BIN || Kabupaten Bekasi – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) Kecamatan Kedung Waringin menggelar rapat internal bersama para pengurus bahas agenda jangka pendek dan jangka panjang.

Rapat Internal yang dihadiri oleh  sekretaris kecamatan Ratna Jatnika, Ketua LPM Kecamatan Kedung Waringin Ayim Ibrahim berserta jajaran pengurus berlangsung di aula  Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi, senin (24/2/2025).

Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) Kecamatan Kedung Waringin, yusup saat di temui usai pelaksanaan rapat mengatakan, rapat internal bersama para pengurus ini pertama di laksanakan di masa bakti 2023-2028 .

Rapat tersebut dengan mengagendakan beberapa program unggulan sekaligus bertujuan untuk konsolidasi organisasi juga bersilaturahmi dengan para pengurus LPM Kecamatan Kedung Waringin.

” Selain membahas agenda program, pertemuan para pengurus juga untuk menyamakan persepsi visi misi agar ke depan konsolidasi maupun diskusi bisa terarah dan terimplementasi dilapangan,” ujarnya.

Yusup juga mengatakan, rapat juga membahas tentang Program Kerja yang ada pada masing masing bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Program kerja apapun itu dan bentuk maupun jenisnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat agar terciptanya pemberdayaan masyarakat.

” Intinya program kerja apapun itu harus bisa menciptakan pemberdayaan masyarakat, dalam berbagai bidang” katanya.

Untuk yang terakhir identifikasi yang artinya penentu dari beberapa hal yang di bahas, dari perencanaan mulai pelaksanaan sampai target dan hasilnya bisa dievaluasi, terangnya.(Red)

BIN || Jakarta – Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi Kawasan Monumen Nasional (Monas). Namun, bagi Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, dua pemimpin terpilih Kabupaten Bekasi, hujan bukan sekadar cuaca, melainkan simbol perjalanan yang penuh tantangan. Di bawah langit mendung, keduanya berdiri tegap, siap menjalani gladi bersih pelantikan.

Ditemani ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, mereka melangkah ke lapangan upacara, mengikuti arahan protokoler kepresidenan dengan penuh khidmat. Upacara ini bukan sekadar latihan, tetapi juga bentuk kesiapan mereka dalam mengemban amanah yang akan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, esok hari, 20 Februari 2025.

“Hujan ini seperti berkah bagi kami, tanda bahwa perjalanan ke depan harus ditempuh dengan keteguhan hati dan kerja keras,” ujar Ade Kuswara Kunang, senyum optimis tersirat di wajahnya.

Bagi Asep Surya Atmaja, hujan yang membasahi seragam putihnya justru menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin harus siap dalam segala situasi. “Hujan ini bukan rintangan, tetapi simbol bahwa kami harus siap menghadapi tantangan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

Momen gladi bersih ini juga menjadi saksi bagaimana kepemimpinan daerah memasuki era baru. Dengan pelantikan serentak yang diadakan tahun ini, diharapkan para pemimpin daerah dapat segera menjalankan tugas mereka dalam membangun wilayah masing-masing.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, berbagai persiapan telah dilakukan. Lima kereta kencana telah disiapkan di Kawasan Perkantoran Pemda Bekasi, Deltamas, Cikarang Pusat, untuk menyambut kedatangan pemimpin baru. Ribuan masyarakat diperkirakan akan hadir, membawa doa dan harapan untuk masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik.

Hari itu, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Hujan yang turun bukanlah penghalang, tetapi pengingat bahwa perjalanan memimpin adalah tentang keteguhan, kerja keras, dan pengabdian bagi masyarakat.(Red)

BIN || Jawa Barat – Ketua Umum Pimpinan Pusat SPTS KSPSI sekaligus Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan sikap tegas menolak penerapan azas Dominus Litis yang direncanakan akan dimasukkan dalam RUU KUHP baru.

Menurutnya, penerapan azas ini akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan, khususnya terkait tindak pidana ketenagakerjaan.

“Kami menolak azas Dominus Litis karena hal ini akan menciptakan ketidakjelasan dalam proses penyidikan tindak pidana tenaga kerja. Januari lalu, Mabes Polri telah meresmikan Desk Tindak Pidana Ketenagakerjaan, sehingga penyidikan tindak pidana tenaga kerja merupakan domain kewenangan Polri,” tegas Roy Jinto, Minggu (9/2/2025).

Ia mengungkapkan, dengan diberlakukannya azas tersebut, kewenangan mutlak jaksa dalam penyidikan dapat memicu konflik dan tumpang tindih dengan kewenangan Polri yang sudah ada.

“Dengan azas ini, dikhawatirkan akan ada dualisme kewenangan antara Polri dan jaksa, yang pada akhirnya justru merugikan proses hukum dan masyarakat tenaga kerja,” tambahnya.

Atas dasar itu, Roy Jinto bersama keluarga besar SPTS KSPSI dan KSPSI Provinsi Jawa Barat secara tegas menolak adanya penerapan azas Dominus Litis dalam RUU KUHP yang baru.

“Kami berharap pemerintah dan pembuat undang-undang dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Kepastian hukum dalam kasus ketenagakerjaan sangat penting untuk menjaga keadilan bagi pekerja dan pengusaha,” pungkasnya.(Red)