BIN | Banten – Dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke 49 tahun, DPD PDI Perjuangan Prop Banten melakukan gerakan penanaman pohon secara serentak di bantaran hilir sungai Cisadane yg berada di kota Tangerang, kec Neglasari , Kel mekar sari.

Sebanyak 5000 pohon mangrove juga pohon buah ( mangga, rambutan dan durian) ditanam di bantar sungai Cisadane untuk menjaga kelestarian sungai dan alam.

Acara penanman di Sungai Cisadane yang dilakukan oleh DPP Prov Banten juga memberikan secara simbolis 5000 pohon mangrove kepada aktivis lingkungan hidup yaitu kepada Yayasan Peduli Lingkungan Hidup Indonesia,

Diharapkan nantinya dapat di tanam disepanjang Bantaran sungai Cisadane yg berada di Prop Banten.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi ketua umum PDI Perjuangan ibu Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kelastaruan alam

Acara yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Ulangtahun Ketua Umum PDI Perjuangan ke-75 tahun.

“Semoga panjang umur serta Sehat selalu,” ujar
H. Ade Sumardi, SE., M.Si sebagai DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dalam rilisnya.

Ade Sumardi juga menambahkan himbauan untuk menanam pohon secara serentak se-Indonesia oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan ketua Umum PDI Perjuangan sangat mencintai Lingkungan sehingga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk melestarikan lingkungan melalui gerakan penanaman pohon secara serentak di Seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Banten.

Dalam sambutan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, menghimbau kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan karena ada instruksi dari DPP Partai

“Jadikan serta tanamkan gerakan menanam pohon ini dilakukan oleh seluruh kader karena ibadah dan anjuran kepada Allah SWT, ” ujar Ade Sumardi.

Dampak bencana banjir, longsor, serta bencana alam lainnya merupakan bencana yang di sebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan kelestarian Alam.

Untuk itu, PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon.

‘marilah kita rawat Bumi kita yang kita cintai ini untuk kebaikan. Merdeka…” ujar Ade Sumardi.

Dalam kegiatan tersebut juga secara simbolis DPD PDIP Provinsi Banten menerima bingkisan kue keranjang ( kue cina/dodol cina) dari perwakilan masyarakat etnis Cina benteng, dlm rangka akan datagnya hari Imlek bagi warga sekitar yg mayoritas adalah warga etnis Cina benteng.

Penanaman secara serentak yg di lakukan oleh DPD PDI Perjuangan Prop Banten ini melibatkan, perwakilan dari badan partai tingkat Provinsi (bspn, badiklatda, Baguna, bbhar, bapilu dan BKN ), sayap partai tingkat Provinsi (TMP , Bamusi dan Repdem), Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Banten, Aktivis Lingkungan juga warga masyarakat sekitar.

Seoerti diketahui kegiatan ini di lakukan juga dlm rangka memberikan kesadaran kepd masyarakat umumnya utk tetap selalu menjaga lingkungan kita, bumi kita dr bencana yg mungkin bisa di timbulkan akibat penggundulan pohon oleh org yg tdk bertangung jawab.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat umum untuk bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam.

” Semoga kegiatan ini bisa berjalan terus dan bisa ditiru atau diikuti oleh masyarakat sekitar bantaran sungai dan masyarakat luas pada umumnya ,”pungkas
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten.(red)

BIN | Kabupaten Bekasi-Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi gelar syukuran atas telah dibukanya Sekretariat baru yang beralamat di Jalan Raya Citarik RT 001/001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (21/1/2022).

Dalam acara syukuran yang digelar di Sekretariat baru BPPH PP turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN. Holik Qodratullah yang datang langsung dan mengikuti proses syukuran hingga selesai.

BN. Holik mengucapkan selamat dan sukses atas syukuran sekretariat baru BPPH PP Kabupaten Bekasi, dengan ini dirinya berharap agar BPPH PP bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan.

“Saya mengucapkan selamat kepada BPPH PP yang telah menggelar syukuran atas sekretariatnya yang baru, dengan ini berarti sudah remsi telah dibuka. Insyallah akan menyapa masyarakat apa yang menjadi persoalan mereka di Kabupaten Bekasi, terutama terkait permasalahan hukum,” kata dia, disela waktunya usai acara.

BN Holik yakin dengan sudah dibukanya Sekretariat BBPH PP Kabupaten Bekasi bisa banyak ikut serta membantu masyarakat yang terkendala permasalahan hukum. Artinya bahwa sungguh sangat bernilai keberadaannya (BPPH PP) bagi masyarakat.

“Saya percaya ini akan menjadi bagian dari yang tak ternilai harganya terkait dengan akan adanya bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan mencoba mengeleminir persoalan-persoalan hukum di Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Sementara, Ketua BPPH PP Kabupaten Bekasi Ujang Suryadi, SH. MH mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPRD yang telah meluangkan waktunya ikut serta dalam acara syukuran sekretriat BPPH PP yang baru.

“Saya mewakili seluruh anggota dan pengurus BPPH PP Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadian Ketua DPRD diacara syukuran sekretariat kami yang baru, semoga dengan kehadian belaiu menjadi penyemangat kami dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.

Bukan hanya itu, Ujang mengaku membuka lebar pintu sekretariat BPPH PP bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. “bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, kami siap membantu terutama bagi yang tidak mampu kami siap membantu secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya apapun,” tandasnya.(Red)

BIN | Jawa Tengah- Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan Jembatan Gantung Girpasang di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Jembatan tersebut membuka akses untuk desa yang selama ini cukup terisolir.

Peresmian Jembatan Gantung Girpasang dilakukan Puan usai meresmikan Pasar Legi Solo, Kamis (20/1/2022). Peresmian turut dihadiri warga Desa Ngringin dan Desa Girpasang, Kelurahan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

“Di atas kertas, mungkin Jembatan Gantung Girpasang terlihat sederhana, tetapi jembatan dengan panjang 120 meter ini menjadi simbol komitmen kita,” kata Puan saat meresmikan Jembatan Gantung Girpasang.

Jembatan Gantung Girpasang menghubungkan Desa Ngringin dan Desa Girpasang. Dusun Girpasang yang dihuni 12 keluarga dengan penduduk 34 jiwa ini sebelumnya merupakan desa terisolir yang dikelilingi oleh dua buah lembah yang biasa disebut jurang pakis.

Salah satu akses untuk keluar dari Dusun Girpasang harus dilalui dengan berjalan kaki berupa setapak naik-turun jurang yang kedalamannya sekitar 150 meter dengan 1.001 anak tangga. Sebelum terbangunnya jembatan ini, masyarakat Girpasang memanfaatkan alat transportasi berupa gondola sederhana dengan alat penariknya adalah mesin motor yang diperuntukkan sebagai alat  pengangkut pakan ternak maupun hasil bumi penduduk setempat.

Oleh karena itu, Puan menilai peresmian Jembatan Gantung Girpasang sebagai simbol komitmen bersama. “Komitmen bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh ada desa atau wilayah yang terisolir, termasuk Desa Girpasang,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
 
“Karena itu DPR RI akan terus mendukung dan mendorong Pemerintah Pusat maupun daerah agar memerhatikan dan segera menghadirkan solusi bagi wilayah-wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang masih terisolir,” tambah Puan.
 
Pada awal tahun 2021, warga Kelurahan Tegalmulyo secara swadaya telah menambah 1 gondola yang lebih untuk difungsikan sebagai alat angkut orang, termasuk wisatawan. Puan menilai, masyarakat setempat harus memanfaatkan Jembatan Gantung Girpasang untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Jembatan Gantung Girpasang ini Alhamdulillah bukan hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga sudah mulai mampu menarik wisatawan. Momentum ini perlu dimaksimalkan dengan membangun wilayah sekitar agar menjadi tempat wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,” paparnya.

Puan meminta Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat sekitar agar menjadi pelaku aktif dalam pengembangan pariwisata di daerah lereng Gunung Merapi itu. Bisa dalam bentuk membangun dan mengelola tempat makan-minum yang memanfaatkan keindahan pemandangan di lokasi tersebut.
 
“Bahkan bisa juga dengan mendirikan tempat-tempat penginapan yang bernuansa alam, sehingga di sini bisa menjadi salah satu tempat green tourism atau wisata yang ramah lingkungan,” ujar Puan.

Dengan dibangkitkannya kegiatan wisata alam di wilayah Tegalmulyo, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Puan juga meminta masyarakat agar selalu menjaga Jembatan Gantung Girpasang.

“Mari kita jadikan peresmian Jembatan Gantung Girpasang sebagai momentum untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat Desa Girpasang, dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang masih memiliki wilayah terisolir,” tutur Cucu Proklamator Bung Karno itu.

Puan pun menandatangani prasasti Jembatan Gantung Girpasang. Usai peresmian, ia juga mengatar warga Dusun Girpasang dengan menyusuri jembatan sepanjang 120 meter di tengah rintik hujan.

Warga yang berjalan kaki bersama Puan, mengucapkan terima kasih. Sebab berkat adanya jembatan itu, mereka tidak lagi harus berjalan kaki turun naik jurang untuk menuju kota.

Di Dusun Girpasang, Puan menyambangi rumah tetua kampung bernama Panto. Di sana, Puan berdialog bersama warga penghuni desa tersebut.

“Jaga jembatannya. Patuhi aturan agar tidak membahayakan. Misalnya kapasitas jembatan 50 orang, ya patuhi. Apalagi jembatan ini banyak dikunjungi wisatawan,” pesan Puan.

Sementara itu, Panto sebagai orang yang dihormati di Dusun Girpasang mendoakan agar Puan selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas.

Setelah bertemu warga Girpasang, Puan lalu menyempatkan untuk menikmati teh hangat, tempe mendoan, dan durian khas Kemalang yang cukup ternama di sebuah kedai yang berada di Desa Ngringin. Kedai yang terletak di pinggir tebing Gunung Merapi itu merupakan destinasi favorit wisatawan karena di depannya tampak jelas pemandangan puncak Merapi.

Dalam kesempatan tersebut, Puan didampingi sejumlah Anggota DPR. Selain itu ada pula Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, dan perwakilan dari Kementerian PUPR.(Red/Rls)

BIN | Kabupaten Bekasi – Polemik dari pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan kata-kata yang membuat ketersinggungan masyarakat Sunda di Jawa Barat.

Sebelumnya juga Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan keberatan atas pernyataan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan yang membuat masyarakat Sunda khususnya di Jawa Barat tersinggung dan keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Politikus PDIP asal Sumatera Barat tersebut.

Hampir sebagian besar masyarakat Jawa Barat bereaksi terkait pernyataan Arteria Dahlan, dari mulai akademisi, budayawan, pelaku seni, dan masyarakat biasa yang mengecam pernyataan Arteria Dahlan tersebut.

Kemudian media mencoba meminta pendapat dari Ketua KBH Wibawa Mukti atas polemik dari pernyataan Arteria Dahlan saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Kamis (20/01/2022) di Kantor yang beralamat di Ruko Cortes Jababeka.

Ketua KBH Wibawa Mukti, Ulung Purnama, SH.MH. menyampaikan, “Saya sebagai masyarakat Jawa Barat merasa keberatan dengan apa yang disampaikan Politikus PDIP Arteria Dahlan, pernyataan beliau berpotensi merusak kebhinekaan yang sudah terbangun selama ini”.

“Berpolitik itu seni, berpolitik itu butuh budaya, jadi hargai bahasa Sunda sebagai aset seni dan budaya bangsa, salahnya dimana jika pejabat menggunakan bahasa daerahnya.

Saya berharap semua politikus belajar dari persoalan hari ini, karena kita tidak ingin kebhinekaan dan persatuan tercoreng oleh satu orang karena tidak menghargai bahasa Sunda dan saya berharap Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada orang Sunda khususnya masyarakat Jawa Barat”, paparnya.

Ditempat yang sama, advokat Sairan Nurdiansyah, SH menambahkan, “jika  Arteria Dahlan menyatakan permohonan maaf, maka kami sesama anak bangsa menerima permintaan maaf tersebut, namun perlu ada sanksi tegas dari DPP PDIP yang selama ini merupakan partai yang selalu mengusung kebhinekaan namun ada anggotanya yang malah berpotensi merusak kebhinekaan.

Disisi lain saya berharap agar para politikus lebih hati-hati dalam berucap yang berpotensi membuat kegaduhan”. (Red)