Danrem 071 : Peringatan Isra Mi’raj Momentum Mengimplementasikan Akhlakul Karimah Prajurit

Penulis

-

March 15, 2022

BIN | Banyumas – Hal tersebut ditegaskan Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Staf Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Candra, S.E., M.I.Pol., pada Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M, bertempat di Masjid Wijayakusuma, Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas. Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut dikatakan, peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidrotul Muntaha pada satu malam untuk menerima perintah Sholat lima waktu sehari semalam dari Allah SWT.

Dijelaskan Danrem, untuk menerima perintah Sholat mengapa Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi jasmani dan rohani benar-benar suci. “Karena dalam Sholat lima waktu, terkandung nilai-nilai ibadah yang sangat tinggi dan menentukan bagi umat Islam baik ketika hidup di dunia maupun di akherat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan ibadah Sholat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali sebelum amal-amal yang lain di akherat nanti”, paparnya.

“Karenanya, peringatan Isra Mi’raj ini sangatlah tepat sesuai tema yang terkandung didalamnya yakni makna Isra Mi’raj dalam kehidupan prajurit TNI”, paparnya.

“Jadikan hikmah peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M sebagai implementasi nilai-nilai shalat dalam mewujudkan akhlakul karimah guna keberhasilan tugas pokok TNI”.

Penyelengaraan peringatan Isra Mi’raj ditengah pandemi covid19 ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Hadir pada acara peringatan Isra mi’raj tersebut para Kasi Korem 071/Wijayakusuma beserta seluruh anggota Makorem dan Balak Aju Kodam IV/Dip Jajaran Korem 071/Wijayakusuma.(Red)

Dinginkan Suasana Kasus Wilson, Ketum AWPI Ambil Langkah Sambangi Tokoh Adat Beliuk

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN I Lampung Timur – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dikabarkan telah diamankan satuan resmob Polda Lampung dan Satuan reserse kriminal Polres Lampung Timur pada Sabtu (12/3/2022).

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution membenarkan hal tersebut, menurutnya WL dan beberapa rekannya yaitu ES dan AM diamankan atas dugaan perusakan.

“Benar kita telah mengamankan WL, laporan model A dan sekarang biarkan kami bekerja melakukan proses pemeriksaan dan kebetulan ada juga Penyeimbang adat melaporkan hal yang sama, “kata Kapolres.

Wilson dkk hingga Selasa ini (15/3/2022) masih menginap di Mapolres Lampung Timur, Meski dia sudah menyatakan permintaan maaf saat gelar komferensi pers dihalaman kantor polres Lamtim pada Senin (14/3/2022).

Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Wilson yang didampingi Kapolres telah resmi menggunakan baju warna orange. Dia mengaku menyesal atas perbuatannya membentak polisi dan merobohkan papan bunga di Polres Lampung Timur.

Wilson juga mengaku sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada tokoh adat Lampung. “Saya sudah meminta maaf dan saya menyesal,” kata Wilson Lalengke.

Dengan bergulirnya kejadian yang menyeret Wilson Lalengke dkk, Ketua Umum Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengky Ahmad Jazuli, ambil langkah peesuasif kearifan lokal.

Hengki mengaku miris dengan peristiwa yang dialami Wilson dkk di Polres Lampung Timur. Sebagai satu profesi, Hengki yang juga notabennya ketua umum AWPI dan juga penyeimbang adat dari Tulang Bawang, dia telah menyambangi kediaman Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua yang ada di Lampung Timur dalam rangka silaturahim dan membicarakan persoalan yang sedang menimpa Wilson Lalengke dkk.

Kedatangan Hengki ke kediaman Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua didampingi Ketua DPD AWPI Provinsi Lampung, Refky Rinaldy dan Ketua DPC AWPI Kabupaten Lampung Timur, Herizal. Hengki menyebut kehadirannya tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk mendinginkan suasana dan membuat Kabupaten Lampung Timur kembali kondusif.

Dia menilai persoalan yang sedang dihadapi Wilson Lalengke dkk dapat diselesaikan secara adat melalui kearifan lokal.

“Kami hadir bukan untuk memperkeruh, tapi justru mendinginkan suasana. AWPI disambut baik oleh Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua, bahkan harapan kami sejalan dengan para pemangku adat, kita semua ingin permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat, “jelas Hengki.

Persoalan yang dialami Ketua Umum PPWI, kata Hengki pihaknya tidak ingin ikut campur dalam persoalan hukum yang dijalani Wilson dkk, namun secara adat persoalan ini sangat butuh pertemuan dan perbincangan dari kedua belah pihak.

“Mudah-mudahan bisa segera bertemu, dan permasalahan ini bisa segera terselesaikan, sehingga wartawan yang bertugas di Lampung Timur khususnya bisa melaksanakan tugasnya dengan nyaman, aman dan profesional sesuai dengan kode etik yang berlaku, “ulasnya.

Menanggapi hal itu, Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua, Ismail Gelar Sutan Paklikur Ghatus, Hamid Gelar Sutan Bandar melalui Azzoheri Gelar Pengeran Penyimbang Agung, menyatakan sangat mengapresiasi niat baik kehadiran Hengki dikediamannya.

“Terimakasih kepada Ketum AWPI yang sudah hadir di kediaman kami dan mensupport kami agar persoalan Wilson Lalengke bersama rekannya yang sempat ramai dengan Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua bisa segera terselesaikan secara baik dan mufakat. “ucapnya.

Lebih rinci, tokoh adat Beliuk sangat koperatif dan siap membantu agar Wilson Lalengke dkk dapat diberikan penangguhan penahanan oleh Kapolres Lampung Timur.

“Kami akan bantu, dan penangguhan penahanan terhadap Wilson dkk di Polres Lampung Timur bisa segera terealisasi, kami juga berharap pihak keluarga Wilson Lalengke dan kerabatnya dapat sesegera mungkin bertemu dengan Tokoh Adat Buay Beliuk Negeri Tua hingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat dan mufakat. ”pungkasnya.(Red)

Warga Keluhkan Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Banyak Yang Rusak Parah

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN I Kabupaten Bekasi – Para pengguna jalan yang melintas di jalan raya Cikarang – Cibarusah sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang berlobang dan rusak parah hingga kerap memakan korban jiwa,ironisnya kondisi tersebut belum sama sekali mendapat tanggapan dari pemerintah Jawa barat(14/03/22).

Berhati – hatilah bila melintas di jalan raya Cikarang – Cibarusah tepatnya yang berada di depan mulia karamik,dan juga di arah kampung kandang roda sampai dengan pasar serang Cikarang Selatan,di tempat tersebut kondisi jalan dalam kondisi berlobang dan rusak parah yang sudah terjadi hampir puluhan tahun.

Ironisnya kondisi tersebut tidak sama sekali mendapat tanggapan dari pemerintah provinsi Jawa barat,selain rusaknya jalan tersebut, kondisi drenase atau saluran air juga tidak mengalir dengan baik yang berimbas air menggenangi jalan hingga kerusakan semakin terasa,yang berimbas para pengguna jalan harus berhati – hati bila melintas terutama kendaraan roda dua.

Dari tanggapan para pengguna jalan roda dua,di jalan yang rusak tersebut kerap menimbulkan kecelakaan bahkan merenggut korban jiwa,salah satunya di ungkapkan Alvi(23) wanita pekerja di kawasan industri yang setiap hari melintas di jalan tersebut, mengaku merasa resah dan was – was bila melintas di jalan tersebut.

“saya heran mas padahal kondisi jalan rusak sudah di keluhkan tidak hanya pengguna jalan namun juga warga setempat, namun sepertinya pemerintah tutup mata dengan keluhan warga dan pengguna jalan”ungkap Alvi dengan nada kesal.

“lihat saja sendiri,tidak hanya di jam sibuk di jam seperti ini aja kondisi jalan macet hampir mencapai 5 kilo meter panjangnya, saya yang setiap hari melintas sangat takut karena akibat jalan rusak kerap menimbulkan kecelakaan bahkan korban jiwa” lanjut Alvi.

Hal yang sama juga di ungkapkan pengendara lainnya Zakir(35) yang mengaku jalan yang rusak parah dan berlubang sudah sangat menghewatirkan para pengguna jalan karena rawan akan kecelakaan yang berimbas jatuhnya korban jiwa.

“ini merupakan jalur tengkorak mas dan sangat berbahaya bila tidak berhati hati melintas akan siap mengalami kecelakaan bahkan juga merenggut korban jiwa” ucap Zakir.

“Kalau melihat seperti ini,saya sebagai warga Bekasi yang merupakan wilayah penyangga ibukota malu bila melihat kondisi jalan seperti ini,apa harus warga kabupaten Bekasi pindah wilayah ke DKI Jakarta agar dengan harapan jalan secepatnya di perbaiki”lanjut Zakir dengan nada kesal.

Sementara warga lainnya Ibu Iroh(50) yang merupakan warga sekitar mengaku harus berjalan hampir empat akibat kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut akibat rusak dan berlubang yang akhirnya pengguna jalan menjadi mengurangi kecepatannya saat melintas.

“sepertinya bapak gubernur Jawa barat bapak Ridwan Kamil, tidak tanggap sama sekali dengan kami warga kabupaten Bekasi, mungkin pak gubernur mengira kabupaten Bekasi tidak penting bagi pemerintah Jawa barat” kesal Iroh dengan nada tinggi.

“Padahal sebelumnya sudah di cek bapak wakil gubernur jawa barat bapak UU Ruhzanul Ulum namun sampai saat ini belum juga ada perbaikan apa mungkin harus menunggu banyaknya korban jiwa akibat rusak dan berlubang nya jalan tersebut” beber Iroh.

Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah Jawa barat, secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang, selain merupakan jalan yang di lintasi para pengguna jalan, jalan tersebut merupakan akses dan roda ekonomi beberapa kawasan industri di kabupaten Bekasi. (Red)

Sebanyak 101 Kabupaten/Kota Mengikuti Simulasi Layanan Desk SIMBG

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Jakarta – Sebanyak 101 kabupaten/kota prioritas di Indonesia mendapat kesempatan mengikuti simulasi layanan “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” secara online. Dalam simulasi tersebut dilakukan head to head coaching tentang pelayanan SIMBG. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun daerah-daerah yang mengikuti kegiatan ini tersebar di berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, hingga Papua. Tujuan utama kegiatan ini yakni untuk mendukung percepatan pelaksanaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan isu strategis soal tingginya angka backlog (kesenjangan antara jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan rumah) di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

“Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus bagi sektor perumahan, salah satunya melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun,” katanya, Senin (14/3/2022).

Selain itu, Teguh juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PBG di daerah. Ia mengatakan, dalam pemanfaatan insentif PPN DTP Properti, kendala utama yang dialami pihak pengembang yaitu terkait kelengkapan perizinan. Apalagi ketika Pemerintah Daerah belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait PBG.

“Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) belum menyesuaikan Perda Retribusi IMB menjadi Perda Retribusi PBG, karena proses penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup panjang,” imbuh Teguh.

Karena itu, kata Teguh, sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu.

Menurut Teguh, urgensi percepatan pelayanan PBG di antaranya untuk mendorong multiplier effects dari sektor properti.

Selain itu langkah ini juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja dalam skala besar dan menggerakkan lebih dari 174 industri lainnya, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya. Di samping itu, tentunya, upaya ini juga untuk mempercepat pemulihan perekonomian.

Sebagai informasi, untuk mendukung percepatan penyelesaian rancangan Perda mengenai retribusi PBG, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunduh pedoman penyusunan Perda retribusi PBG pada tautan https://bit.ly/pbgptka.

Puspen Kemendagri

Plt Bupati Bekasi Bersama Sekda Kabupaten Bekasi dan SKPD Gelar RPD Tahun 2022-2023

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki bersama Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat pemaparan proyek strategis daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, di ruang rapat Bupati, pada Senin (14/03/22).

“Dari pemaparannya sudah sesuai dengan program prioritas daerah, akan tetapi saya harapkan, paparan tadi buka sebatas di atas kertas tetapi benar-benar dikawal dan direalisasikan dari 2023-2026,” ujar Akhmad Marjuki.

Adapun proyek strategis daerah tersebut meliputi pembangunan sarana prasarana, ketenagakerjaan, infrastruktur konektivitas wilayah, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, sarana prasarana pelayanan publik, destinasi wisata, peningkatan pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, ketahanan pangan, koperasi umkm, perindustrian, dan sarana perdagangan, dan kebutuhan dasar yang meliputi akses air minum, sanitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni.

“Yang penting sinkronisasi, sinergitas antara semua SKPD agar semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab perencanan dinas yang satu ada keterkaitan dengan dinas lainnya, makanya perlu sinkronisasi,” katanya.

Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan harapan masyarakat.

“Program yang termasuk dalam proyek strategis daerah ini salah satunya infrastruktur. Hal ini penting dituntaskan sesuai keinginan masyarakat,” terangnya.

Plt Kepala Bapedda Kabupaten Bekasi, Cucu Sri Hartati menambahkan, rapat tersebut bertujuan untuk memotret proyek pembangunan strategis apa saja yang akan dilaksanakan, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Termasuk pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung sekolah, Puskemas, rumah sakit, mal pelayanan terpadu, jalan-jalan terkoneksi serta pemanfaatan jalan tanggul menjadi jalan alternatif,” ujarnya.(Red)

Fasilitasi Pemda Lakukan Percepatan PBG, Kemendagri dan Kementerian PUPR Buka Desk SIMBG

Penulis

Redaksi beksi

-

March 15, 2022

BIN | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” bagi pemerintah daerah (Pemda). Agenda ini dilaksanakan untuk mendukung kemudahan dan percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah.

Dalam pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, PBG merupakan hal yang sangat penting. Sebab, PBG merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui SIMBG,” kata Teguh, Senin (14/3/2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBG menjadi salah satu jenis retribusi yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sayangnya, saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memberikan pelayanan PBG melalui aplikasi SIMBG. Beberapa penyebabnya di antaranya karena retribusi masih nol rupiah dan proses penyesuaian pada retribusi PBG memerlukan waktu yang panjang.

“Oleh karena itu sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu,” tuturnya.

Teguh mengungkapkan, diharapkan dengan adanya desk ini percepatan pelayanan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan. Dalam skala besar, hal ini dapat mendorong efek ganda (multiplier effect), seperti menyerap tenaga kerja skala besar, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sesuai jadwal, keseluruhan agenda ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 melalui aplikasi video conference. Desk dibagi dalam beberapa breakout rooms pada aplikasi Zoom meeting sesuai dengan bahasan yang menjadi ruang lingkup kerja peserta. Agenda ini diikuti oleh para perangkat daerah terpilih (prioritas) dan diisi oleh berbagai narasumber dari lintas kementerian/lembaga terkait.

“Kurang lebih selama 10 hari akan dilakukan head to head, coaching terhadap 101 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang menjadi prioritas pelayanan PBG. Jadi daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang terpilih, dan ini mestinya bisa dioptimalkan. Sehingga pelayanan PBG di tempat Bapak dan Ibu bisa dilakukan percepatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut juga hadir Kepala Subdikrektorat (Kasubdit) Bangunan Gedung dan Rumah Negara Kementerian PUPR Luciana Angelin Narua. Ia mengungkapkan, status pemanfaatan PBG dari data SIMBG per tanggal 11 Maret 2022 di 509 kabupaten/kota menunjukkan ada sebanyak 35.816 permohonan PBG. Dari jumlah itu, 27.691 di antaranya di dinas teknis, 1.470 di dinas perizinan, 6.452 telah terbit, dan 203 ditolak.

“Untuk percepatan lainnya ini sudah ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti misalnya ada permasalahan-permasalahan terutama terkait retribusi, kemudian terkait pelayanan ini kami berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya,” tandas Luciana.

Puspen Kemendagri

Polsek Banjarsari Polres Ciamis Silaturahmi Dengan Kelompok Usaha Tani Desa Ratawangi

Penulis

Redaksi beksi

-

March 14, 2022

BIN – Ciamis – Peletakan Batu Pertama merupakan sebuah acara pemantapan tekad niat dan doa dalam rangka mengawali pelaksanaan suatu pembangunan hingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan.

Bertempat di Desa Ratawangi,Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis,Jawa Barat,berlangsung kegiatan peletakan batu pertama pelebaran jalan parit sawah, Senin (14/03/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Banjarsari, Dedi Iwa Saputra, Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, Kanit Reskrim, Danramil 1317/Banjarsari yang diwakili Babinsa Desa Ratawangi,Kepala Desa Ratawangi Ketua BPD, Kelompok Usaha Tani dan staff Desa Ratawangi.

Dijelaskan Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, pelebaran jalan parit guna memudahkan para petani untuk membawa hasil panennya dari sawah menuju jalan besar.

“Kami bersama Muspika Banjarsari dan Pemerintah Desa Ratawangi untuk giat peletakan batu pertama pelebaran jalan parit sepanjang 390 meter, jalan ini nanti akan sangat bermanfaat bagi para petani untuk membawa hasil panennya,” ujar Kapolsek.

Kapolsek Banjarsari juga menjelaskan bahwa, selain peletakan batu pertama untuk pelebaran jalan parit, kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi bersama Kelompok Usaha Tani yang ada di Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari.

“Kita disamping kegiatan, juga untuk silaturahmi.” tutup Kapolsek Banjarsari, AKP Ma’mun Murod, kepada media Beksi Indonesia News. (Wati)

Puan Pastikan 115 Negara Hadiri IPU ke-144 di Bali

Penulis

Redaksi beksi

-

March 14, 2022

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan sebanyak 115 negara akan menghadiri penyelenggaraan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Nusa Dua, Bali. Total 1.000 peserta yang akan mengikuti perhelatan forum parlemen dunia tersebut.

“Sampai saat ini ada 115 negara menyatakan kehadiran fisik. Jadi tidak ada haybrid, tidak ada zoom. Semua yang hadir itulah perserta dari IPU,” kata Puan saat konferensi pers di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/03/2022).

Sebagai tuan rumah, DPR RI mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin. Puan menyatakan, IPU ke-144 akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

“Kalau event berjalan dengan baik akan membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra positif,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

“Perubahan iklim dan pandemi Covid-19, itu isu utamanya tentu saja agenda turunan dan saya juga membuka ruang diskusi mengikuti dinamika yang akan dibahas sesuai dengan aturan persidangan,” kata Puan.

“Jadi, jangan kemudian membawa isu-isu yang membuat kita tidak saling menghormati dan saling menghargai sesama anggota IPU,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Hari ini, Puan memimpin langsung rapat koordinasi untuk persiapan acara IPU ke-144. IPU yang diagendakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu pun diyakini akan membangkitkan citra Pulau Bali sekaligus membantu memulihkan perekonomian pariwisata di Pulau Dewata setelah cukup lama terdampak pandemi Covid-19.

Forum parlemen dunia tersebut juga dinilai akan memberi kontribusi yang baik bagi Indonesia sebagai presidensi KTT G20.

“Ini merupakan satu event (intenasional) pertama yang besar yang dilaksanakan di Bali di tahun 2022 sehingga ini menuju pelaksanaan G20 pada November 2022 pertemuan kepala negara,” jelas Puan.

Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam rapat koordinasi bersama Puan menyatakan kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya sudah terkelola dengan baik. Tingkat vaksinasi di Bali juga sudah cukup tinggi sehingga pelaksanaan IPU ke-144 akan lebih terjamin keamanannya.

“Pertemuan ini, momentum pertama pertemuan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali sebagai awal dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sudah memerlukan momentum yang tepat saat ini. Karena, pandemi sudah sangat terkendali dan sangat kondusif,” ucap Koster.

DPR RI menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144.

Hajat besar forum parlemen dunia ini akan dihadiri delegasi yang terdiri dari para Ketua Parlemen, anggota Parlemen dan pejabat Sekretariat Parlemen negara anggota IPU. Selain itu akan hadir pula pimpinan Organisasi Internasional, para ahli/pakar dan praktisi sebagai narasumber sesi, serta media dan stakeholder lainnya.(Red)

Eliminir Pelanggaran Prajurit, Korem 071/Wijayakusuma Gelar Pengecekan Administrasi kendaraan Prajurit.

Penulis

Redaksi beksi

-

March 14, 2022

BIN | Banyumas – Guna untuk mengeliminir, mencegah dan mengantisipasi pelanggaran prajurit dan PNS nya, Korem 071/Wijayakusuma menggelar pengecekan kelengkapan administrasi kendaraan prajurit, Senin (14/3/2022) di Lapangan Apel Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja, Banyumas.

Pengecekan itu sendiri dilaksanakan oleh Staf Intelrem 071/Wijayakusuma berkolaborasi dengan Denpom IV/I Purwokerto, Tim Intelrem 071/Wijayakusuma dan Provoost Korem 071/Wijayakusuma.

Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin,S.I.P., melalui Kasi Intelrem 071/Wijayakusuma Mayor Inf Dimas Kurniawan mengatakan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan administrasi kendaraan ini guna untuk melihat secara langsung kelengkapan administrasi dan kelayakan kendaraan guna mengeliminir dan mencegah serta mengantisipasi pelanggaran prajurit beserta PNS dilingkungan Makorem 071/Wijayakusuma.

“Pengecekan dan pemeriksaan ini, kita lakukan terhadap kelengkapan baik administrasi itu sendiri seperti KTA atau KTP, SIM, STNK serta kelayakan kendaraan bermotor meliputi ban, rem, lampu, mesin kendaraan dll”, terangnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan dan juga dalam rangka pelaksanaan fungsi pengamanan dibidang personel dan materiil”, ucap Kasiintel.

Untuk menekan dan mengurangi serta mencegah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, maka kita harus budayakan disiplin berlalu lintas dan juga untuk mengetahui kondisi dan kelengkapan kedaraan pribadi maupun dinas yang digunakan oleh prajurit. Karena prinsip kita, lebih baik mencegah dari pada memperbaiki’, pungkasnya.(Red)

450 Prajurit Yon Armed 19-105/Tarik Siap Amankan Perbatasan RI-Malaysia

Penulis

Redaksi beksi

-

March 14, 2022

BIN | Pendam XIII/Merdeka,- Sebanyak 450 personel Yon Armed 19-105/Tarik mengikuti Latihan Pratugas dalam rangka Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Darat RI-Malaysia Sektor Timur di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Danrindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Bambang Sujarwo selaku Wadanlat Pratugas bertempat di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Minggu (13/03/2022)

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI A. Denny Tuejeh Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Danrindam XIII/Merdeka mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas operasi, setiap satuan wajib melaksanakan latihan pratugas guna meningkatkan keterampilan serta menambah pengetahuan para prajurit agar dalam pengaplikasiannya di medan tugas dapat mencapai sasaran yang optimal.

“Latihan Pratugas ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para prajurit Yon Armed 19-105/Tarik agar dapat mengantisipasi permasalahan di perbatasan baik taktis maupun teknis.” Ucap Pangdam

“Ingat selalu semboyan Prajurit TNI,” lanjut Mayjen Tuejeh, “Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah di medan tugas.”

Beberapa hal yang menjadi atensi Pangdam XIII/Merdeka dalam briefing pembukaan Latihan Pratugas antara lain: 1) melaksanakan tugas Latihan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur latihan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI AD, 2) memperhatikan faktor keamanan, 3) menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin dan loyalitas serta semangat juang yang tinggi, 4) mengedepankan komunikasi, kekeluargaan, saling menghormati dan saling menghargai saat berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dan segenap warga di sekitar daerah latihan, 5) menjaga nama baik diri pribadi dan satuan dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun selama pelaksanaan Latihan, dan 6) tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Pembukaan latihan pratugas tersebut turut dihadiri oleh Wadanrindam XIII/Merdeka Kol Riduan Simanjuntak, Kabaklat Rindam XIII/Merdeka Kolonel Inf Davit Beni Upeni dan Pabandyalat Opsdam XIII/Merdeka Mayor Inf Mardiyan serta Para pelatih.(Red)

Buy now