BIN || Bintan – Tindakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan, PT GBKEK Industri Park dan PT Hansa Megah Pratama (HMP), diduga telah mencederai hukum serta peraturan pertanahan dan rasa keadilan sosial terhadap masyarakat Desa Kelong yang lahan garapannya secara tidak sadar telah masuk dalam plotingan PT. HMP yang saat ini akan atau sudah dialihkan ke PT. GBKEK.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kelong, Umar Husen pada media ini.
“Sepemahaman kami, merunut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 Tahun 2021, BPN memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan tanah terlantar.

Pemegang HGU memiliki kewajiban untuk mengelola tanah sesuai dengan tujuan HGU. Jika tanah di terlantarkan, HGU akan hapus karena hukum dan tanah kembali menjadi milik Negara tanpa ganti rugi,” ungkap Umar.

Umar Husen yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi BPD Bintan ini juga mengungkapkan sejarah kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh PT. HMP yang susah puluhan tahun diterlantarkan.

“PT HMP mulai bergerak di Pulau Poto pada tahun 2000. Bergerak di bidang pertanian sayur-sayuran, cabe, tomat dan semangka. Dengan luas lahan yang di olah lebih kurang 10 hektar saja. Pada tahun 2001, PT HMP mulai berkurang produksi dan akhirnya tutup pada tahun 2001.

Pada tahun 2002 segala bentuk alat berat dan ringan di angkut ke luar dari Pulau Poto. Dan mulai saat itu, sudah puluhan tahun lahan yang memiliki dua Sertifikat HGU tersebut, di terlantarkan hingga saat ini,” terang Umar Husen.

Lebih lanjut, Umar Husen yang juga sebagai Wakil Ketua LPPNU Bintan ( Lembaga Pengembangan Pertanian dan Nelayan Nahdatul Ulama ) menerangkan terkait kepemilikan dan sejarah penggarapan lahan kebun di Pulau Poto ini berdasarkan surat tahun 1957. Namun masyarakat Desa Kelong sudah berkebun sejak sekitar tahun 1920an.

Ketua BPD Kelong ini juga menyampaikan harapan dan kemauan masyarakat agar tanah Negara ini jangan di perjual belikan oleh PT. HMP kepada PT.GB KEK hingga ada kesepakatan dengan masyarakat terlebih dahulu.
“Lahan garapan Masyarakat serta Lahan kebun pribadi masyarakat harus di selesaikan urusannya dahulu. Mari kita duduk bersama mencari solusi agar tercapai mufakat sesuai dengan Adat Budaya dan Tradisi Warge Kampong Kite, Desa Kelong,” terangnya.

Ditanyakan berkaitan perkembangan pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembebasan lahan dari PT. HMP ke PT. GBKEK, belum ada perkembangan informasi lebih lanjut.

“Pihak GBKEK sudah bayar separuh (tak tau berapa harga) kepada PT HMP dengan luas lahan kurang lebih 830 an Ha. AMDAL di Aula Desa Kelong, sampai saat ini sudah tak ada tindak lanjutnya atau kabar berita,” tutupnya.(Ed)

BIN || Kabupaten Bekasi – Camat Tambun Selatan Sopian Hadi bersama unsur Muspika Kecamatan Tambun Selatan pasca penertiban bangunan liar melakukan peninjauan kelokasi  di Desa Sumberjaya. Senin (05/05/2025). Siang.

Pada peninjuan tersebut, turut hadir juga  Unit Reaksi Cepat Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Rio. Sekdes Sumberjaya Sain Junaedi, Bhabinkaktibmas Aipda Tri Harjuno Sakti serta Babinsa Desa Sunberjaya.

Dalam kesempatan itu, Sopian Hadi mengatakan bahwa peninjauan ini merupakan balasan surat yang di kirimkan pihak Kecamatan Tambun Selatan ke Pemkab Bekasi pasca penertiban bangunan liar di Desa Sumberjaya.

“Kemarin saya kirim surat ke Bupati, hari ini di jawab dengan mengirimkan Tim dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) untuk melakukan pengukuran batas jalan,” ujar  Sopian Hadi di lokasi penertiban.

Menurutnya, langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu penataan. Namun demikian, Sopian Hadi belum dapat memastikan terkait kapan penataan itu akan di lakukan.

“Tentunya Pemda ada alurnya, kalau untuk saat ini, menggunakan anggaran murni tidak mungkin juga. Saya berharap mungkin bisa menggunakan Anggaran Belanja Tambahan  (ABT, red).   Itu juga kalau memungkinkan, kalau gak bisa ya nunggu anggaran Tahun 2026,” sambungnya.

Sopian Hadi tetap berharap setidaknya Anggaran Belanja Tambahan bisa di realisasikan walau tidak semua area yang terdampak. “Ya paling tidak 500 meter bisa dirapihkanlah, agar bisa mencontohkan bahwa ini akan di bangun dengan Pemda. Jangan sampai nanti masyarakat bertanya-tanya, kenapa kali udah di obrak abrik, tapi tidak ada penyelesaian,” imbuhnya.

Terkait kendala yang dihadapi dari awal penertiban hingga proses perapihan, Sopian Hadi mengungkapkan bahwa hal itu sudah bisa di atasi melalui ruang mediasi. “Pro kontra itu selalu ada di setiap kebijakan, namun hal itu sudah kita selesaikan semua. Karena perintah Bupati harus kondusif dilapangan,”terangnya.(Red)