BIN | Jawa Timur – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung upaya modernisasi pabrik pupuk milik Petrokimia Gresik. Hal tersebut disampaikan Puan dalam kunjungan kerjanya ke pabrik Amoniak-Urea I B Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (2/3/2022).
Selain modernisasi pabrik pupuk, Puan juga meminta kepada manajemen Petrokimia Gresik untuk bisa menjaga pasokan pupuk secara nasional, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi.
“Kita minta kepada direksi dan komisaris untuk bisa membuat Petrokimia Gresik ini menjadi salah satu pabrik pupuk yang kemudian lebih modern, lebih handal, dan bisa mencukupi kebutuhan pupuk di Indonesia,” ujar Puan.
Lebih lanjut Puan mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kapasitas produksi pupuk di Petrokimia Gresik juga masih sangat memungkinkan.
Namun hal tersebut tentunya perlu memperhatikan dari kebutuhan yang ada. Terutama saat ada perubahan atau peralihan pupuk dari subsidi ke non-subsidi pada bulan Juli 2022 mendatang.
“Tentu saja harus ada perhitungan yang cermat, jangan sampai kelebihan atau kekurangan,” jelas Puan.
Senada dengan Puan, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengaku siap menjaga produktivitas pabrik pupuk Petrokimia Gresik. Sebagai produsen pupuk terlengkap di Indonesia, Petrokimia Gresik saat ini memasok enam jenis pupuk bersubsidi yaitu Urea, NPK, SP-36, ZA, Organik Granul dan Organik Cair.
Dari alokasi pupuk bersubsidi nasional sebanyak 9,1 juta ton, Petrokimia Gresik mendapat penugasan untuk menyalurkan sebanyak 5 juta ton. Selain itu, Petrokimia Gresik juga menyuplai 1,8 juta liter pupuk cair, serta melayani berbagai kebutuhan pupuk non-subsidi, baik retail maupun korporasi. Kapasitas produksi pabrik Petrokimia Gresik sendiri mencapai 8,9 juta ton yang terdiri dari produk pupuk maupun non pupuk (bahan kimia).
“Untuk memenuhi harapan tersebut, Petrokimia Gresik terus melakukan modernisasi pada utilitas pabrik, sehingga lebih handal dan mampu menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyaluran pupuk yang tepat waktu,” jelasnya.
Lebih lanjut Dwi Satriyo menjelaskan, Petrokimia Gresik saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang sebagian besar terdiri dari generasi milenial. Dwi Satriyo menilai para milenial Petrokimia Gresik sangat akrab dengan teknologi, sehingga upaya modernisasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik dan membantu menjaga produktivitas pabrik.
Selain modernisasi pabrik, Petrokimia Gresik juga telah menerapkan digitalisasi di berbagai lini perusahaan. Mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, dan operasional lainnya. Kedepan, Petrokimia Gresik juga akan terus memperluas digitalisasi operasionalnya.
“Harapannya, perusahaan dapat berjalan dengan semakin efektif dan efisien,” pungkas Dwi Satriy.(Red)
BIN I Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan agar seluruh anggota Polri untuk tidak terlibat dalam urusan demokrasi. Instruksi ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman dalam implentasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah presiden,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (2/3/2022).
Pada kesempatan yang sama, Irjen Pol Dedi juga mengingatkan bagi anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi hukuman.
“Akan menegakkan disiplin dengan melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran,” ucap Irjen Pol Dedi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta anggota TNI-Polri untuk tidak terlibat dalam urusan demokrasi. Kepala Negara meminta kepada TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022. Tahun ini, rapim TNI-Polri mengusung tema ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’.
“Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional,” jelas Presiden Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). (Wati)
BIN I Jakarta – Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol. Pemberlakuan ini nantinya berkoordinasi dengan Jasa Marga.
Pernyataan tersebut disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan saat menghadiri syukuran ulang tahun PT Jasa Marga ke-44 yang digelar pada Selasa (1/3/2022).
Menurut BrigjenPol Aan, kerjasama Korlantas dan Jasa Marga merupakan inovasi baru dalam penegakan hukum berbasis ETLE, khususnya di jalan tol. Kamera ETLE tersebut bakal menangkap pelanggaran overload dan batas kecepatan.
“Saat ini sudah ada tujuh titik untuk Weigt in Motion (WIM), kemudian ada 5 titik speed cam. Nantinya semuanya akan terkoneksi dengan ETLE yang ada di Korlantas,” ungkap Brigjen Pol Aan Suhanan seperti dikutip dari laman resmi Korlantas Polri.
Lebih lanjut Brigjen Pol Aan menjelaskan, penerapan ETLE iniakan mulai disosialisasikan selama 30 hari ke depan. Selama masa uji coba, para pengendara yang tertangkap kamera ETLE di jalan tol akan diberikan surat teguran yang langsung dikirim ke alamat pengendara.
“Artinya nanti disosialisasikan kepada masyarakat pengguna jalan, dikirimkan surat konfirmasi untuk yang melanggar. Ini belum diberikan tindakan selama 30 hari ke depan, hanya peringatan saja,” ucap Brigjen Pol Aan.
Untuk lokasi penerapan penegakan hukum melalui ETLE di jalan tol, Brigjen Pol Aan menyebut untuk tahap awal kamera akan ditempatkan di ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga.
“Saat ini yang kita integrasikan di tol yang di kelola Jasa Marga ada di Cakung, Cikampek dan pintu gerbang tol. Begitu pula speedcam baru di tol yang dikelola oleh Jasa Marga,” tutur Brigjen Pol Aan.
“Nanti berikutnya mungkin para pengelola jalan tol lain ini bisa berkontribusi, berkolaborasi mengintegrasikan kameranya kepada ETLE Korlantas,” tambah Brigjen Pol Aan.
Sementara itu, Kepala BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) Danang Parikesit turut mendukung diterapkannya penegakkan hukum melalui ETLE di jalan tol.
“Kita harapkan dengan adanya era baru ETLE, ini akan menjadikan jalan tol kita betul-betul modern dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik dan transformasi digital betul-betul bisa terjadi di jalan tol,” terang Danang. (Wati)
BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di Surabaya, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.
Puan mengawali pengecekannya dengan mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Rabu (2/3/2022) pagi. Ia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.
Sesekali, Puan tampak berbincang dengan pedagang seputar harga dan pasokan sembako, termasuk minyak goreng dan tempe.
Kepada salah satu pedagang bernama Slamet, Puan bertanya dampak harga kenaikan kedelai terhadap penjualan tempe. Slamet sehari-harinya menjajakan tempe dengan membawa motor berkeranjang dan berdagang di area pintu masuk pasar.
“Sepapan tempe biasanya harga Rp 10 ribu bu. Sekarang naik jadi Rp 12 ribu. Agak memberatkan masyarakat,” kata Slamet kepada Puan.
Puan juga bertanya ke pedagang tempe lainnya, Warinten. Bahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sempat ikut membantu menjajakan barang dagangan milik perempuan yang sudah berjualan di Pasar Tambarejo selama 40 tahun tersebut.
“Senang Mba Puan mau mampir ke toko saya dan banyak beli barang. Terima kasih Mba Puan ikut menjualkan tempe saya saat ada yang mau beli,” kata Warinten.
Puan juga mengecek pasokan minyak goreng, yang masih cukup langka di pasaran. Meski begitu, Warinten menyebut pedagang sudah mengikuti harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah.
“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.
Sementara itu Puan mengatakan kehadirannya ke Pasar Tambahrejo untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat.
“Di pasar rakyat ini sedang banyak keluhan rakyat. Mulai dari minyak goreng langka, tahu tempe mahal, daging sapi mahal. Maka itu saya sebagai Ketua DPR-RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang apa saja masalah yang ditemui,” ungkap Puan.
Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Puan, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.
“Berbagai opsi bisa dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul,” tegasnya.
Saat melakukan kunjungan ini, Puan didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijo, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Whisnu Sakti Buana. Puan juga turut didampingi anggota DPR RI, Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia.
Cek Pasokan Tempe
Setelah dari Pasar Tambahrejo, Puan langsung menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa ini terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.
Puan berjalan kaki sekitar 100 meter di lorong permukiman warga untuk mengecek produksi di Kampung Sukomanunggal yang memasok tempe di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia juga berdialog dengan para pengrajin yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai sehingga berdampak terhadap produksi tempe tahu.
“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500/Kg. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.
Pengrajin akhirnya menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.
Kepada pengrajin, Puan mengatakan kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari tengah tahun 2020 akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan sejak awal.
“Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina,” ungkap Puan.
Ketua DPR juga mengatakan perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal. Puan menyebut seharusnya sejak tahun 2020 Pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.
“Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.
“Kita minta agar sebelum Ramadhan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan,” lanjut Puan.
Datangi Pabrik Minyak Goreng
Setelah mengecek pasokan tempe, Puan kemudian mendatangi Pabrik Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di PT Wilmar, ia masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses produksi hingga pengepakan minyak goreng.
PT Wilmar Nabati Indonesia mamasok maksimal 30 persen market minyak konsumsi di Indonesia. Produk dari PT Wilmar antara lain minyak goreng Fortune, Sania, dan Sovia.
Puan lalu mendapat penjelasan dari Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes yang menyatakan sebenarnya sudah menyiapkan pasokan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun minyak goreng kini langka akibat masyarakat banyak memborong minyak goreng sejak kebijakan Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp 14 ribu/liter.
“Masyarakat berpikir mumpung murah makanya diborong. Maka demand meninggi dan hilang di pasaran,” jelas Ridwan.
Puan menegaskan akan mendorong Pemerintah untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.
“Katanya ada panic buying, apakah karena itu? Sebab hanya saat-saat tertenru saja ada panic buying. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa supply dan demand bisa dijaga sehingga nggak ada panic buying,” kata Puan.
Ketua DPR berharap agar dalam waktu dekat masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. Kepada Pemerintah, Puan meminta untuk menggelar operasi pasar.
“Saya minta antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara Pemda dan Pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” urainya.
Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panic buying. Kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan, ia meminta agar aparat melakukan tindakan tegas.
“Masyarakat tidak perlu panic buying, karena produksi minyak goreng dari produsen normal, artinya stok sebenarnya aman. Dan percaya pada program penurunan harga minyak goreng dilakukan Pemerintah untuk jangka panjang,” tutup Puan.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki membuka secara resmi acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang berlangsung melalui zoom meeting di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, pada Rabu (2/3/22).
Dalam sambutannya, Akhmad Marjuki meminta seluruh perangkat daerah mencermati berbagai usulan prioritas yang disampaikan pada Musrenbang Desa dan Kecamatan yang sudah dilaksanakan.
“Saya meminta usulan-usulan tersebut dapat diakomodir melalui berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Plt Bupati Bekasi juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi beserta tim anggaran pemerintah daerah, agar melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga alokasi pendanaan daerah yang terbatas dapat didistribusikan secara tepat guna dan tepat sasaran.
“Saya berharap hasil dan kesimpulan dari forum perangkat daerah ini dapat disampaikan pada acara penutupan, khususnya terkait proyek strategis daerah dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Akhmad Marjuki menegaskan, walaupun masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 ini, namun dirinya akan berupaya semaksimal mungkin berkontribusi mencurahkan gagasan, pemikiran dan visi pembangunan Kabupaten Bekasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
“Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan berbagai perubahan dan perbaikan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Kabag Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar mewakili Plt Bupati Bekasi menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang digelar di Rumah Makan Mana Suka, Jalan Pulo Sirih, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, pada Rabu, (02/03/2022).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid-DMI Kecamatan Sukakarya tersebut menghadirkan penceramah Tubagus Muhidin AlBantani.
Dalam sambutannya, Kabag Kesra menyampaikan pesan dari Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki agar para pengurus dan anggota majelis taklim selalu menyesuaikan aktivitas dengan standar protokol kesehatan, mengingat masih merebaknya virus Covid-19 di Kabupaten Bekasi.
“Ya, kita masih ada di masa pandemi Covid 19. Pemerintah saat ini sedang meningkatkan pencapaian vaksinasi dosis kedua,” katanya.
Karena itu dia mendorong bagi para pengurus dan anggota majelis taklim untuk melaksanakan vaksinasi bagi yang belum sampai dosis kedua.
“Kalau pencapaian vaksinasi dosis kedua dari pemerintah pusat ini di Indonesia sudah mencapai 70 persen, kemungkinan nanti kita bisa lebaran secara normal. Jadi saya mengingatkan baik yang belum vaksin ketiga, vaksin lansia, vaksin anak, agar segera ditingkatkan, karena ini merupakan ikhtiar kita menjaga kesehatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKMM-DMI Kecamatan Sukakarya, Ida Ratna Sari menyampaikan, acara Isra Mi’raj ini dihadiri oleh peserta dari berbagai majelis taklim di Sukakarya yang sudah menjalankan vaksinasi.
“Alhamdulillah ibu-ibu semua, saya sudah keliling ke majelis taklim yang di Sukakarya, Insya Allah kita ini semua sudah divaksin kedua seratus persen,” katanya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, jumlah anak-anak di Kabupaten Bekasi sebanyak 1.023.717 jiwa atau 33,8 persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi yang berjumlah 3.022.787 jiwa.
Hal tersebut disampaikan Sekda Dedy Supriyadi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Ayola Jl. Sriwijaya Lippo Cikarang, pada Rabu (02/3/2022).
Dedy mengatakan, rakor Gugus Tugas KLA bertujuan agar dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, sebagai pra syarat untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya.
“Saya ingin hak-hak anak di Kabupaten Bekasi bisa dipastikan terlindungi dengan baik,” tegasnya.
Dedy mengungkapkan, program Kabupaten Layak Anak merupakan tugas berat yang harus didukung secara bersama-sama.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi agar dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Karena pemerintah tidak akan berhasil secara maksimal tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha.
“Mudah-mudahan dengan komitmen dan kerjasama yang baik, Kabupaten Bekasi di tahun berikutnya menjadi kabupaten layak anak tingkat madya,” ucapnya.
Dedy menambahkan, anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Sehingga kualitas anak perlu ditingkatkan dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh.
“Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah. Bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan kreatif,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menyampaikan, upaya untuk meraih peringkat madya, salah satunya adalah harus ada dukungan dari semua pihak.
“Salah satu persyaratan untuk meningkatkan predikat dari Pratama menjadi Madya adalah kolaborasi antara dinas/instansi dan juga dari para pelaku usaha. Alhamdulillah semuanya telah mendukung, karena kunci keberhasilan itu adalah kolaborasi, kebersamaan dan saling support,” kata Ani.
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Dra I Gusti Agung Kim Fajar Widiyanti Oka.(Red)
BIN | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Gerakan ini terus diperkuat usai penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 25 Februari 2022 lalu.
Untuk mengulas dan menyosialisasikan SEB tersebut lebih dalam, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri menggelar Webinar Series Keuda Update Seri 8 Bertajuk “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Rabu (2/3/2022).
Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, SEB bertujuan untuk mendorong produk dalam negeri, mempercepat serapan anggaran, serta memangkas birokrasi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien.
“Tentu surat edaran ini akan bisa terlaksana apabila kita semua memahami bagaimana isi surat edaran ini. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pembentukan tim dan juga konsolidasi di internal pemerintah daerah. Kemudian OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) terkait juga melakukan upaya-upaya sesuai dengan tujuan sebagaimana surat edaran,” katanya.
Sementara itu, selaku keynote speaker Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro memaparkan, pemerintah telah memastikan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Kemendagri sangat mengapresiasi kebijakan dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut, kata dia, telah diterbitkan berbagai aturan terkait kebijakan itu.
“Pemerintah berharap kita semua bahu-membahu dari pusat sampai daerah agar 40 persen potensi pengadaan barang dan jasa itu kita dorong untuk mengupayakan dan memberdayakan produk-produk dalam negeri, yang tentunya penyedianya adalah kawan-kawan kita yang bergerak di UMKM maupun koperasi,” tuturnya.
Suhajar melanjutkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar kurang lebih Rp 1.040 triliun, sekitar 52 persen di antaranya digunakan untuk pengadaan barang/jasa. Dari angka yang besar tersebut, pemerintah mendorong potensi pengadaan barang/jasa diarahkan minimal 40 persen untuk produk-produk dalam negeri. Harapannya, upaya itu akan menggerakkan serta menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM di seluruh penjuru tanah air.
“Kepala daerah agar berpihak kepada rakyat yang banyak, rakyat yang banyak itu ada di UMKM ini di antaranya. Jadi kalau 50 persen lebih dari 1.040 triliun lebih APBD provinsi, kabupaten/kota, itu untuk pengadaan barang dan jasa. Dan 40 persen di antaranya kita dapat arahkan untuk kawan-kawan kita yang berada pada sektor koperasi, UMKM yang mengolah produk dalam negeri,” tandasnya.
Webinar ini dihadiri oleh berbagai narasumber kompeten, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Hermin Esti Setyowati; Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian Dini Hanggandari; Analis Kebijakan Madya/Koordinator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) AL Sihombing; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Budiono Subambang; dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
BIN | Jawa Timur – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi lokasi banjir di wilayah Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket. Puan ingin melihat kondisi warga terdampak banjir.
Lokasi pertama yang didatangi Puan adalah Dusun Meluke, Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket, Rabu (2/3/2022). Di sini, Puan menengok SDN 1 Sidomulyo yang masih terendam banjir sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Luapan banjir berasal dari pinggiran area tambak. Banjir juga mempengaruhi akses jalan warga, termasuk untuk menuju sekolah. Sejak bulan Desember, sekolah kerap terendam banjir.
Seorang siswa kelas 3 SDN 1 Sidomulyo bernama Dion mengungkapkan kegelisahannya kepada Puan karena tidak bisa bersekolah.
“Sudah lebih dari setahun belajar di rumah (karena pandemi Covid-19), saya ingin kembali kumpul dengan teman dan guru di sekolah,” kata Dion.
Setelah dari Sidomulyo, Puan lalu meninjau Desa Soko, Kecamatan Glagah, yang juga menjadi langganan banjir si Lamongan.
Fenomena banjir ini sudah terjadi selama 3 tahun berturut-turut dan belum ada penanggulangannya.
Puan berdialog dengan warga terdampak banjir di Balai Desa Soko. Banyak ibu-ibu berkeluh kesah kepada Puan.
Di lokasi ini, Puan juga turut memantau pengurukan pasir batu kapur untuk menimbun banjir. Ia didampingi oleh Camat Soko, Khoirul.
“Saya sudah mendengar dan sepakat bahwa terkait musibah banjir di sini, tidak cukup yang namanya solusi jangka pendek. Seperti yang tadi kita lakukan dengan penimbunan (pengurukan),” kata Puan saat berdialog dengan warga.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menegaskan perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir berkepanjangan di Lamongan. Puan mengingatkan agar Pemerintah Daerah serius menyelesaikan persoalan banjir.
“Perlu ada perbaikan infrastruktur contohnya jalanan dan berbagai teknologi yang bisa membantu mengatasi banjir. Kemudian bisa juga penyediaan pompa air dan pembukaan serta pembuatan pintu air,” tuturnya.
Puan berjanji akan mendorong agar permasalahan banjir di Lamongan bisa segera diselesaikan.
“Normalisasi sungai harus dilakukan sebagai salah satu upaya solusi jangka panjang dari masalah banjir di sini,” ucap Puan.
Lebih lanjut, Ketua DPR mengingatkan perlunya upaya antisipasi dari dampak banjir. Puan meminta Pemda segera melakukan fogging.
“Supaya tidak muncul wabah Demam Berdarah,” tegas mantan Menko PMK itu.
Puan sempat mendatangi DPC PDI Perjuangan Lamongan. Masalah banjir menjadi salah satu hal yang dibahas Ketua DPP PDIP itu dengan kader-kader PDIP setempat.
DPC PDIP Lamongan diketahui telah memberi bantuan kepada warga terdampak banjir.
“Masalah banjir di Lamongan ini menjadi tugas Pemda tapi partai akan terus mengawalnya hingga persoalan banjir teratasi,” tutup Puan.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Kabupaten Bekasi akan menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VI yang yang dijadwalkan akan digelar pada Oktober-November 2022.
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, pihaknya bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi sudah siap baik sarana dan prasarana maupun akomodasi para atlet.
“Ya, memang dari segi venue, Kabupaten Bekasi sudah siap. Selain itu, Pemkab Bekasi juga sudah menganggarkan kurang lebih Rp 46 miliar, dan sisanya akan disupport dari Pemprov Jabar,” kata Henri, saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPRD dan Dispora Jawa Barat dalam rangka persiapan Peparda VI tahun 2022 di Stadion Wibawamukti, Kelurahan Sertajaya Cikarang Timur, Selasa, (01/03/22).
Menurutnya, dengan Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah, akan menjadi suatu keuntungan. Terlebih para atlet sudah mengenal venue yang ada di Stadion Wibawamukti.
“Dari segi sosial ekonomi kita juga diuntungkan. Dengan adanya tamu ke Kabupaten Bekasi akan menambah pemasukan untuk hotel,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) NPCI Kabupaten Bekasi, Norman Yulian mengatakan, selain kesiapan sarana dan prasarana, pihaknya juga sudah menyiapkan akomodasi baik fasilitas hotel dan transportasi.
“Untuk atlet kita sudah siap menurunkan atlet yang akan bertanding di 12 cabang olahraga, baik lapis utama maupun kedua, termasuk atlet yang ikut serta di Peparnas Papua tahun 2021 lalu, untuk meraih target juara umum,” ujarnya.
Norman menyebutkan, NPCI Kabupaten Bekasi untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah Peparda tingkat Jawa Barat, setelah sebelumnya event ini dihelat pada tahun 2014 lalu.
“Kami berharap Peparda VI ini menjadi ajang prestasi atlet NPCI agar semakin meningkat, sekaligus sosialisasi untuk keberadaan atlet disabilitas Kabupaten Bekasi,” ucapnya.(Red)
