BIN | Kabupaten Bekasi- Pemerintah Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin helat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2024, senin (9/1).
Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin Mulyana Saeful mengatakan, perencanaan pembangunan kali ini ada 11 kegiatan yang menjadi skala prioritas.
“Pembangunan Rehab total SDN 01 Bojongsari dan Normalisasi menjadi prioritas pembangunan tahun 2024 mendatang,” ucapnya.
Selain pendidikan dan normalisasi, kata dia, kegiatan turap Kali Cibeet – Citarum pun menjadi target pembangunan diwilayahnya.
“Wilayah kami setiap tahunnya mengalami banjir, maka dari itu kami prioritaskan yang sifatnya pencegahan,” kata dia.
Diketahui, acara yang dilakukan di Aula kantor desa itu turut hadir Camat Kedungwaringin, BPD Desa Bojongsari, Pendamping Desa bahkan tokoh masyarakat lainnya.
Mulyana berharap Pemda Bekasi dapat merealisasikan usulanya agar menjadi skala prioritas.
“Saya berharap Pemkab Bekasi usulan kami dijadikan skala prioritas dan terealisasi ditahun 2024 nanti,” pungkasnya (Bis).
Plt, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr, Alamsyah
BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengantisipasi kejadian keracunan makanan mengandung nitrogen cair atau LN2 dengan menerbitkan surat edaran terkait pelaporan darurat medis menyusul temuan kasus di beberapa daerah.
“Pemerintah pusat menetapkan kasus keracunan makanan ini sebagai kejadian luar biasa, maka kami segera lakukan langkah antisipasi,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Senin (9/11).
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menerbitkan surat edaran bernomor KS.02.02.00714/DINKES/2022 tentang pelaporan kasus kedaruratan medis dalam penggunaan nitrogen cair pada makanan.
Alamsyah mangatakan edaran ini menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan RI nomor SR:01.07/111.5/67/2023 tanggal 3 Januari 2023, perihal kedaruratan medis dalam penggunaan nitrogen cair pada makanan.
Alamsyah menjelaskan, kejadian luar biasa ini diawali konsumsi jajanan pasar ciki kebul (cikbul) nitrogen yang mengakibatkan kasus keracunan khususnya pada anak.
Pihaknya merespon dengan menjalankan fungsi pelaporan serta pemantauan terhadap kemungkinan terjadi kasus serupa di wilayah Kabupaten Bekasi.
Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi diminta untuk melaporkan apabila terdapat temuan kasus keracunan pangan cikbul tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi membuka layanan pelaporan melalui Tim Surveilans di nomor 085817417568 (Andi Suhandi) atau Tim Kerja Pelayanan Rujukan Lain Dinkes Kabupaten Bekasi di nomor 0821116888973 (Ece Sucipto).
Pihaknya juga melakukan pemantauan kasus secara intensif sebagai tindak lanjut temuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait 28 kasus keracunan yang dialami anak-anak di wilayah Tasikmalaya dan Kota Bekasi.
Alamsyah merinci dari total 28 kasus keracunan itu, delapan pasien disebut bergejala, 19 tanpa gejala, dan sisanya langsung dirujuk ke sejumlah rumah sakit terdekat.
Di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan 24 kasus dengan tujuh kasus bergejala, 16 tanpa gejala, dan satu dirujuk ke rumah sakit. Sementara di Kota Bekasi empat kejadian dengan satu pasien bergejala dan tiga tanpa gejala. Pasien yang keracunan berusia empat hingga 13 tahun.
“Semoga di Kabupaten Bekasi tidak ada gejala seperti keracunan cikbul ini, dan waspada untuk orang tua selalu mengawasi anak agar tidak jajan sembarangan,” terangnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pengurus Karang Taruna Desa Wibawamulya, Kecamatan , Kabupaten Bekasi, menggelar santunan anak yatim piatu dan guru mengaji. Acara santunan itu dihadiri Kepala Desa Wibawamulya, Babinsa, Bimaspol, anggota Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya, kegiatan santunan berlangsung di Kp.Gebang Kota Serang Baru (KSB) Desa Wibawamulya. Minggu (08/01/2023)
Ketua Karang Taruna Desa Wibawamulya,yang diwakili Sekretaris F. Hidayat mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dalam upaya mempererat tali silaturahmi dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan untuk memberikan kebahagian khususnya kepada anak yatim piatu dan duafa.
“Sebanyak 22 anak yatim piatu dan duafa yang merupakan warga Desa Wibawamulya dan 20 guru ngaji kita beri santunan. Jangan lihat besar kecilnya, tapi bentuk perhatian dan kepedulian untuk membantu meringankan beban mereka,” kata Hidayat.
Hidayat mengucapkan terima kasihnya kepada para donator yang telah mendukung kegiatan pemberian santuan tersebut.
“Pembagian santunan ini rutin setiap bulan dan terealisasi berkat support dan dukungan dari pengurus dan anggota Karang Taruna, donatur, termasuk dukungan pemerintah desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wibawamulya H. Firman Ruly mengatakan, sangat mensupport kegiatan yang dilakukan Karang Taruna. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyisihkan sedikit rejekinya untuk saling memberi kepada yang membutuhkan.
“Saya berharap kepada Karang Taruna Desa Wibawamulya, agar kegiatan seperti ini terus berlanjut. Semoga pemberian ini bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” tutup Kepala Desa Wibawamulya. (Wati)
BIN | Bintan – Menyikapi terkait penolakan kegiatan ibadah jamaah Ahmadiyah di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan.
Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan, Datok Musaffa Abbas menyebutkan perbedaan pendapat dalam ajaran agama itu sah-sah saja.
Namun, ajaran Ahmadiyah yang dibawa masuk ke Desa Numbing akan memicu kesalah pahaman apalagi dilakukannya kegiatan berjamaah, sebab warga desa tersebut sudah mempunyai pemahaman Nahdlatul Ulama (NU).
“Tidak ada larangan untuk menyebarkan agama islam dan selagi itu benar saya juga mendukung, tetapi Desa Numbing sudah mempunyai pemahaman NU,” ucapnya, Sabtu (7/1).
Menurutnya, dengan pemahaman NU warga Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir menganggap itu baik dan aman.
“Memang berdasarkan SKB 3 Menteri itu sah, tetapi kehidupan di desa itu mayoritas NU yang sudah mereka pahami cukup lama,” tuturnya.
Selama ini kehidupan beragama di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir berjalan baik dan aman bahkan masyarakat tidak mempermasalahkan aktivitas ibadah jamaah Ahmadiyah.
“Masyarakat tidak melarang jamaah Amhadiyah untuk beribadah, tapi mereka meminta tidak melibatkan masyarakat dari luar Bintan,” pungkasnya (Arman/Red).
BIN | Kabupaten Bekasi – Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terus meningkatkan kepeduliannya terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Buktinya, Dinsos menyalurkan bantuan kepada Yayasan Fastabiqul Khoerot Tegal Panas di Kampung Tegal Panas Desa Karangjaya pada Jumat (06/01).
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Kabupaten Bekasi Tajili Suprapto mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam wujudkan program pemberian bantuan sosial kepada ODGJ.
“Yayasan ini adalah milik pribadi yang dikelola oleh Pak Masturidi untuk menampung ODGJ, serta membuka pengobatan alternatif bagi ODGJ,” katanya.
Tajili menyampaikan, bantuan tersebut berupa ranjang pasien (hospital bed), beras lima karung, mie instan 13 dus serta air minum 15 dus untuk keperluan kehidupan sehari-hari.
“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” harapnya.
Sementara itu, pengelola yayasan ODGJ Masturidi menyampaikan ucapan terimkasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melalui Dinsos telah memperhatikan ODGJ.
“Kami sangat berterimakasih kepada Pemkab Bekasi, dalam hal ini Dinsos karena begitu peduli terhadap ODGJ,” katanya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri acara penandatanganan kerjasama bersama PT. Pos Indonesia dan DPMPTSP Kota Bekasi sekaligus launching baju seragam pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, pada Jum’at (06/01).
Dani Ramdan menyampaikan Pemkab Bekasi senantiasa mendengarkan keluhan dari masyarakat dan berupaya memperbaiki pelayanan, khususnya dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mesti lebih prima di tahun 2023.
Berbarengan dengan program Simpro (Siap Melayani Mudah Prosesnya) yang dicanangkan Disdukcapil, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan dan kemudahan warga mengakses pembuatan adminduk.
“Semangatnya kita tingkatkan lagi, tadi Pak Kadis punya komitmen, pertama hari ini seluruhnya menggunakan rompi pelayanan, supaya bisa membedakan mana petugas mana bukan. Nanti masyarakat juga bisa cek dirompi ini nama petugasnya,” ungkap Dani Ramdan usai acara.
Acara ini juga, jelas Dani, menunjukkan komitmen pelayanannya kepada para petugas yang berstatus Non ASN dengan membuatkan jaminan kerja dan tabungan hari tua bekerjasama dengan BPJS dan Bank Bjb.
“Kita beri asuransi BPJS Tenagakerja, kemudian tabungan hari tua bekerjasama dengan Bank Jabar, karena itu mereka diharapkan lebih nyaman bekerja dan lebih fokus,” katanya.
Menurut Dani, pemenuhan hak dasar seperti pembuatan KTP dan sejenisnya harus terpenuhi untuk semua masyarakat Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada penduduk yang tidak punya KTP serta anak-anak yang tidak punya KIA, AKTA.
Pelayanan prima ini bisa ditandai dengan target tahun ini, dimana Disdukcapil membuat KTP cukup dari rumah dan diantar langsung ke rumah.
“Layanannya juga harus bagus, yang paling prima itu saya katakan, mereka cukup dari rumah pake online, dokumen datang ke rumah, masyarakat tidak perlu datang ke kantor, tadi itu sudah kita upayakan, kerjasama dengan PT POS,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi Carwinda berharap seragam baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi menghindari pungli. Bahkan, jika ada petugas yang kurang ramah, masyarakat bisa mengetahui namanya karena tercantum dirompi tersebut.
“Nanti saya wajibkan setiap hari ketika mereka melakukan pelayanan sehingga ketahuan riilnya memang seperti apa, kan ada keluhan tidak ada namanya (petugasnya) di seragam ini kita cantumkan secara permanen,” jelasnya.
Dalam acara ini Disdukcapil juga nelaunching mobil pelayanan program Simpro dan terlihat warga sudah bisa memanfaatkan layanan tersebut.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan akan terapkan langkah strategis dalam memaksimalkan serapan anggaran tahun 2023. Salah satunya yaitu dengan penandatanganan perjanjian kinerja untuk satu tahun kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu, disampaikannya pada saat Pengesahan dan Penyerapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (PDA) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruangan Rapat mamun Nawawi, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat pada Jumat (01/06).
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun anggaran 2023.
“Pertama, dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) itu agar disusun rencana aksi, kinerja. Kalau DPA tinggal dilaksanakan. Seusai anggaran, dari bulan ke bulan dalam serapan anggaran kegiatan dan kami targetkan,” ujar Dani Ramdan.
Dengan itu, kata dia, proses serapan akan terukur. Misalnya, pada triwulan satu, minimal sudah 20 persen lalu, triwulan kedua sudah 50 persen dan triwulan ke tiga 75. Sedangkan, untuk sisanya bisa diselesaikan pada triwulan empat.
“Dengan seperti itu, akan lebih ringan dan tidak menumpuk di akhir tahun,” harapannya.
Dani melanjutkan jika seluruh prangkat akan menandatangani perjanjian kinerja untuk satu tahun. Dengan begitu setiap OPD akan mengetahui apa yang akan dikerjakan pada tahun ini.
“Jadi, dalam satu tahun akan mengerjakan apa dan pencapaiannya apa saja. Terus disusun dalam rencana aksi bulanan. Rencana aksi bulanan tersebut, jadi indikator kinerja. Tidak hanya perangkat daerah, individunya, kepala dinas mencapai apa, sekretaris, hingga tingkat kabid, camat, kasi,” jelasnya.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin helat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2024, Jum’at (6/1).
Kepala Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin Hj. Tita Komala mengatakan, perencanaan pembangunan kali ini kegiatan infrastruktur yang menjadi skala prioritas.
“Infrastruktur salah satu prioritas didesa kami, karena kondisi jalan adalah salah satu akses untuk meningkatkan ekonomi warga,” ucapnya.
Diketahui, acara yang dilakukan di Aula kantor desa itu turut hadir Muspika Kecamatan Kedungwaringin, BPD Desa Kedungwaringin, Pendamping Desa bahkan tokoh masyarakat lainnya.
Selain infrastruktur, PJU juga menjadi prioritas perencanaan, sebab, kata dia, masih ada titik jalan yang minim penerangan.
“Selain menambah penerangan jalan, PJU pun salahsatu sarana untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan tindak kejahatan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap Pemda Bekasi dapat merealisasikan usulanya agar menjadi skala prioritas.
“Saya berharap Pemkab Bekasi usulan kami dijadikan skala prioritas dan terealisasi ditahun 2024 nanti,” pungkasnya (Bis).
BIN | Kabupaten Bekasi – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis menyampaikan, selama sepekan ini Kabupaten Bekasi masih dalam status Siaga Bencana Hidrometeorologi.
“Menurut informasi dari prakiraan cuaca BMKG, mungkin sampe besok ya, tapi kalau kita lihat kecenderungannya, satu minggu ke depan masih sama seperti ini, tapi yang jelas memang kita statusnya siaga Hidrometeorologi sekarang,” terang Muchlis usai rapat bersama Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan di ruang Kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat, pada Kamis, (05/01/2023).
Muchlis mengimbau kepada warga Kabupaten Bekasi untuk siaga, khususnya bagi warga yang tinggal di titik-titik rawan bencana.
“Jadi kita tetap siaga. Personil kita siagakan piket 24 jam, termasuk kesiapan peralatan, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan di lapangan, baik aparat desa, kecamatan, Destana, FPRB, dan rekan-rekan relawan,” jelasnya.
Terkait bantuan untuk warga yang terdampak bencana, Muchlis mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penanganan dan mengirim logistik untuk warga yang terdampak banjir rob di tiga wilayah, yakni Kecamatan Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya.
“Kita sudah memberikan bantuan seperti logistik, bambu dan karung juga sudah kita kirim beberapa hari lalu. Karena rob ini penanganannya harus ekstra, ditambah curah hujan yang tinggi, sehingga kita berharap kepada masyarakat di sana lebih waspada, ada rekan-rekan relawan yang siap membantu seandainya air rob naik tinggi kembali,” katanya.
BPBD juga menurutnya secara umum telah menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan apabila ada kedaruratan bencana.
“Kita sudah siapkan, apabila ada evakuasi dan sebagainya, perahu dan lainnya kita sudah siapkan,” ungkapnya.
Muchlis menyampaikan Pemkab Bekasi akan berupaya semaksimal mungkin agar resiko bencana dapat terus dikurangi.
“Pemkab Bekasi akan berupaya memberi bantuan dan melakukan penanganan, kita tetap melakukan upaya agar mengurangi resiko-resiko bencana yang mungkin terjadi,” tuturnya.(Adv)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemkab Bekasi menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang menginginkan agar setiap pemerintah daerah memanfaatkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
Kaitan hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, tahun 2023 Bagian Umum akan mengusulkan dua unit mobil listrik.
“Di tahun ini akan beli dua mobil listrik. Itu nanti Bagian Umum yang mengusulkannya. Adapun, dua mobil tersebut akan diperuntukan bagi Bupati dan Sekda,” ujar Hudaya saat ditemui di Ruang Rapat Bupati, Kamis (5/1/2023).
Baginya, dalam penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas Pemkab Bekasi sangat mendukung program pemerintah pusat. Agar kedepannya, masyarakat bisa migrasi pada kendaraan listrik.
“Sementara kan, ini lebih pada uji coba. Kenapa, karena untuk stasiun pengisian listrik (charging station) belum terlalu banyak. Jadi kita belum beli secara massif, uji coba tentunya di tingkat pimpinan dulu, Pak Bupati dan Pak Sekda,” ucapnya.
Hudaya menambahkan, kondisi jalan di Kabupaten Bekasi masih menjadi pertimbangan. Karena, untuk mobil listrik sendiri masih diperuntukan pada pemakaian di dalam kota.
“Untuk luar kota mungkin masih menggunakan mobil bahan bakar minyak. Karena, mungkin khawatir kalau perjalanan ke luar kota habis baterai. Dan itu, akan jadi persoalan juga,” jelasnya.
Ada pertimbangan lain, Hudaya menambahkan, yakni keterbatasan anggaran. Dimana, tahun 2023 banyak sekali kebutuhan skala prioritas Kabupaten Bekasi yang harus dipenuhi. Seperti bonus atlet peraih medali pada Porprov dan Peparda. Kemudian anggaran Pilkada, juga ada penyertaan modal untuk PDAM.
Diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Inpres tersebut ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 13 September 2022.
Penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.(Red)
