2.5 C
New York
Tuesday, March 17, 2026

Buy now

Beranda blog Halaman 214

Puan: Waspadai Omicron BA.2 Untuk Cegah Lonjakan Kasus Baru Covid

BIN | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak untuk mewaspadai penularan virus Covid-19 subvarian Omicron BA.2. Sebab jika tidak ditangani dengan serius, virus yang sering disebut sebagai Omicron siluman ini bisa berpotensi menyebabkan lonjakan baru kasus Covid-19.

“Kita harus mengantisipasi penyebaran BA.2 Omicron. Subvarian virus ini telah menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara, termasuk yang saat ini terjadi di Hongkong,” ujar Puan, Kamis (17/3/2022).

Per 15 Maret 2022, Indonesia telah menemukan 668 kasus Covid-19 akibat penularan subvarian Omicron BA.2. Puan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi akibat virus Omicron siluman.

“Pastikan seluruh infrastruktur kesehatan siap. Jangan ada celah dalam penanganan Covid-19. Termasuk terus mengkaji berbagai kebijakan terkait pandemi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan menyebut, para pakar sudah mengingatkan pentingnya jangkar pengamanan untuk menghambat penyebaran Covid-19, termasuk Omicron BA.2. Ia mengatakan, kerja sama dari seluruh elemen dapat membantu agar virus ini tidak terus berkembang.

“Tingkatkan skrining. Pelaksanaan 3T khususnya tracing harus makin diupayakan dengan maksimal. Karena dengan tracing yang baik, penyebaran virus dapat diperkecil,” jelas Puan.

“Skrining yang baik akan melindungi saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori rawan, seperti lansia, anak-anak dan kelompok komorbid,” tambahnya.

Mantan Menko PMK ini menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan cakupan vaksinasi, baik vaksin primer maupun booster. Puan mendorong kerja sama instansi/lembaga dan kelompok atau organisasi masyarakat untuk membantu pemerintah dengan menyelenggarakan vaksinasi massal.

“Teman-teman dari TNI/Polri juga bisa membantu memberi pelayanan vaksinasi door to door untuk mereka yang tidak bisa datang ke pusat layanan vaksin. Masyarakat harus dilindungi vaksinasi agar imunitas semakin lebih banyak terbentuk,” paparnya.

Puan pun mengatakan, peran serta masyarakat dalam mengatasi penyebaran virus juga sangat penting. Ia mengingatkan agar masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Saat beraktivitas, pastikan konsisten menerapkan 3T. Mencuci tangan/memakai hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebisa mungkin juga jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas,” imbau Puan.

Meski begitu, masyarakat diminta agar tidak panik. Menurut Puan, peringatan-peringatan terkait penyebaran virus Omicron BA.2 dilakukan agar masyarakat tidak lengah.

“Walaupun puncak lonjakan kasus Omicron BA.1 sudah terlewati, tapi varian-varian baru Covid-19 masih mungkin ada dan pastinya mempengaruhi laju penularan. Maka penting sekali agar kita selalu waspada untuk mencegah terjadinya lonjakan baru kasus Covid-19,” terang cucu proklamator RI Bung Karno itu.

Ancaman subvarian BA.2 disebut lebih tinggi dibandingkan Omicron BA.1. Bahkan studi menemukan tingkat keparahan varian son of Omicron tersebut bisa seperti varian Delta.

“Mari kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, dan menjaga kelompok rawan dengan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Saya tidak akan bosan mengingatkan karena ini demi keamanan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Puan.(Red)

Lapas IIA Cikarang Peringati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 H Perkuat Ukhuwah Islamiyah



BIN I Kabupaten Bekasi – Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Cikarang Memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 H,ini di lakukan guna meningkatkan ukuwah islamiyah baik untuk para pegawai lapas maupun warga binaan di tempat tersebut(17/03/22).

Dengan mengambil Tema “jadikan Isra Miraj menjadi momentum memperbaharui keimanan dan bangkit dari pandemi Covid_19” kegiatan dibuka dan disambut oleh perwakilan dari Kalapas yaitu Bpk. Plh. Kasi Binadik,bertempat di Masjid At – Taubah Lapas Cikarang,kegiatan di ikuti oleh para pejabat Struktural,Seluruh staff dan WBP Lapas Cikarang.

Dalam acara isra mi’raj tersebut lapas kelas IIA Cikarang juga menyerahkan hadiah kepada WBP yang menjadi Santri Terbaik dengan kategori 1. WBP/ Santri hapal Juzz 30; 2.WBP/Santri yang rajin dalam berkegiatan; 3. WBP/Tamping DKM Teladan.

Dan untuk menghindari wabah covid 19, seluruh Peserta Kegiatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 H menerapkan Protokol Kesehatan,setelah kegiatan ini selesai diharapkan WBP Lapas Cikarang dapat meningkatkan iman dan taqwa kepada Alloh Tuhan Yang Maha Esa.

“Di momen isra mi’raj tahun ini lapas kelas IIA Cikarang melakukan Pemberian kepada WPB yang menjadi santri berpestasi di dalam lapas”ucap Plh.Kasi Binadik David Anderson.

“kami berhadap di momentum isra mi’raj tahun ini, negara dapat terbebas dari wabah covid 19,khususnya di lapas kelas IIA Cikarang dapat kembali melakukan aktifitas secara normal,namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan” tutup David. (Red)

Plt Walikota Pematangsiantar Sampaikan Sinergi Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Dengan Provinsi Sumatera Utara

BIN | Sumatera Utara – Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kota Pematangsiantar telah dilaksanakan. Forum tersebut telah menjadi momentum strategis untuk mengkoordinasikan dan membentuk sinergi antara Kota dengan provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani pada sambutannya dalam kegiatan Pra-Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra-Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara zona dataran tinggi di Hotel Niagara, Parapat Kabupaten Simalungun, Rabu (16/3/2022).

Di dalam sambutan tersebut Susanti membeberkan setidaknya terdapat 7 prioritas Sumatera Utara yang mendapat dukungan dari Kota Pematangsiantar.

“Di antara yang juga menjadi prioritas bagi kota pematangsiantar adalah peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan. Hal ini juga menjadi prioritas bagi kami dengan sasaran peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan,” terangnya.

Dilanjutkannya, prioritas provinsi Sumatera Utara yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan dukungan melalui prioritas peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

Prioritas lain bagi Provinsi adalah peningkatan kesempatan lapangan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini didukung oleh Pematangsiantar dengan memprioritaskan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

“Selanjutnya Provinsi juga menjadikan peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan sektor pariwisata sebagai prioritas. Demikianpun kami memberikan dukungan dengan peningkatan volume perdagangan barang dan jasa,” ujar Susanti.

Diterangkannya pula tiga prioritas Sumatera Utara yang mendapat dukungan dari Kota Pematangsiantar lainnya diantaranya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga dan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.(Red)

Prajurit Harus Mampu Menjadi Teladan bagi Keluarganya

BIN | Cakalang Bitung – Pendam XIII/Merdeka. “Prajurit dan Ibu Persit harus peduli dengan putra putrinya, baik pendidikan maupun pergaulannya. Awasi mereka dengan baik, bimbing mereka, jadilah teladan bagi mereka.’’ demikian tegas Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI A. Denny Tuejeh saat memberikan pengarahan kepada para Prajurit dan Ibu-Ibu Persit Secata Rindam XIII/Merdeka dan Kodim 1310/Bitung di Makodim 1310/Bitung, Rabu (16/3/2022).

Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka ke satuan jajaran Kodam XIII/Merdeka ke Kota Cakalang Bitung ini diawali dengan meninjau ke Markas Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam XIII/Merdeka, tempat mencetak prajurit-prajurit baru TNI AD. Dalam kesempatan ini, Mayjen TNI Tuejeh mengecek kebersihan dan kerapian ruangan kelas dan barak yang dipakai oleh para Prajurit Siswa Secata Rindam XIII/Merdeka.

Kapendam XIII/Merdeka Letkol Jhonson M. Sitorus menjelaskan bahwa salah satu indikator kedisiplinan Prajurit TNI adalah kebersihan dan kerapian. Sikap hidup bersih dan rapi ini harus digembleng dari sejak awal menjadi Prajurit TNI, “dan Panglima ingin memastikan bahwa sikap disiplin ini benar-benar ditumbuhkan kepada calon-calon Prajurit Angkatan Darat,” jelas Letkol Sitorus.

Usai meninjau Secata, rombongan Pangdam XIII/Merdeka menuju ke Kodim 1310/Bitung untuk memberikan pengarahan kepada para Prajurit dan Ibu-Ibu Persit yang ada di Kota Bitung. Dalam pengarahannya, Pangdam mengatakan bahwa semua orang itu punya kesuksesan dan keberhasilannya masing masing, tergantung bagaimana cara membina keluarganya masing-masing. “Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pangdam juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para Prajurit Kodim 1310/Bitung yang telah menjadi pasukan terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19, khususnya yang berperan aktif dalam pendisiplinan PPKM.

Khusus kepada para pelatih Secata Rindam XIII/Merdeka, Pangdam berpesan agar jangan salah mendidik, karena Secata adalah tempat untuk mengubah seorang sipil menjadi seorang militer.

‘’Saya ingin Prajurit Kodam XIII/Merdeka yang selesai mengikuti pendidikan di Secata tampil gagah, tidak loyo, dan mampu melaksanakan tugas yang diperintahkan secara optimal,’’ tambah Pangdam.

Di akhir kunjungannya, Pangdam XIII/Merdeka beserta Ibu Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka melakukan penanaman pohon mangga Madu dan pohon Matoa.

Hadir saat kunjungan tersebut Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis, Asrendam, Aslog dan Aster Kasdam XIII/Merdeka, serta para Kabalakdam XIII/Merdeka dan Pengurus Persit KCK PD XIII/Merdeka.(Red)

Autentikasi:
Letkol Inf Jhonson M. Sitorus

CAKRA Bekasi Tuntut DLH Tindaklanjuti Keluhan Warga Terdampak PT Coca Cola

BIN | Kabupaten Bekasi – Jajaran pengurus Ormas CAKRA Bekasi menuntut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, untuk menindaklanjuti keluhan warga masyarakat di Kampung Poncol Dukuh Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, yang selama ini mengalami kesulitan dan kekurangan mendapatkan air bersih yang diakibatkan pengeboran sumur air bawah tanah milik PT Coca Cola Bottling Indonesia.

Hal itu terungkap saat puluhan pengurus Ormas CAKRA Bekasi melakukan rapat audensi dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, di ruang rapat kantor DLH Kabupaten Bekasi, Rabu (16/3/2022) pagi.

Ketua Umum (Ketum) Ormas CAKRA Bekasi, Mahmudin mengatakan, disamping itu Ormas CAKRA Bekasi juga menuntut DLH Kabupaten Bekasi agar segera bertindak terkait Pengelolaan Limbah Padat Non B3 bernilai ekonomis di PT Coca Cola yang diduga tidak memiliki perizinan, yaitu PT Putra Sanjaya.

“Kami dari CAKRA Bekasi mewakili warga masyarakat sekitar kecewa kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak DLH, karena pasca sidak yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan hari ini tidak ada progres yang baik terkait keluhan warga masyarakat tersebut. Bahkan, kami pun sulit untuk melakukan komunikasi,” ungkapnya kepada para awak media.

Pria yang akrab disapa Amuy ini pun mengakui, jajaran Ormas CAKRA Bekasi dalam kesempatan kali ini mengambil sikap dengan membentangkan spanduk bertuliskan ada apa DLH Kabupaten Bekasi dengan PT Coca Cola?, dan DLH Kabupaten Bekasi ‘mandul’. Dirinya pun tidak menutup kemungkinan kedepan Ormas CAKRA Bekasi akan melakukan aksi di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Amuy menegaskan, pihaknya beberapa minggu yang lalu sudah berencana untuk melakukan aksi unjukrasa damai di depan PT Coca Cola dan di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, hanya saja pihaknya mendapatkan himbauan dari sejumlah instansi, terkait adanya kenaikan PPKM level 3, sehingga rencana aksi tersebut untuk sementara dibatalkan.

“Kedepan jika tuntutan kami tidak juga direspon, maka mau tidak mau keluarga besar CAKRA Bekasi akan menyuarakan ini ke jalan di depan PT Coca Cola dan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi sampai kami ke Provinsi. Kami bersama warga masyarakat siap menurunkan massa yang lebih besar jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bekasi, David Rasihan Ashadi, mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan Ormas CAKRA Bekasi berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kalaupun kewenangannya bukan di DLH Kabupaten Bekasi, dirinya mengaku pihaknya akan menindaklanjuti ke instansi yang lebih berwenang, baik Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup.

David mengakui jika PT Coca Cola Bottling Indonesia berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan kewenangan mengenai penggunaan sumur bawah tanah berada di Provinsi, meski demikian dasar-dasar ini lanjut dia akan tetap pihaknya tindaklanjuti karena apapun kondisinya terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya ditugaskan mewakili DLH Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan jajaran CAKRA Bekasi, karena Plt Kepala DLH Kabupaten Bekasi sedang ada rapat dengan Pak Plt Bupati Bekasi, sementara untuk Pak Kabid Gakkum posisinya sedang kurang sehat,” tandasnya.(RJ)

DPMD Bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Mengadakan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa se-Kabupaten Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka evaluasi dan percepatan penginputan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmentasi kepala desa dan perangkat desa (KP Desa), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang mengadakan sosialisasi bersama kepada perangkat desa se-Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Cikarang Selatan pada hari Jum’at (11/03/2022).

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kabupaten Bekasi, Dede Komalasari mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kementrian Kesehatan terkait kepesertaan JKN segmen KP Desa di Kabupaten Bekasi.

Menurut Dede saat ini desa yang telah melakukan penginputan peserta dalam segmen KP Desa berjumlah 119 Desa dari total 180 Desa yang berada di Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kementrian Kesehatan terkait kepesertaan JKN segmentasi KP Desa di Kabupaten Bekasi. Saat ini baru sekitar 119 Desa dari total 180 Desa yang berada di Kabupaten Bekasi yang telah melakukan penginputan kepesertaan KP Desa bagi perangkat desanya,” tambahnya.

Dikatakannya dari 119 Desa tersebut masih banyak yang belum melakukan pemasukan data seluruh perangkat desanya sebagai peserta KP Desa. “ Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat Desa yang berada di Kabupaten Bekasi dapat teregistrasi ke dalam segmen peserta KP Desa sampai akhir bulan ini,” imbuhnya.

Menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Wely Trisna Aprinanda mengatakan kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk sosialisasi dan pendampingan dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dan DPMD Kabupaten Bekasi kepada perangkat Desa untuk melakukan penginputan kepertaan JKN segmentasi KP Desa.

Wely menambahkan saat ini jumlah perangkat Desa di Kabupaten Bekasi yang telah di-input menjadi peserta JKN segmen KP Desa sekitar 32 Persen. Ia berharap diakhir bulan Maret ini seluruh perangkat Desa di Kabupaten Bekasi dapat di-input sebagai peserta JKN segmen KP Desa.

“Kegiatan hari ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat Desa se-Kabupaten Bekasi untuk melakukan penginputan kepesertaan JKN segmentasi KP Desa. Diharapkan dengan pendampingan oleh BPJS Kesehatan dan DPMD pada akhir bulan Mei nanti seluruh perangkat desa telah masuk ke dalam kepesertaan JKN segmen KP Desa,” terangnya. (Red)

Sekda Kabupaten Bekasi, Menutup Secara Resmi Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

BIN | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menutup secara resmi acara Forum Perangkat Daerah tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Nuanza Hotel and Convention Kecamatan Cikarang Selatan, pada Selasa (15/03/22).

Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menyampaikan, kegiatan tersebut untuk menyelaraskan antara usulan dari bawah dengan rancangan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan rencana strategis dan rancangan RKPD tahun 2023-2026 agar tepat sasaran.

Dedy menjelaskan, sinkronisasi dalam tahap forum perangkat daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target menjadi sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah.

“Oleh karena itu saya berharap, seluruh rangkaian kegiatan dalam forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan selama dua minggu kemarin, dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Dedy menambahkan, apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing bidang di Bappeda agar bersama-sama dikawal dengan baik supaya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

“Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, sesuai dengan usulan dari tingkat Desa yaitu Musrenbangdes maupun Musrenbang tingkat Kecamatan ” terangnya.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Cucu Sriharti menambahkan, jumlah usulan yang diinput oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425 usulan yang nantinya akan ditelaah oleh perangkat daerah terkait dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi.

“Ya, nanti usulan-usulan tersebut kita akan dibahas lagi per kelompok dan perbidang terlebih dahulu yang nantinya akan di Musrenbangkan tingkat Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Maret 2022,” ungkapnya.

Cucu berharap, seluruh usulan kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan agar tepat sasaran sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.(Red)

Gerak Cepat Jajaran Polres di Sultra Amankan Distribusi dan Operasi Pasar Minyak goreng.

BIN | Kendari- Langka serta mahalnya Minyak goreng di pasaran, membuat ribuan masyarakat di berbagai daerah rela mengantri pasar murah yang di helat di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Senada dengan Hal itu Jajaran Polres di berbagai Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menindak lanjuti Instruksi Kapolri dan perintah Kapolda Sulawesi Tenggara bapak Irjen Pol Teguh Pristiwanto. Para Kapolres memerintahkan jajaran Anggotanya untuk terlibat aktif mengawal distribusi minyak goreng dan juga operasi pasar yang di helat di daerahnya.

Polres Kendari melaksanakan pengamanan Operasi Pasar Murah Minyak Goreng satu harga yang diselenggarakan oleh Disperindag Prov. Sultra bekerja sama dengan Distributor PT. Wings Food

Di daerah lainya Kapolres Buton AKBP GUNARKO S.IK, M.Si terjun langsung  melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi terkait stok ketersediaan dan harga minyak goreng di Wilkum Polres Buton.

Sementara itu di Kabupaten Kolaka Polres Kolaka bersama dengan Distributor UD. Naga Mas dan Kwarcab Kolaka, membagikan  sejumlah stok paket sembako sebanyak 3.000 Paket dimana paket sembako murah yang disalurkan yaitu Minyak Goreng sebanyak 3 Liter dan Tepung Terigu sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Gerak cepat Polda sulawesi tenggara  dan Polres Di daerah tersebut sebagai upaya mengurai dan menciptakan rasa aman pada proses distribusi bagi masyarakat. Sesuai harapan masyarakat agar Polri turun tangan dalam krisis minyak goreng,”

Pangdam XIII/Merdeka Sambut Hangat Kunjungan Kajati Sulut

BIN | Sulawesi Utara – Pendam XIII/Merdeka, Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI A. Denny Tuejeh beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Utara Edy Birton SH. M.H bertempat di ruang kerja Pangdam XIII/Merdeka, Selasa (15/03/2022)

Kapendam XIII/Merdeka Letkol Inf Jhonson M. Sitorus dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan Kajati kali ini dalam rangka silaturahmi guna mempererat kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut dengan Kodam XIII/Merdeka, sekaligus perkenalan sebagai pejabat baru Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut.

Lebih lanjut Kapendam sampaikan, pada kesempatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulut, karena di tengah kesibukan yang cukup padat, mau meluangkan waktu untuk mengunjungi Kodam XIII/Merdeka.

“Bapak Pangdam XIII/Merdeka mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kajati Provinsi Sulut beserta staf di Markas Kodam XIII/Merdeka,” ucap Kapendam

“Bapak Pangdam berharap” Lanjut Kapendam “sinergisitas antara Kodam XIII/Merdeka dengan instansi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara selalu terjaga guna menegakkan keadilan di Provinsi Sulawesi Utara.

Di akhir acara, kedua pimpinan tersebut menyempatkan diri untuk mengabadikan momen tersebut dengan melakukan foto bersama.

Dalam kegiatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka didampingi oleh Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Bambang Hery Tugiyono, Kakumdam XIII/Merdeka Kolonel Chk Anggiat Lumban Toruan, S.H. dan Pjs Waasintel Kasdam XIII/Merdeka Letkol Inf Sunarto.(Red)

Autentikasi:
Letkol Inf Jhonson M. Sitorus

Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Lakukan Sidak Minyak Goreng

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan sidak minyak goreng di Marunda, Jakarta Utara, hari ini Selasa (15/3/2022).

Kapolri dan Mendag melakukan sidak di PT Bina Karya Prima Gudang bekas Hargas (BKP).

Untuk diketahui, sidak yang dilakukan kedua pejabat negara itu kurang lebih memakan waktu hampir 1,5 jam.

Sedikitnya terdapat dua gudang milik PT BKP yang ditinjau proses produksinya oleh Kapolri dan Mendag.

Usai sidak, Kapolri menjelaskan di PT BKP tidak ditemukan adanya masalah produksi atau penimbunan. Bahkan, perusahaan tersebut justru menaikkan jumlah produksinya sebanyak dua kali lipat.

“Jadi saya terima kasih, ternyata bisa berproduksi dan produksinya 2 kali lipat dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” terang Kapolri.  

“Ini tentunya menjadi contoh bagi pabrik yang lain bahwa ternyata bisa melakukan itu,” ucap Jenderal Polisi Sigit menambahkan.

Sepanjang sidak, lanjut Kapolri, dirinya dan Mendag menanyakan berbagai macam hal. Salah satunya terkait domestic market obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lanjutnya, hasil dari pengolahan ini pun telah didistribusikan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp14.000.

“Tadi disampaikan sudah berjalan dan dari pabrik minyak goreng sendiri, khususnya BKP menjual ke pasar dengan harga Rp14.000 sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah,” papar Kapolri.

Masih dari keterangan Kapolri, sopir pun mengakui telah mendistribusikan minyak goreng ke lapangan dengan tepat waktu. Bahkan, sopir itu mengaku tidak ada masalah selama proses pengiriman minyak goreng.

“Kita cek langsung ke sopir bahwa mereka melaksanakan distribusi tepat waktu. Saya juga tanya secara nasional dilaksanakan dengan harga sama, sehingga tentunya dengan produksi meningkat,” tutur Kapolri.

“Hal itu berarti dari sisi distribusi tak ada masalah,” tutup Kapolri