BIN | Tanggerang – Pastikan Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan mental spiritual keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) berjalan baik, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) tandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengasuh Pesantren Indonesia dan Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia, Senin (24/01).

Penandatangan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang, sekaligus Pencanagan Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Pembukaan Program Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba serta Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bersertifikat untuk WBP Lapas Pemuda Tangerang.

Dalam Kesempatan yang sama dilaksanakan juga penandatangan perjanjian kerjasama antara Lapas Pemuda Tangerang dengan Pengasuh Pesantren Indonesia, Yayasan Assiddiqiyah, PT Swen Inovasi Transfer dan Yayasan Besakih.

Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Kadek Anton Budiharta menyatakan Kegiatan Pencanangan Lapas Bersinar dan Perjanjian Kerjasama serta pelatihan kemandirian merupakan implementasi dari 3 Kunci Pemasyarakatan Maju guna meningkatkan kinerja Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan reintegrasi WBP.
“Semua Kegiatan ini merupakan implementasi dari 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba dan Sinergitas antar penegak hukum, lembaga pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari pilar utama sistem pembinaa ditambah Back to Basics Pemasyarakatan sebagai penguatan kelembagaan,” ujarnya.

Tedjo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyatakan banyak inovasi dan program pembinaan yang sangat membangun di Lapas Pemuda Tangerang, hingga tempat ini tidak terlihat seperti Lapas tetapi lebih mirip layaknya kampung karena bervariasinya program pembinaan dan keasrian tempatnya.

“Dukungan dari semua mitra kerja sangat kami harapkan, karena tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, mustahil tercapai hasilkan pembinaan yang baik,” tutur Tedjo dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Banten serta perwakilan Forkominda (Forum Komunikasi Daerah) Kota Tangerang serta Mitra Kerja sama Pemasyarakatan.

Sementara itu, DirjenPAS, Reynhard Silitonga menyatakan bahwa Pemasyarakatan memiliki 3 pilar utama unsur pembinaan, yakni WBP, Petugas dan masyarakat.

“Ketiganya ini harus saling mendukung. Bersinergi bersama untuk wujudkan reintegrasi yang baik bagi warga binaan. Menjadikan dia yang telah salah jalan menjadi manusia yang lebih baik hingga dapat kembali lagi ke masyarakat,” ungkap Reynhard.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Pemasyarakatan yang telah membantu dan bersinergi denga UPT Pemasyarakatan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi WBP.

Dalam kegiatan tersebut, Dirjenpas berkesempatan meninjau Kampung Bersinar, Bale Baca, Kampus Kehidupan WBP Lapas Pemuda Tangerang, Sarana keterampilan dan olahraga, ruang kelas hingga dapur bersih Lapas Pemuda tangerang.

Kegiatan diakhiri dengan diresmikannya Rumah Edukasi Anti Narkoba oleh DirjenPAS di Kampung Bersinar yang nantinya akan dijadikan tempat sharing pengetahuan dan penguatan dan edukasi tentang bahaya narkoba. Serta peresmian Laboratorium Komputer sebagai sarana prasarana belajar di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang.

Kegiatan diakhiri dengan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan razia di Lapas Pemuda Tangerang yang dilakukan sejak bulan April 2021. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilaksanakan secara simbolis oleh DirjenPAS, Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Banten dan Kepala BNN Propinsi Banten.( Red )

BIN | Jakarta – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Jakarta pada Senin (24/1/2022).

Agenda itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengatakan pemerintah sependapat terkait rencana pelaksanaan pemungutan suara pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, DPRD, dan DPD yang jatuh pada 14 Februari 2024. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” katanya.

Pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.

“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.

Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.

“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka.

Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Mendagri.

Puspen Kemendagri

BIN | Kabupaten Bekasi –
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Corona Virus Disease (Covid-19).

Ditetapkan sebagai bencana non-alam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cepat melakukan upaya penyemalatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lapas, LPKA, dan Rutan melalui pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada tanggal 30 Maret 2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersayarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Menyesuaikan dengan masa kedaruratan pandemi Covid-19 peraturan menteri tersebut mengalami perubahan untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor 43 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersayarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Perubahan terletak pada pasal 45 ayat (1) menjadi berbunyi : “Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan aank yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022”.

Dampak positif pun dirasakan oleh warga binaan Lapas Kelas IIA Cikarang (Lapas Cikarang). Semula warga binaan yang telah mengajukan program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor 43 Tahun 2021 maka meraka dapat diberikan program Asimilasi di Rumah dan bisa diusulkan kembali ke masyarakat lebih awal dari tanggal 2/3 masa pidananya.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor 43 Tahun 2021, Lapas Cikarang menyelenggarakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui program Asimilasi di Rumah.

Total ada 42 (empat puluh dua) warga binaan Lapas Cikarang yang diberikan program Asimilasi di Rumah pada hari Senin, 24 Januari 2022. Dari 42 (empat puluh dua) warga binaan telah melalui pengecekan data dan dokumen, serta telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Lapas Cikarang, Veri menyampaikan dari 42 (empat puluh dua) warga binaan yang akan menjalankan Asimilasi di Rumah ini telah memenuhi syarat substantif yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan laporan perkembangan pembinaan dari masing-masing warga binan, dan syarat administraf berupa dokumen usulan dari penjamin, laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua warga binaan telah memiliki penjamin dari pihak keluarga dan pada proses pengembalian ke masyarakat warga binaan pun wajib dijemput oleh penjaminnya.

Selain kontribusi dari pihak penjamin ataupun keluarga, Lapas Cikarang juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang nantinya akan mengawasi dan melakukan pembimbingan kepada warga binaan selama menjalani Asimilasi di Rumah.

Kepala Lapas Cikarang menegaskan, Warga binaan yang diberikan Asimilasi hari ini, kalian belum bebas melainkan menjalankan sisa masa pidana di rumah dengan pengawasan oleh Bapas, dan akan diusulkan program Pembebasan Bersyarat, ataupun Cuti Bersyarat.

Keluarga pun diharapkan dapat berperan serta dalam menjaga dan mengawasi warga binaan sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum. ( Red )

BIN | Bekasi – Indonesia memiliki beragam budaya komunal sejak dahulu, salah satunya gotong royong dalam melakukan kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dan memperindah lingkungan. Biasanya kerja bakti dilakukan setiap hari libur oleh masyarakat.

Solihin pengurus RT 003 RW 06 seksi Lingkungan yang mewakili Ketua RT mengajak warganya rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ajakan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah banjir dan penyakit disebabkan oleh nyamuk seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) maupun chikungunya.

“Kami terus ingatkan agar warga semakin peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dengan mengadakan kerja bakti, membersihkan gorong-gorong, membersihkan waterpoon dari tumbuhan eceng maupun drainase secara rutin,” tuturnya kepada Beksi Indonesia News, Minggu (23/01).

Tidak lupa, ucapnya, dalam melakukan kerja bakti warga juga harus menerapkan protokol kesehatan (protkes). Tentunya agar terhindar dari virus Corona atau Covid-19.

Lanjut dia, pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti pada hari Sabtu atau Minggu setiap minggunya secara rutin. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami imbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.” pungkasnya. (Wati)

BIN | Banten – Dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke 49 tahun, DPD PDI Perjuangan Prop Banten melakukan gerakan penanaman pohon secara serentak di bantaran hilir sungai Cisadane yg berada di kota Tangerang, kec Neglasari , Kel mekar sari.

Sebanyak 5000 pohon mangrove juga pohon buah ( mangga, rambutan dan durian) ditanam di bantar sungai Cisadane untuk menjaga kelestarian sungai dan alam.

Acara penanman di Sungai Cisadane yang dilakukan oleh DPP Prov Banten juga memberikan secara simbolis 5000 pohon mangrove kepada aktivis lingkungan hidup yaitu kepada Yayasan Peduli Lingkungan Hidup Indonesia,

Diharapkan nantinya dapat di tanam disepanjang Bantaran sungai Cisadane yg berada di Prop Banten.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi ketua umum PDI Perjuangan ibu Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kelastaruan alam

Acara yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Ulangtahun Ketua Umum PDI Perjuangan ke-75 tahun.

“Semoga panjang umur serta Sehat selalu,” ujar
H. Ade Sumardi, SE., M.Si sebagai DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dalam rilisnya.

Ade Sumardi juga menambahkan himbauan untuk menanam pohon secara serentak se-Indonesia oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan ketua Umum PDI Perjuangan sangat mencintai Lingkungan sehingga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk melestarikan lingkungan melalui gerakan penanaman pohon secara serentak di Seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Banten.

Dalam sambutan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, menghimbau kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan karena ada instruksi dari DPP Partai

“Jadikan serta tanamkan gerakan menanam pohon ini dilakukan oleh seluruh kader karena ibadah dan anjuran kepada Allah SWT, ” ujar Ade Sumardi.

Dampak bencana banjir, longsor, serta bencana alam lainnya merupakan bencana yang di sebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan kelestarian Alam.

Untuk itu, PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon.

‘marilah kita rawat Bumi kita yang kita cintai ini untuk kebaikan. Merdeka…” ujar Ade Sumardi.

Dalam kegiatan tersebut juga secara simbolis DPD PDIP Provinsi Banten menerima bingkisan kue keranjang ( kue cina/dodol cina) dari perwakilan masyarakat etnis Cina benteng, dlm rangka akan datagnya hari Imlek bagi warga sekitar yg mayoritas adalah warga etnis Cina benteng.

Penanaman secara serentak yg di lakukan oleh DPD PDI Perjuangan Prop Banten ini melibatkan, perwakilan dari badan partai tingkat Provinsi (bspn, badiklatda, Baguna, bbhar, bapilu dan BKN ), sayap partai tingkat Provinsi (TMP , Bamusi dan Repdem), Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Banten, Aktivis Lingkungan juga warga masyarakat sekitar.

Seoerti diketahui kegiatan ini di lakukan juga dlm rangka memberikan kesadaran kepd masyarakat umumnya utk tetap selalu menjaga lingkungan kita, bumi kita dr bencana yg mungkin bisa di timbulkan akibat penggundulan pohon oleh org yg tdk bertangung jawab.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat umum untuk bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam.

” Semoga kegiatan ini bisa berjalan terus dan bisa ditiru atau diikuti oleh masyarakat sekitar bantaran sungai dan masyarakat luas pada umumnya ,”pungkas
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten.(red)

BIN | Kabupaten Bekasi-Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi gelar syukuran atas telah dibukanya Sekretariat baru yang beralamat di Jalan Raya Citarik RT 001/001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (21/1/2022).

Dalam acara syukuran yang digelar di Sekretariat baru BPPH PP turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN. Holik Qodratullah yang datang langsung dan mengikuti proses syukuran hingga selesai.

BN. Holik mengucapkan selamat dan sukses atas syukuran sekretariat baru BPPH PP Kabupaten Bekasi, dengan ini dirinya berharap agar BPPH PP bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan.

“Saya mengucapkan selamat kepada BPPH PP yang telah menggelar syukuran atas sekretariatnya yang baru, dengan ini berarti sudah remsi telah dibuka. Insyallah akan menyapa masyarakat apa yang menjadi persoalan mereka di Kabupaten Bekasi, terutama terkait permasalahan hukum,” kata dia, disela waktunya usai acara.

BN Holik yakin dengan sudah dibukanya Sekretariat BBPH PP Kabupaten Bekasi bisa banyak ikut serta membantu masyarakat yang terkendala permasalahan hukum. Artinya bahwa sungguh sangat bernilai keberadaannya (BPPH PP) bagi masyarakat.

“Saya percaya ini akan menjadi bagian dari yang tak ternilai harganya terkait dengan akan adanya bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan mencoba mengeleminir persoalan-persoalan hukum di Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Sementara, Ketua BPPH PP Kabupaten Bekasi Ujang Suryadi, SH. MH mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPRD yang telah meluangkan waktunya ikut serta dalam acara syukuran sekretriat BPPH PP yang baru.

“Saya mewakili seluruh anggota dan pengurus BPPH PP Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadian Ketua DPRD diacara syukuran sekretariat kami yang baru, semoga dengan kehadian belaiu menjadi penyemangat kami dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.

Bukan hanya itu, Ujang mengaku membuka lebar pintu sekretariat BPPH PP bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. “bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, kami siap membantu terutama bagi yang tidak mampu kami siap membantu secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya apapun,” tandasnya.(Red)