agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan para pemuda, kata Gubernur akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah Pasundan ini begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berbagai persoalan lainnya.

Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat.

Untuk itu, sehubungan dengan pelaksanaan Muswil XI Pemuda Pancasila Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil secara khusus berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wirausahanya melalui berbagai program dan kegiatan.

Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka. (Red/Wati)

Tanggul Kritis Jadi Sorotan Plt Bupati Bekasi dan Tiga Kementerian

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama perwakilan tiga kementerian, meninjau langsung kondisi tanggul kritis Sungai Citarum di wilayah hilir Kabupaten Bekasi, pada Selasa (25/01/22).

Perwakilan tiga kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR yang diwakili BBWS Citarum, Direktur Irigasi dan Pengairan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Plt Bupati Bekasi mengatakan, meskipun BBWS Citarum sudah maksimal melakukan perbaikan darurat tanggul yang kritis. Tetapi pemerintah daerah masih mencoba untuk meminta agar dilakukan perbaikan tanggul Citarum secara permanen.

“Alhamdulillah hari ini dari tiga kementerian sudah hadir. Artinya ada upaya untuk merencanakan diperbaiki secara permanen,” kata Akhmad Marjuki, di lokasi tanggul kritis Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin, Selasa (25/01/22).

Walaupun perbaikan permanen belum bisa dikerjakan tahun ini, Plt Bupati Bekasi optimis perbaikan permanen dapat dilakukan pada tahun 2023 mendatang.

“Minimal mereka sudah mendesain dan merencanakan, sehingga di tahun 2023 Insya Allah secara permanen akan diperbaiki,” harapnya.

Sementara itu Kepala BBWS Citarum, Bastari mengatakan, selain penanganan darurat yang sudah dilakukan, ke depan pemerintah akan mengupayakan penanganan tanggul Citarum secara permanen.

“Tentunya nanti ada komitmen dari pemerintah daerah, kita membuat action plan bersama, perjanjian kerjasama, baik dari sisi pendanaannya, lahan dan sosial nya. Sehingga nanti kita dapat melaksanakan penanganan banjir Citarum hilir ini dengan lebih baik,” ujarnya.

Bastari menyebutkan, banjir Sungai Citarum tidak hanya masalah perbaikan tanggul saja tapi juga berkaitan dengan pengendalian debit air dari hulunya.

“Untuk menahan debit Sungai Citarum yang dari Bandung kan sudah ada tiga bendungan, Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Jadi air dari selatan itu sudah bisa ditampung dengan penyediaan ruang banjir di masing-masing bendungan, yang belum itu dari Sungai Cibeet,” terangnya.

Karena itu, untuk mengurangi debit air Citarum di bagian hilir, Bastari mengatakan, tahun ini pemerintah pusat akan membangun bendungan di Sungai Cibeet dan Cijurey.

“Tinggal sisa debitnya nanti dikendalikan dengan tanggul di Citarum hilir, termasuk yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” jelasnya.(Red)

Plt Bupati Bekasi Bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Tinjau Lokasi TPS Liar

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Kabupaten Bekasi – Pasca ditutupnya TPS liar di bantaran Kali CBL Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan meninjau lokasi TPS liar tersebut, pada Selasa (25/01/2022).

Plt. Bupati Bekasi mengatakan, setelah berdiskusi dengan Direktur Sinkronisasi Kemendagri dan BBWS, pihaknya sudah menemukan solusi untuk menuntaskan persoalan TPS liar tersebut melalui program bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

“Kita tinggal mencari titik untuk menggantikan TPS liar yang ada di bantaran Kali CBL ini, karena TPS ini sudah kita segel dan tidak boleh dibuka lagi. Sebab masalah ini harus segera dibereskan tidak boleh di tunda-tunda,” ujarnya.a

Salah satu opsi untuk membersihkan sampah di lokasi tersebut, akan dilakukan perataan atau ditimbun dengan memakai urugan dari Kali CBL yang selanjutnya dilakukan penghijauan agar lokasi tersebut tidak dipakai untuk membuang sampah liar.

Sementara itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan mengatakan, Pemkab Bekasi dapat mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur setelah mendapatkan lokasi TPS baru.

“Sudah ada alokasi anggaran untuk infrastruktur TPA/TPS. Pemkab Bekasi tinggal menyediakan lokasi lahan yang akan disiapkan untuk TPA itu,” terangnya.

Namun demikian, Iwan menegaskan, keberhasilan penanganan sampah bukan hanya tergantung pada infrastruktur, tapi penguatan kelembagaan dan kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang penting.(Red)

Serius Perangi Narkoba,55 Bandar Narkoba Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Cilegon – Pemasyarakatan kembali memindahkan narapidana kategori high risk ke lembaga pemasyarakatan (lapas) super maximum security di wilayah Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Kali ini, Selasa (25/01), giliran 58 narapidana kategori High Risk Lapas Kelas IIA Cilegon dipindahkan ke Lapas Kelas I Batu.

Sebanyak 55 di antaranya merupakan bandar narkoba, beberapa dari mereka adalah narapidana yang dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Pemindahan yang dilakukan pada pukul 22.00 WIB ini, kembali mempertegas komitmen dan keseriusan Pemasyarakatan untuk perang melawan narkoba.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten, Masjuno mengatakan, pemindahan dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08-104 Tanggal 19 Januari 2022, perihal Persetujuan Pemindahan 58 Orang Narapidana atas Nama Jn als MT, dkk.

“Malam ini kita pindahkan narapidana dari wilayah Banten ke lapas di Nusakambangan secara khusus. Tentu saja ini sebagai salah satu bentuk komitmen kita untuk terus berupaya memutus mata rantai peredaran gelap narkoba di lapas, karena mayoritas yang kita kirim adalah bandar-bandar narkoba,” tutur Masjuno.

Ia meyakini, pemindahan bandar narkoba merupakan langkah yang tepat dalam upaya penertiban, penanggulangan, serta penanganan peredaran gelap narkoba di lapas dan rumah tahanan negara (rutan).

“Kegiatan ini merupakan pemindahan narapidana perdana yang kami (red-Kanwil Kemenkumham Banten) lakukan di tahun 2022 ini.

Namun ke depan kegiatan semacam ini akan terus berlanjut,” tegasnya,”kami terus berkomitmen mendukung segala upaya pemberantasan dan pembumihangusan narkoba”ucapnya

Masjuno menambahkan, dalam kegiatan pemindahan narapidana ini, pihaknya berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Sementara itu, untuk pengawalan, pihaknya dibantu oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) dan tenaga pengamanan internal Pemasyarakatan wilayah Banten. (Red)

Pemkab Bekasi Terima Penghargaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Bandung – Pemerintah Kabupaten Bekasi dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota Paling Inspiratif dalam Lomba Kinerja Kabupaten/Kota Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan diterima secara langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi.

Penghargaan diberikan pada saat acara Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/1).

Dalam wawancara terpisah, Pj. Sekda Herman Hanapi mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti adanya sinergitas yang terjalin antar para perangkat daerah, untuk menjadikan pencegahan stunting sebagai fokus utama.

“Alhamdulillah, kami dari Pemkab Bekasi menghadiri peringatan Hari Gizi, dan juga mendapat juara kategori inspiratif. Ini bisa menjadi motivasi kami kedepannya. Kita juga fokus terhadap pencegahan stunting dan obesitas ini karena adanya kolaborasi dengan perangkat daerah lain untuk hasil yang terbaik kedepannya,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti dan mampu belajar untuk mengetahui cara pemenuhan gizi yang baik juga untuk menghindari adanya peningkatan kasus stunting ataupun obesitas.

“Kami berikan penyuluhan, sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Saya yakin bahwa kalau semua mengerti tentang pemenuhan gizi, kurang gizi, dan kelebihan gizi itu harus diperhatikan.” ujarnya.

Dalam acara yang mengusung tema “Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas” tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, penghargaan yang diberikan sangat penting guna memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah, untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari program-program yang diluncurkan.

“Kami mengundang para kepala dinas di Jawa Barat, laporan program-program yang sudah diluncurkan dan melalui penghargaan ini ilmu yang didapatkan bisa diterapkan kepada masyarakat, dan itu yang diharapkan oleh semua masyarakat.” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, menerangkan bahwa kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat. Sehingga bersama-sama mendukung perwujudan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif guna mendorong percepatan penurunan stunting dan obesitas.

“Kita ketahui bahwa kesehatan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, dimana kita mendukung untuk mewujudkan sumber daya manusia yang hebat, guna mendorong percepatan penurunan stunting.” katanya. (Red)

Medan Terjal Tidak Menyurutkan Dandim 0424 Tanggamus Bersama Wakil Bupati Meninjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN | Lampung – Dandim 0424/Tanggamus Letnan Kolonel Arm Micha Arruan, S.E., MM, bersama Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi’i, kembali meninjau vaksinasi anak sekolah di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al Khairiyah di Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung, Selasa (25/01).

Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi’i dalam kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi kepada sekolah-sekolah, serta tenaga kesehatan yang menggelar vaksinasi anak-anak ini.

“Kami mengajak kepada orang tua agar anak-anak segera mendapatkan vaksin, serta menyampaikan kepada anak-anak jangan takut untuk di Vaksin, para guru harus mempunyai karakter dan harus mengikuti vaksin yang ketiga, vaksin booster yang dianjurkan pemerintah karena kesehatan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Syafi’i berharap, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini bisa mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung dan bisa berjalan dengan aman, selain itu juga untuk mempercepat cakupan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus agar pandemi segera berakhir.

Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus Letnan Kolonel Arm Micha Arruan, S.E., MM dalam sambutannya sangat mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi anak sekolah yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)) Al Khairiyah.

“Meskipun medan yang sangat terjal yang harus kami lalui, namun kegiatan vaksinasi ini adalah bukti nyata dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah untuk semakin mempermudah pelayanan kesehatan kepada seluruh komponen masyarakat,” jelas Dandim.

Dandim juga mengajak masyarakat luas khususnya yang ada diwilayah teritorial Kodim 0424/Tanggamus untuk bersama–sama mendukung program vaksinasi dan tidak perlu takut untuk di vaksin, karena ini bertujuan untuk kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Tujuan vaksinasi ini untuk kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, hanya saja meskipun sudah divaksin, diminta semuanya agar tetap mematuhi protokol kesehatan.” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Sri Nilawati Syafi’i, Kadis Kesehatan Taufik Hidayat, Sekretaris Pendidikan Ruslan, Camat Pugung Ahmad Yani, BPBD, Kemenag Tanggamus, Babinsa, BabinKamtibmas, Kepala Sekolah Yulistiana, kepala yayasan, para guru, dan Nakes. (Wn)

1...239240241...244Halaman 240 dari 244
© beksiindonesianews.co.id by db