BIN | Kabupaten Bekasi – Warga Perumahan pesona Ciantra desa Ciantra kecamatan Cikarang Selatan kabupaten Bekasi, di buat resah dengan kembali di tangkapnya ular piton sepanjang lima meter lebih, oleh warga ular tersebut langsung di amankan agar tidak melukai warga di tempat tersebut.
Dengan peralatan seadanya warga langsung menangkap ular piton sepanjang lima meter lebih yang di duga mencari makan di pemukiman warga,yang membuat resah warga, ular piton yang di tangkap tersebut merupakan ular kelima dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.
Sudah lima ekor ular piton yang saat ini di tangkap warga dalam kurun waktu kurang dari dua bulan,dan saat ini ular piton yang di tangkap panjangnya mencapai lima meter lebih” jelas Udin Syamsudin petugas keamanan setempat.
Mungkin ular piton tersebut hendak mencari Mangasa mengingat banyak warga yang memelihara hewan ternak” tambah pak amat yang masih sibuk mengikat ular piton.
Sementara itu salah beberapa warga Nandar(38) dan Asep(40) yang sempat membantu menangkap ular piton di tempat tersebut mengaku sangat resah dengan banyaknya ular besar yang tentunya mengancam tidak hanya hewan ternak, namun juga anak-anak kecil yang sering bermain di tempat tersebut.
“Kami sangat kwatir kalau seperti ini mas, tentunya keberadaaan ular piton besar akan berbahaya bila di biarkan, dan kedepan akan mengajak warga untuk bergotong royong membersihkan tempat yang di anggap jadi sarang ular piton” ucap Yudi yang juga RW setempat dan langsung di aminin warga.(Red)
BIN | CIREBON – Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki menghadiri kegiatan Musyawarah Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022, yang diselenggarakan di Hotel Luxton Cirebon, Kamis (27/1).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati mengatakan, keberadaan KORPRI sebagai organisasi pegawai pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik yang menjadi wadah untuk memfasilitasi dan mengedukasi segenap anggota KORPRI harus memiliki pola pikir dan kinerja yang terarah sesuai visi dan misi serta program pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Dirinya mengharapkan, anggota KORPRI dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan ide, pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk kemajuan Korpri Kabupaten Bekasi.
Serta bersungguh-sungguh dalam pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang sesuai dengan era digitalisasi.
“Saya harap, seluruh anggota KORPRI dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang sesuai dengan era digitalisasi, mengingat arah perubahan global yang mengharuskan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Marjuki mengatakan, pelaksanaan Muskab KORPRI Kabupaten Bekasi merupakan perwujudan kaidah manajemen organisasi yang baik. Untuk itu, dirinya berpesan agar KORPRI Kabupaten Bekasi tetap menjaga persatuan dan kekompakan, dan perperilaku sesuai dengan Panca Prasetya KORPRI, serta tetap perpegang teguh terhadap core value ASN yakni berAKHLAK.
“BerAKHLAK ini merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” ujarnya.
Terakhir, dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI yang lama, yaitu H. Uju, atas pengabdian dan dedikasinya selama menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Sekda maupun sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Periode 2018-2021.
“Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Uju, atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjalankan tugasnya selama ini,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh, Plt. Ketua Dewan Pengurus KORPRI, Suhup, beserta jajarannya, Ketua Unit KORPRI Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Kabupaten Bekasi, serta Ketua Unit KORPRI Kecamatan.( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa 2022, di kantor desa setempat, Kamis (27/01/22).
Acara tersebut dihadiri segenap unsur masyarakat, perangkat desa, Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, BPD, Ketua RT/RW beserta tokoh masyarakat Desa Karangmukti.
Kepala Desa Karangmukti, Sumardi menjelaskan, sesuai aturan, Musdesus ini diselenggarakan untuk menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).
“Besaran nilai BLT yang akan diberikan kepada penerima sebesar Rp 100 ribu perbulan selama 12 bulan, yang akan diambil dari Dana Desa sebesar 40 persen, dengan jumlah penerima seluruhnya sebanyak 260 orang.
Masih kata Sumardi menyebutkan, ada 6 kriteria untuk penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai. Seperti keluarga miskin dan orang yang perekonomiannya hilang terkena dampak Covid-19.
“Kriteria lainnya, kelompok usia lanjut, orang yang pernah terjangkit virus Covid-19, mempunyai keluarga yang rentan sakit/kronis dan penerima jaring pengaman sosial APBD/APBN,” pungkasnya.( Red )
BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.
“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Puan, Jumat (28/1/2022).
Masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada Puan mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Puan pun geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.
“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” ujarnya.
“Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa,” sambung Puan.
Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.
Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Puan menyebut, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tuturnya.
Ombudsman melaporkan, ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” ungkap Puan.
Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi. Puan menyatakan, praktik penyelewangan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.
“Pengawasan dan penindakan di lapangan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tidak boleh main-main. Kami di DPR juga akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” tegas Cucu Proklamator Bung Karno tersebut.
Kepada para petani, Puan berpesan untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Ia juga mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubdisi.
“Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah kawan-kawan petani sendiri. Mari kita bersatu padu memberantas mafia pupuk bersubsidi karena petani adalah motor ketahanan pangan kita semua,” tutup Puan. ( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di Kabupaten Bekasi terus menjadi perbincangan hangat yang tiada hentinya, Keberadaan Tempat Hiburan Malam(THM) yang berada di wilayah Cikarang Selatan Ruko Thamrim Lippo Cikarang dari tahun ketahun justru terus tumbuh subur.
Distuasi saat ini Negara indonesia belum terbebas dari wabah Virus COVID-19 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, bahkan berbagai Varian Virus terus berkembang seperti Virus Omicron, berdasarkan Riset Diberbagai Negara Virus Omicron 500% Lebih Menular dari Virus biasanya.
Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2021 harus dipertahankan, Mengingat Kabupaten Bekasi Pernah berada di Titik Zona Merah dan mencegah munculnya Cluster baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan antisipasi serta pencegahan penularan Virus Omicron.
Dikatakan Anwar Soleh, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Markas Wilayah Kabupaten Bekasi, Fungsi Satpol-PP sebagai Penegak Perda justru mandul dan lebih baik dibubarkan, Penegakan Perda (Gakda) justru tidak berkutik dengan Oknum Satpol-PP yang Back-Up dan kepentingan “Garuk Menggaruk” sesama para petinggi Satpol-PP, sehingga penutupan dan penyegelan (THM), tebang pilih. Jumat (28/1/22)
L-KPK sudah 2 Kali Layangkan Surat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Kabupaten Bekasi, hingga hari ini tidak digubris sama sakali, Surat Pertama Nomor : 100.015/KLA/Lembaga-KPK/XII/2021, Perihal : Surat Ke-I Tindakan SatPol-PP Terhadap Tempat Hiburan Malam dan Surat Kedua Nomor : 100.01 /KLA/Lembaga-KPK/I /2022, Perihal : Surat Ke-2 Tindakan SatPol-PP Terhadap Tempat Hiburan Malam.
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Tertuang dalam Pasal 47 Ayat 1, dengan jelas menerangkan bahwa Jenis usaha yang dilarang yakni Diskotik, Bar,Karaoke,Panti Pijat, Live Music, dan tempat hiburan lain yang tidak sesuai dengan norma agama. Ujarnya.
Masih lanjut, Maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) yang terus beroperasi, walau dalam keadaan masih PPKM, Ironisnya dalam masa PPKM ada Tempat Hiburan Malam yang nekat membuka/ Lounching Perdana,di wilayah Lippo Cikarang (Ruko Thamrin).
Tempat Hiburan Malam “KINGSMAN INTERNATIONAL KARAOKE” dengan segala fasilitas lengkap di area ruko 3 Lantai,dan Karaoke TEN PRO terus beroperasi, dan jelas jelas ini sudah kangkangi Perda Nomor 3 Tahun 2016.
Pasal 47 Ayat 1 pada PERDA tersebut sangat jelas harus adanya Penindakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak PERDA.
Satuan Polisi Pamong Praja harus segera menutup secara Permanen Tempat Hiburan Malam di Wilayah Lippo Cikarang Ruko Thamrin, Cafe/Diskotik KINGSMAN INTERNATIONAL KARAOKE dan TEN PRO, serta semua tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi.
Masih dikatakan Anwar, Maraknya Penyegelan Tempat Hiburan Malam oleh Satpol-PP Belakangan ini justru semakin ngawur, Dalih melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan, namun implementasi dilapangan tidak melibatkan Dinas Pariwisata, Melanggar Prokes karena dimasa PPKM, namun tidak melibatkan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19. Penegak Perda Satpol PP Vs THM Menang Siapa ?, kita lihat tindakan dan kinerjanya. Tutupnya. ( Tim )
BIN | Kabupaten Bekasi – Ratusan anak di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjalankan vaksinasi merdeka anak, Kamis 27 Januari 2022.
Sedikitnya, 200 anak di Desa Lambangsari mendapat vaksin yang diselenggarakan Polres Metro Bekasi.
Namun, penyelenggaraan vaksin kali ini berbeda. Para peserta vaksin mendapat vaksinasi di dalam bus.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, vaksinasi kali ini berebeda. Penyelenggaraannya didalam bus agar memudahkan mobilitas petugas dalam menyasar warga yang hendak di vaksin.
“Sedangkan disini agak berbeda (tempat pelaksanaan vaksinasi). Menggunakan bis. Yang didalamnya sudah di desain untuk spesifikasi vaksinasi,” ucap Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gidion.
Dalam penggunaan bus sendiri, kata Gidion, masyarakat tidak harus panas-panasan. Karena didalam bus sendiri menggunakan pendingin udara AC.
“Mayarakat juga tidak kepanasan, sejuk, aman, nyaman dan unik. Salah satu cara untuk membuat (anak) vaksinasi tidak menakutkan,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Lambangsari, Pipit Haryanti, menambahkan, dengan menggunakan bus vaksinasi, diharapkan calon peserta vaksin anak semakin semangat.
“Semoga masyarakat yang hendak vaksin semakin bersemangat. Tidak ada rasa takut,” ucap Pipit. ( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Pemuda Pancasila Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan, dihadiri Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, Rabu (26/1). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga karena Kabupaten Bekasi dipilih menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila se-Jawa Barat. Hal itu merupakan bentuk pengakuan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan tempat yang aman, damai, dan kondusif.
“Ini artinya bentuk pengakuan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan salah satu tempat yang damai dan kondusif, sehingga bisa dilaksanakan event sebesar ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya berpesan kepada Pemuda Pancasila agar bisa memberikan edukasi, mensosialisasikan, serta menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Terutama dalam program vaksinasi,karena salah satu bentuk ikhtiar kita bersama adalah dengan melakukan vaksinasi booster Covid-19 yang tahun ini sedang digencarkan oleh pemerintah.
“Saya berharap, seluruh anggota PP dapat terlibat langsung membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para generasi muda dengan memberikan edukasi dan mensosialisasikan betapa pentingnya vaksinasi booster tersebut,” ujarnya
Marjuki juga meminta kepada Pemuda Pancasila se-Jawa Barat, agar dapat membantu menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi dengan cara membeli produk atau oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat berpesan agar Pemuda Pancasila dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan tersebut akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah pasundan begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan berbagai persoalan lainnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, Pemerintah Jawa Barat akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ia juga berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wirausahanya melalui berbagai program dan kegiatan.
“Kami akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Komjen Pol (P) Mochamad Iriawan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta jajaran pimpinan Pemuda Pancasila. (Red).
BIN | Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu.
Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen.
Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul ‘Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.
“Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi,” kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).
Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara.
Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri.
Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu.
“Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu,” ujar Sigit.
Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.
“Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza,” ucap Sigit.
Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik.
“Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai,” papar Sigit.
Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik ‘Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah’.
“Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.” tutur Sigit.
Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen.
Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen. ( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Dialog Publik yang diselenggarakan di Cikarang Exposed tepatnya jalan Untung Suropati, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/1).
Acara Dialog Publik tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM. B.N Holik Qodratullah, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar sekaligus owner Cikarang Exposed H. Sarim Saefudin, Kepala Desa Mekarmukti Dede Sulaeman S.Komp, serta sebagai moderator dibawakan oleh Ebong Hermawan dengan tema “Refleksi Kabupaten Bekasi Tahun 2022” mengulas tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi kedepan.
Dari masalah Penanganan Tanggul Citarum, Penguatan Kuliner dari UMKM Kabupaten Bekasi serta yang menariknya membahas tentang Kekosongan Jabatan Eselon 2 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam wawancara dengan para awak media Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.M. BN Holik Qodratulah, mengatakan “Acara ini saya nilai sangatlah positf kedepan dan saya berharap agar kedepannya pihak Panitia penyelenggara dapat mengundang narasumber yang lebih baik lagi walaupun saya berbicara agak blepotan karena ini pertama kali saya berbicara secara live, untuk membahas permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi agar lebih baik. Jelasnya.
Dirinya menambahkan “kedepan acara seperti ini adalah sebagai Pembelajaran dan pengetahuan publik dimana tentang kebekasian agar diceritakan dan diungkapkan kepada publik agar hal sekecil apapun dan terupdate agar dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.
Saya sangat mengapresiasi dengan adanya Cikarang Exposed ini menjadi suatu tempat cikal bakal wisata kulinernya ada, UMKMnya ada, pengetahuannya ada, sesuatu yang lengkap.
Ditempat yang sama Kepala Desa Mekar Mukti Dede Sulaeman S. Komp. Mengatakan “Saya sangat senang karena malam ini bisa bertatap muka dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi serta anggota Dewan mudah-mudahan kedepan Bekasi memiliki Pemimpin yang hebat agar dapat membuat Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi.
Dengan keberadaan Cikarang Exposed diharapkan bisa mengangkat Para UMKM khususnya dari Masyarakat kita di Kabupaten Bekasi, bila perlu untuk mendukung pelaku UMKM ini kita akan sediakan gerobak untuk disini. Pungkasnya.
Kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh ARS Management ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang berkembang di Kabupaten saat ini sekaliguas memanjakan pengunjungnya sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap perangkat desa, Kepala Desa Cipayung mengadakan rapat minggon di aula Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada hari Kamis (27/01) pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
Rapat Minggon Desa merupakan rapat rutin yang diadakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa, dalam bidang keamanan dan ketertiban, ketertiban administrasi dan informasi terkini yang harus disampaikan kepada warga masyarakat agar tahu, mengerti dan memahami informasi.
Turut hadir dalam acara rapat minggon Wakapolsek Cikarang Timur AKP Suwarto, Kanit Binmas AKP Subroto, Kepala Desa Cipayung Ajan, Babinsa 08/Lemahabang Sertu Jumsari, Binmaspol Aipda Acep, BPD, Ketua Dusun, Ketua RT dan RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna Desa Cipayung.
Kepala Desa Cipayung , Ajan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan rapat minggon desa yang diadakan setiap hari Kamis, harus dan wajib diikuti oleh seluruh perangkat desa, baik Kasi, Kaur, staf, BPD, kepala dusun maupun RT dan RW serta kelembagaan lainnya yang ada di desa.
“Diadakannya rapat minggon ini untuk memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh perangakat desa, sehingga lebih mengerti dan paham dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, seluruh perangkat desa hendaklah lebih semangat dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan sebaik-baiknya.
“Pelayanan terhadap masyarakat harus diutamakan, baik secara administrasi maupun keperluan lainnya yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ajan dalam rapat minggon juga membahas tentang masalah keamanan yang ada diwilayah Desa Cipayung. Ia berharap diaktifkan kembali Siskamling. Dirinya berpesan kepada warga agar selalu mengawasi putra dan putrinya agar tidak salah dalam pergaulan.
“Saya harap siskamling lebih ditingkatkan lagi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Cipayung, dan saya juga berpesan kepada semua para orang tua untuk mengawasi pergaulan putra dan putrinya, agar mereka tidak salah pergaulan dan para orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada putra – putrinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kaur Desa Cipayung Yogi Abdullah menambahkan bahwa pada tahun depan sudah diadakan Desa Digital.
“Tahun depan kita sudah mulai Digitalisasi Desa atau Desa Digital, dimana masyarakat untuk membuat surat menyurat sudah tidak perlu lagi datang ke desa, melainkan sudah melalui Gadget atau handphone, nanti akan ada aplikasi khusus yang dibuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Desa untuk dijalankan dalam Digitalisasi Desa tersebut,” jelas Yogi dalam paparannya.
Yogi juga mengingatkan kepada para peserta rapat minggon tentang program Vaksin Booster yang harus segera dilaksanakan di Desa Cipayung.
“Kita akan segera melaksanakan program Vaksin Booster, saya berharap kepada semua yang hadir dalam acara rapat minggon ini untuk lebih meningkatkan jalinan komunikasi, agar apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar.” pungkasnya. (Wati)
