BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini terbang ke Kalimantan Timur untuk meninjau lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Kedatangannya ke Kaltim untuk memastikan persiapan pembangunan proyek IKN Nusantara.

Puan akan melakukan peninjauan di sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“UU IKN sudah disahkan oleh DPR, maka saya mendatangi lokasi IKN Nusantara untuk menegaskan bahwasanya DPR mengawal pelaksanaan proyek ini sejak awal,” ujar Puan, Rabu (16/2/2022).

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini ingin memastikan seberapa siap pembangunan IKN Nusantara. Puan mengatakan perlu meninjau lokasi IKN agar bisa mengecek langsung kondisi calon ibu kota negara baru.

“DPR RI perlu turun sendiri melihat persiapan pembangunan IKN secara langsung. Ini juga sekaligus sebagai bagian upaya kami dalam mengemban amanat rakyat,” tuturnya.

Puan pun mengajak sejumlah anggota alat kelengkapan dewan (AKD) terkait dalam peninjauan proyek IKN Nusantara. Dalam kesempatan ini, turut mendampingi Puan yaitu Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto

“Kami bersama-sama datang untuk melihat perkembangan proyek IKN Nusantara sebagai salah satu bentuk pengawasan. Dengan melihat langsung lokasi calon ibu kota negara, kami bisa memberikan catatan-catatan kepada pemerintah” jelas Puan.

Dari Balikpapan, Puan beserta rombongan akan langsung menuju lokasi Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara yang dibangun untuk pemenuhan air baku IKN Nusantara.

Kemudian rombongan direncanakan mendatangi lokasi Menara Pandang dan tempat Istana Negara akan dibangun. Puan juga akan meninjau titik nol yang akan menjadi lokasi kantor-kantor lembaga tinggi negara, termasuk DPR RI.

“Saya berharap proses pembangunan dapat akan berjalan lancar sesuai rencana,” ucap mantan Menko PMK tersebut.

Puan menegaskan, masyarakat sudah menantikan dimulainya pembangunan IKN Nusantara yang akan dijadikan sebagai smart city itu.

“Pemerintah harus bekerja sebaik-baiknya, termasuk memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan masyarakat adat setempat. IKN Nusantara sebagai wajah kemajuan Indonesia juga harus tampil menawan,” sebut Puan.(Red)

BIN | DPR RI hari ini mengesahkan 8 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pengesahan 8 undang-undang tersebut digelar dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/2/2022) yang dihadiri oleh 40 anggota dewan secara fisik, dan sisanya secara virtual. Kehadiran fisik rapat paripurna kembali dibatasi banyak anggota DPR, staf hingga pegawai yang positif Covid-19. Data per 7 Februari 2022, sebanyak 234 orang penghuni Senayan terjangkit Covid-19.

“Dalam sehari, DPR mengesahkan 8 RUU menjadi undang-undang yang semuanya merupakan usul inisiatif DPR. Di masa pandemi, DPR berupaya untuk tetap produktif menghasilkan UU. Pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat lewat legislasi,” ungkap Puan yang hadir secara virtual pada Rapat Paripurna hari ini.

Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi. Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia.

“Terutama memberikan landasan hukum yang kuat bagi provinsi-provinsi agar sesuai dengan UUD 1945 karena sebelumnya pembentukan provinsi di Indonesia masih berdasarkan pada UUDS tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini,” jelasnya.

Adapun 7 undang-undang terkait provinsi yang disahkan adalah:
1.UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
2.UU tentang Sulawesi Utara
3.UU tengang Provinsi Sulawesi Tengah
4.UU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
5.UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan
6.UU tentang Provinsi Kalimantan Barat
7.UU tentang Provinsi Kalimantan Timur

Puan berharap, pengesahan tujuh undang-undang itu dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah serta masyarakatnya. Kemudian juga agar roda pemerintahan daerah semakin lebih baik serta mendorong percepatan kemajuan daerah.

“Undang-undang provinsi ini diharapkan dapat semakin menguatkan otonomi daerah, memacu pembangunan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap Puan.

Sementara itu, satu RUU lain yang disahkan hari ini adalah UU tentang Keolahragaan. Puan berharap UU Keolahragaan dapat meningkatkan pembangunan nasional di bidang keolahragaan serta tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

“Demikian juga agar UU tentang Keolahragaan memberikan dasar hukum dan solusi terhadap kekisruhan organisasi, serta tata kelola dan pembinaan keolaharagaan yang akan berdampak pada kualitas dan prestasi olahraga nasional,” papar mantan Menko PMK itu.

Puan meyakini dengan sistem keolahragaan terencana, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan yang diakomodir lewat UU tersebut, banyak atlet-atlet hebat yang akan muncul di kemudian hari.

“UU ini juga memastikan perbaikan iklim keolahragaan sekaligus pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan untuk masyarakat,” tutup Puan.( Red )