BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial akan melaunchingkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai tempat bagi masyarakat prasejahtera mendapatkan pelayanan sosial yang dibutuhkannya.

Tak hanya tingkat Kabupaten, Puskesos juga akan didirikan di dua desa yaitu Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat dan Desa Pasir Tanjung di Kecamatan Cikarang Pusat sebagai pilot projek pendirian Puskesos se-Kabupaten Bekasi.

“Bulan Maret dijadwalkan akan kami launching agar semua masyarakat tahu mengenai keberadaan Puskesos di Kabupaten Bekasi,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabuapten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, M.Si pada Jumat (25/02).

Di Puskesos, jelas Kadinsos, keluhan dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti keluarga prasejahtera, anak terlantar dan lainnya bisa dilayani dengan baik.

Disitu juga bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat prasejahtera yang memerlukan bantuan terkait pembuatan e-KTP, KK, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya.

“Kalau ada fasilitas itu, ibaratnya warga prasejahtera dari temen PSKS tidak harus datang ke dinas lain, cukup akses pelayanan Puskesos dan itu sudah mewakili pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi masarakat prasejahtera,” jelasnya.

Kadinsos juga yakin, Puskesos akan membantu pemerintah daerah dalam mendorong program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

Bahkan, jelas Kadinsos, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga telah memberikan dukungannya terhadap keberadaan Puskesos.

Selain itu juga, ungkap Kadinsos, dukungan sepenuhnya juga didapat dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.

“Bahkan dukungan dari anggota DPRD Komisi IV itu 100 persen mengenai keberadaan Puskesos di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Kadinsos juga mengatakan, para tenaga yang akan ditempatkan di Puskesos adalah mereka yang terbiasa bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Misalnya seperti relawan, Karang Taruna, TKS dan PSM.

“Dan mereka sudah terbiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.(Red)

BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menerima kunjungan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk melakukan studi banding mengenai proses penyaluran bantuan sosial masyarakat.

Wakil rakyat Pesisir Selatan Sumbar itu menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Dinsos Kabupaten Bekasi lebih baik karena dapat meminimalisir terjadinya pemotongan oleh oknum di lapangan.

“Kenapa mereka datang ke kita? Kami tidak menyatakan paling bagus atau jelek juga tidak, tetapi mereka para anggota DPRD itu memiliki penilaian tersendiri terhadap kita,” ujar Kasi identifikasi dan penguatan kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Damanhuri pada Jumat (25/02).

Damanhuri menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan dari para wakil rakyat dari Kabupaten oesisir Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menghadirikan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Mereka sebagai ujung tombak di lapangan dilibatkan agar dapat menjawab pertanyaan para anggota DPRD Sesisir Selatan Sumbar itu lebih valid.

“Dan semua teman-teman bisa menjawab karena memang pertanyaannya terkait mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan, itu dijawab TKSK, PSM sebagai ujung tombak di lapangan, bagaimana merealisasikan para pemerlu kesejahteraan sosial itu,” jelasnya.

Diantara pertanyaan yang dilontakan yaitu bagaimana para pekerja sosial di Kabupaten Bekasi bisa solid di lapangan dalam penyaluran bantuan. Semua pekerja sosial memiliki tujuan untuk mengentaskan kemisikinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

“Mereka juga menanyakan, kok bisa di Kabupaten Bekasi bisa solid dalam penyaluran bansos dan sebagainya? Kami solid karena memang tujuan kami untuk mengentaskan masalah sosial di masyarakat. Dan tadi juga ada statmen dari temen PSM bahwa tidak ada pemotongan bansos dan itu memang tidak boleh,” paparnya.

Tak hanya itu, Damanhuri juga menjelaskan, para anggota Dewan Komisi IV Kabupaten Pesisir Selatan itu juga menanyakan tentang data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saat ini, jelasnya, ada sebanyak 64 ribu data PBI yang harus diperbaiki karena semua bansos baik PKH, BPT, KIP itu harus berbasis NIK.

“Jadi kalau NIK-nya tidak sama dengan Disdukcapil maka bantuan akan tertunda. Nah bagaiman agar bisa terus mendapatkan Bansos? harus memperbaiki NIK, rilis data penerima BPNT ini harus dipadankan dengan Disdukcapil,” tandasnya.(Red)