BIN | Kabupaten Bekasi – Ratusan anak di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjalankan vaksinasi merdeka anak, Kamis 27 Januari 2022.
Sedikitnya, 200 anak di Desa Lambangsari mendapat vaksin yang diselenggarakan Polres Metro Bekasi.
Namun, penyelenggaraan vaksin kali ini berbeda. Para peserta vaksin mendapat vaksinasi di dalam bus.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, vaksinasi kali ini berebeda. Penyelenggaraannya didalam bus agar memudahkan mobilitas petugas dalam menyasar warga yang hendak di vaksin.
“Sedangkan disini agak berbeda (tempat pelaksanaan vaksinasi). Menggunakan bis. Yang didalamnya sudah di desain untuk spesifikasi vaksinasi,” ucap Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gidion.
Dalam penggunaan bus sendiri, kata Gidion, masyarakat tidak harus panas-panasan. Karena didalam bus sendiri menggunakan pendingin udara AC.
“Mayarakat juga tidak kepanasan, sejuk, aman, nyaman dan unik. Salah satu cara untuk membuat (anak) vaksinasi tidak menakutkan,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Lambangsari, Pipit Haryanti, menambahkan, dengan menggunakan bus vaksinasi, diharapkan calon peserta vaksin anak semakin semangat.
“Semoga masyarakat yang hendak vaksin semakin bersemangat. Tidak ada rasa takut,” ucap Pipit. ( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Pemuda Pancasila Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan, dihadiri Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, Rabu (26/1). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga karena Kabupaten Bekasi dipilih menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila se-Jawa Barat. Hal itu merupakan bentuk pengakuan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan tempat yang aman, damai, dan kondusif.
“Ini artinya bentuk pengakuan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan salah satu tempat yang damai dan kondusif, sehingga bisa dilaksanakan event sebesar ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya berpesan kepada Pemuda Pancasila agar bisa memberikan edukasi, mensosialisasikan, serta menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Terutama dalam program vaksinasi,karena salah satu bentuk ikhtiar kita bersama adalah dengan melakukan vaksinasi booster Covid-19 yang tahun ini sedang digencarkan oleh pemerintah.
“Saya berharap, seluruh anggota PP dapat terlibat langsung membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para generasi muda dengan memberikan edukasi dan mensosialisasikan betapa pentingnya vaksinasi booster tersebut,” ujarnya
Marjuki juga meminta kepada Pemuda Pancasila se-Jawa Barat, agar dapat membantu menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi dengan cara membeli produk atau oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat berpesan agar Pemuda Pancasila dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan tersebut akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah pasundan begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan berbagai persoalan lainnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, Pemerintah Jawa Barat akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ia juga berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wirausahanya melalui berbagai program dan kegiatan.
“Kami akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Komjen Pol (P) Mochamad Iriawan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta jajaran pimpinan Pemuda Pancasila. (Red).
BIN | Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu.
Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen.
Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul ‘Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.
“Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi,” kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).
Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara.
Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri.
Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu.
“Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu,” ujar Sigit.
Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.
“Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza,” ucap Sigit.
Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik.
“Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai,” papar Sigit.
Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik ‘Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah’.
“Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.” tutur Sigit.
Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen.
Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen. ( Red )
BIN | Kabupaten Bekasi – Dialog Publik yang diselenggarakan di Cikarang Exposed tepatnya jalan Untung Suropati, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/1).
Acara Dialog Publik tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM. B.N Holik Qodratullah, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar sekaligus owner Cikarang Exposed H. Sarim Saefudin, Kepala Desa Mekarmukti Dede Sulaeman S.Komp, serta sebagai moderator dibawakan oleh Ebong Hermawan dengan tema “Refleksi Kabupaten Bekasi Tahun 2022” mengulas tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi kedepan.
Dari masalah Penanganan Tanggul Citarum, Penguatan Kuliner dari UMKM Kabupaten Bekasi serta yang menariknya membahas tentang Kekosongan Jabatan Eselon 2 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam wawancara dengan para awak media Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.M. BN Holik Qodratulah, mengatakan “Acara ini saya nilai sangatlah positf kedepan dan saya berharap agar kedepannya pihak Panitia penyelenggara dapat mengundang narasumber yang lebih baik lagi walaupun saya berbicara agak blepotan karena ini pertama kali saya berbicara secara live, untuk membahas permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi agar lebih baik. Jelasnya.
Dirinya menambahkan “kedepan acara seperti ini adalah sebagai Pembelajaran dan pengetahuan publik dimana tentang kebekasian agar diceritakan dan diungkapkan kepada publik agar hal sekecil apapun dan terupdate agar dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.
Saya sangat mengapresiasi dengan adanya Cikarang Exposed ini menjadi suatu tempat cikal bakal wisata kulinernya ada, UMKMnya ada, pengetahuannya ada, sesuatu yang lengkap.
Ditempat yang sama Kepala Desa Mekar Mukti Dede Sulaeman S. Komp. Mengatakan “Saya sangat senang karena malam ini bisa bertatap muka dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi serta anggota Dewan mudah-mudahan kedepan Bekasi memiliki Pemimpin yang hebat agar dapat membuat Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi.
Dengan keberadaan Cikarang Exposed diharapkan bisa mengangkat Para UMKM khususnya dari Masyarakat kita di Kabupaten Bekasi, bila perlu untuk mendukung pelaku UMKM ini kita akan sediakan gerobak untuk disini. Pungkasnya.
Kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh ARS Management ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang berkembang di Kabupaten saat ini sekaliguas memanjakan pengunjungnya sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap perangkat desa, Kepala Desa Cipayung mengadakan rapat minggon di aula Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada hari Kamis (27/01) pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
Rapat Minggon Desa merupakan rapat rutin yang diadakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa, dalam bidang keamanan dan ketertiban, ketertiban administrasi dan informasi terkini yang harus disampaikan kepada warga masyarakat agar tahu, mengerti dan memahami informasi.
Turut hadir dalam acara rapat minggon Wakapolsek Cikarang Timur AKP Suwarto, Kanit Binmas AKP Subroto, Kepala Desa Cipayung Ajan, Babinsa 08/Lemahabang Sertu Jumsari, Binmaspol Aipda Acep, BPD, Ketua Dusun, Ketua RT dan RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna Desa Cipayung.
Kepala Desa Cipayung , Ajan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan rapat minggon desa yang diadakan setiap hari Kamis, harus dan wajib diikuti oleh seluruh perangkat desa, baik Kasi, Kaur, staf, BPD, kepala dusun maupun RT dan RW serta kelembagaan lainnya yang ada di desa.
“Diadakannya rapat minggon ini untuk memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh perangakat desa, sehingga lebih mengerti dan paham dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, seluruh perangkat desa hendaklah lebih semangat dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan sebaik-baiknya.
“Pelayanan terhadap masyarakat harus diutamakan, baik secara administrasi maupun keperluan lainnya yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ajan dalam rapat minggon juga membahas tentang masalah keamanan yang ada diwilayah Desa Cipayung. Ia berharap diaktifkan kembali Siskamling. Dirinya berpesan kepada warga agar selalu mengawasi putra dan putrinya agar tidak salah dalam pergaulan.
“Saya harap siskamling lebih ditingkatkan lagi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Cipayung, dan saya juga berpesan kepada semua para orang tua untuk mengawasi pergaulan putra dan putrinya, agar mereka tidak salah pergaulan dan para orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada putra – putrinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kaur Desa Cipayung Yogi Abdullah menambahkan bahwa pada tahun depan sudah diadakan Desa Digital.
“Tahun depan kita sudah mulai Digitalisasi Desa atau Desa Digital, dimana masyarakat untuk membuat surat menyurat sudah tidak perlu lagi datang ke desa, melainkan sudah melalui Gadget atau handphone, nanti akan ada aplikasi khusus yang dibuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Desa untuk dijalankan dalam Digitalisasi Desa tersebut,” jelas Yogi dalam paparannya.
Yogi juga mengingatkan kepada para peserta rapat minggon tentang program Vaksin Booster yang harus segera dilaksanakan di Desa Cipayung.
“Kita akan segera melaksanakan program Vaksin Booster, saya berharap kepada semua yang hadir dalam acara rapat minggon ini untuk lebih meningkatkan jalinan komunikasi, agar apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar.” pungkasnya. (Wati)
BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Singapura dalam sejumlah hal, termasuk soal ekstradisi. Ia berharap perjanjian ekstradisi dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.
“DPR RI menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan Singapura, khususnya perjanjian hukum antara kedua negara terkait ekstradisi,” ungkap Puan, Rabu (26/1/2022).
Perjanjian antara Indonesia dan Singapura ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam acara Leader’s Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ikut menyaksikan penekenan dokumen kesepakatan.
Lewat perjanjian ini, kedua negara dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Puan pun memuji diplomasi Pemerintah dengan Singapura.
“Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lewat perjanjian ekstradisi tersebut, buron-buron kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum. Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.
“Tentunya perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang,” papar Puan.
Selain soal ekstradisi, ada dua kesepakatan lain yang dilakukan Indonesia. Pertama adalah mengenai penyesuaian pengelolaan ruang udara Indonesia yang selama ini dipegang Singapura atau flight information region (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan sekitarnya.
Salah satu poin kesepakatan seputar FIR disebut masih mengizinkan Singapura mengelola ruang udara di wilayah tersebut. Puan meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik.
“Harus ada penjelasan yang lebih mendalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” imbau mantan Menko PMK itu.
Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan Singapura yaitu soal pemberlakuan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah digagas sejak tahun 2007. Kerja sama yang dimaksud terkait Defence Cooperation Agreement (DCA).
“Kami berharap perjanjian kerja sama DCA tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku,” tutup Puan.( Red )
BIN – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar temuan sel kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin diusut tuntas. Ia pun mengecam dugaan adanya perbudakan manusia di lokasi tersebut.
“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” ujar Puan, Rabu (26/1/2022).
Kasus mengenai sel kerangkeng untuk manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif berawal dari laporan Migrant Care usai Terbit Perangin-angin terseret kasus suap. Disampaikan Migrant Care, kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja kelapa sawit.
Ada puluhan orang yang disebut berada dalam sel kerangkeng itu. Migrant Care pun mengungkap para pekerja harus bekerja di kebun sawit milik Bupati lebih dari 10 jam setiap harinya.
Mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng penjara sehingga tak memiliki akses keluar. Selain itu, para pekerja tidak digaji hingga ada yang mengalami penganiayaan. Migrant Care telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM karena menilai telah terjadi perbudakan modern di rumah Bupati Langkat.
“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” tegas Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. Selain itu Puan berharap jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.
“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” tuturnya.
Polisi mengungkap sel kerangkeng penjara di rumah Bupati Langkat awalnya digunakan untuk pembinaan terhadap remaja nakal dan pecandu narkoba. Namun para penghuni sel penjara kemudian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud sebagai pembekalan keahlian.
Hanya saja selama pembinaan itu, mereka tidak diberi upah. Perlakuaan kepada mereka yang digembok dalam penjara pun kurang manusiawi.
“Apapun alasannya, perbudakan adalah musuh kemanusiaan, seteru peradaban,” kata Puan.
Mantan Menko PMK ini juga menyoroti laporan polisi bahwa kegiatan pembinaan di rumah Bupati Langkat tersebut tidak memiliki izin meski sudah beroperasi selama 10 tahun.
“Melakukan pembinaan dengan mengurung seseorang di dalam penjara bukan hal yang bisa dibenarkan,” sebut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menilai, kasus dugaan perbudakan oleh Bupati Langkat harus dijadikan pelajaran untuk semua pihak.
“Kita semua perlu memahami bahwa niat baik yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pada akhirnya justru melahirkan permasalahan besar. Maka dalam setiap tindakan, kita harus betul-betul memperhatikan mekanisme dan hukum yang berlaku,” tutup Puan.(Rls/Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) Buka Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Organisasi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat di Ballroom Holiday Inn Hotel Jababeka Kabupaten Bekasi, Rabu, 26 Januari 2022.
Gelaran Muswil tersebut dihadiri Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (Ketum MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman, Plt Ketua Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat hj Bunda Sarimaya, Ketua Umum PSSI yang juga sebagai Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Komjen Pol (P) Mochamad Iriawan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Plt Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Ketua MPC Kabupaten Bekasi H.Apuk Idris dan seluruh MPC Pemuda Pancasila yang ada di Jawa Barat
Dalam sambutannya, Ridwan Kamil berpesan, agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan para pemuda, kata Gubernur akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah Pasundan ini begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berbagai persoalan lainnya.
Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat.
Untuk itu, sehubungan dengan pelaksanaan Muswil XI Pemuda Pancasila Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil secara khusus berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wirausahanya melalui berbagai program dan kegiatan.
Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka. (Red/Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama perwakilan tiga kementerian, meninjau langsung kondisi tanggul kritis Sungai Citarum di wilayah hilir Kabupaten Bekasi, pada Selasa (25/01/22).
Perwakilan tiga kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR yang diwakili BBWS Citarum, Direktur Irigasi dan Pengairan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.
Plt Bupati Bekasi mengatakan, meskipun BBWS Citarum sudah maksimal melakukan perbaikan darurat tanggul yang kritis. Tetapi pemerintah daerah masih mencoba untuk meminta agar dilakukan perbaikan tanggul Citarum secara permanen.
“Alhamdulillah hari ini dari tiga kementerian sudah hadir. Artinya ada upaya untuk merencanakan diperbaiki secara permanen,” kata Akhmad Marjuki, di lokasi tanggul kritis Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin, Selasa (25/01/22).
Walaupun perbaikan permanen belum bisa dikerjakan tahun ini, Plt Bupati Bekasi optimis perbaikan permanen dapat dilakukan pada tahun 2023 mendatang.
“Minimal mereka sudah mendesain dan merencanakan, sehingga di tahun 2023 Insya Allah secara permanen akan diperbaiki,” harapnya.
Sementara itu Kepala BBWS Citarum, Bastari mengatakan, selain penanganan darurat yang sudah dilakukan, ke depan pemerintah akan mengupayakan penanganan tanggul Citarum secara permanen.
“Tentunya nanti ada komitmen dari pemerintah daerah, kita membuat action plan bersama, perjanjian kerjasama, baik dari sisi pendanaannya, lahan dan sosial nya. Sehingga nanti kita dapat melaksanakan penanganan banjir Citarum hilir ini dengan lebih baik,” ujarnya.
Bastari menyebutkan, banjir Sungai Citarum tidak hanya masalah perbaikan tanggul saja tapi juga berkaitan dengan pengendalian debit air dari hulunya.
“Untuk menahan debit Sungai Citarum yang dari Bandung kan sudah ada tiga bendungan, Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Jadi air dari selatan itu sudah bisa ditampung dengan penyediaan ruang banjir di masing-masing bendungan, yang belum itu dari Sungai Cibeet,” terangnya.
Karena itu, untuk mengurangi debit air Citarum di bagian hilir, Bastari mengatakan, tahun ini pemerintah pusat akan membangun bendungan di Sungai Cibeet dan Cijurey.
“Tinggal sisa debitnya nanti dikendalikan dengan tanggul di Citarum hilir, termasuk yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” jelasnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pasca ditutupnya TPS liar di bantaran Kali CBL Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan meninjau lokasi TPS liar tersebut, pada Selasa (25/01/2022).
Plt. Bupati Bekasi mengatakan, setelah berdiskusi dengan Direktur Sinkronisasi Kemendagri dan BBWS, pihaknya sudah menemukan solusi untuk menuntaskan persoalan TPS liar tersebut melalui program bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.
“Kita tinggal mencari titik untuk menggantikan TPS liar yang ada di bantaran Kali CBL ini, karena TPS ini sudah kita segel dan tidak boleh dibuka lagi. Sebab masalah ini harus segera dibereskan tidak boleh di tunda-tunda,” ujarnya.a
Salah satu opsi untuk membersihkan sampah di lokasi tersebut, akan dilakukan perataan atau ditimbun dengan memakai urugan dari Kali CBL yang selanjutnya dilakukan penghijauan agar lokasi tersebut tidak dipakai untuk membuang sampah liar.
Sementara itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan mengatakan, Pemkab Bekasi dapat mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur setelah mendapatkan lokasi TPS baru.
“Sudah ada alokasi anggaran untuk infrastruktur TPA/TPS. Pemkab Bekasi tinggal menyediakan lokasi lahan yang akan disiapkan untuk TPA itu,” terangnya.
Namun demikian, Iwan menegaskan, keberhasilan penanganan sampah bukan hanya tergantung pada infrastruktur, tapi penguatan kelembagaan dan kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang penting.(Red)
