BN Holik Qodratulloh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bersama Keluarga Berangkat Umroh
BIN | Kabupaten Bekasi – Beribadah ketanah suci merupakan impian dan keinginan bagi umat muslim di seluruh dunia, baik itu dalam ibadah Haji maupun Umroh.
Salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam yang sama dengan ibadah haji adalah umroh, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa kegiatan ibadah di kota suci Mekkah.
BN Holik Qodratullah bersama istri dan keluarga berangkat ketanah suci mekah guna jalankan ibadah suci Umroh untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada yang maha kuasa, Jumat, (03-03-2023).
Ibadah yang Insya Allah dijalani hingga tanggal, 12-03-2023 ini, menjadi momen khusus dalam syukur atas banyaknya nikmat yang telah diperolehnya.Ini adalah rangkaian perjalanan ibadah saya bersama istri dan keluarga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan ke depan,” kata Holik.
Ini adalah rangkaian perjalanan ibadah saya bersama istri dan keluarga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan ke depan,” kata Holik.
Holik menjelaskan, apa yang dilakukannya ini semata-mata murni ibadah, moga dapat ridho Allah SWT agar lebih fokus dan ketenangan saat menjalankan tugas mengabdi kepada masyarakat Bekasi tutupnya.
BIN | Kabupaten Bekasi – Pimpinan Cabang (PC) Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana (BKPB) PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Bekasi memberikan bantuan pengobatan kesehatan gratis kepada masyarakat pasca banjir di wilayah Cabangbungin tepatnya desa Sindangsari , Jum’at, (03/03/2023).
Bantuan kesehatan PC BKPB PP Kabupaten Bekasi dengan membuka Posko di kantor desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi untuk masyarakat yang terdampak banjir beberapa hari terakhir.
Ketua BKPB PP Kabupaten Bekasi, Helmy, SE, memerintahkan kepada tim kesehatan yang dikomandoi Dr.Edho , agar segera membuka Posko Pengobatan Gratis untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir.
“Pada saat banjir, kita dari PP Kabupaten Bekasi dan PAC serta ranting-ranting sudah bergerak bersama intansi terkait untuk ikut melakukan evakuasi korban dan memberikan bantuan, saat ini pasca banjir tentu banyak keluhan dari warga seperti penyakit gatal-gatal, flu, batuk, panas dan lain-lain. Maka dari itu, kami BKPB Kabupaten Bekasi yang bagian dari organisasi PP bergerak di bidang kesehatan, segera terjun ke lapangan guna membantu masyarakat,” kata Helmy.
Posko pengobatan gratis disambut baik oleh warga desa sindangsari. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya posko pengobatan gratis tersebut.
Seperti disampaikan salah satu warga Kampung Putat desa Sindangsari yang terdampak banjir, H. Tajudin (50) berterima kasih atas pelayanan posko pengobatan gratis dari BKPB PP Kabupaten Bekasi, yang telah mengobati tensi dan alergi gatal-gatalnya.
“Terima kasih atas pelayanan dari BKPB PP Kabupaten Bekasi yang sudah membuka posko pengobatan gratis ini, kami sangat terbantu sekali,” ucapnya.
Sementara itu Kepala desa Sindangsari H. Abdul Kadir, melalui Staf desa menyampaikan bahwa, pemeriksaan pengobatan gratis tersebut warga mendapatkan penanganan mulai dari demam, flu, gatal-gatal dan diare hingga Infeksi saluran pernapasan.
“Terimakasih atas kepedulian BKPB PP Kabupaten Bekasi, yang telah mengadakan posko pengobatan gratis melayani warga kami yang terdampak banjir. Alhamdulillah sebagian aktivitas masyarakat kembali normal,” tutur staf desa Sindangsari.
Disela kegiatan, Ketua tim medis sekaligus Sekjend BKPB PP Kabupaten Bekasi, Dr. Edho, mengatakan kepada awak media, dalam kegiatan tersebut, BKPB PP Kabupaten Bekasi menerjunkan 6 tenaga medis.
“Kita menerjunkan 6 tenaga medis dalam kegiatan pengobatan gratis ini, yang insyaallah hari ini ada 3 titik lokasi yang kita datangi di desa Sindangsari ini. Saya mengucapkan terimakasih untuk supportnya dari Ketua MPC PP Kabupaten Bekasi, H. Apuk dan jajarannya, PAC Cabangbungin dan ranting. Tidak lupa saya ucapkan kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu kegiatan pengobatan gratis ini, semoga Allah SWT membalas kebaikannya, aamiin.” tutup Dr. Edho. (Wati)
BIN | Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pentingnya untuk menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.
Manajemen risiko, kata Sigit, menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.
Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.
“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” ujar Sigit.
Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh, UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam.
“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.
“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita perkecil dan capacity bisa ditingkatkan maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.
Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.
“Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.
Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.
Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama stakeholder terkait.
Menurut Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat.
“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.
Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.
Kemudian, sambung Sigit, setelah pasca-bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.
Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, pihaknya bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, dikatakan Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh Polda jajaran.
“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memonitor jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang paling penting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.
Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk mengakhiri paparannya.
“Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit.
BIN | Kabupaten Bekasi – Nurmansyah Tobagyo Kepala Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tinjau dan terjun langsung menyambangi korban banjir di wilayahnya.
Akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi beberapa perkampungan di wilayah Desa Segara Makmur terendam banjir, diantaranya Kampung Sungai bambu, Keramat blencong,Kapling baru,Poncol Dempul,poncol timur,poncol Blok SD,poncol Blok MI,kampung bali tanggul dan kampung kebon kelapa.
Nurmansyah Tobagyo Kepala Desa Segara Makmur mengatakan dirinya bersama jajaran pemerintah Desa Segara Makmur membetuk Tim Darurat penanganan banjir di Desa Segara Makmur, Rabu 01/03/2023.
“Kami bersama Pemerintahan desa Segara Makmur terjun langsung untuk memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan”ujarnya.
Kami siapkan posko pengungsian di balai desa yaitu gedung gelanggang olahraga (GOR),Namun sampai saat ini warga belum ada yang mau untuk di evakuasi “tambahnya.
Lanjutnya, Kami dalam penanganan Tanggap Darurat banjir selain menyiapkan tempat pengungsian juga mengadakan pengobatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Tarumajaya, dimana pengobatan tersebut kami adakan di setiap kantor RW di masing masing kampung dan didampingi oleh bidan desa. minimal bisa membatu secara cepat dan tanggap dalam membantu korban banjir.
Dan hingga saat ini kita masih mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir,kurang lebih sudah 4.000 (KK) kepala keluarga yang kita sudah berikan, tutup nya.(Dn)
BIN | Kabupaten Bekasi – Camat Cabangbungin Asep Buhori mengunjungi warga yang terdampak banjir di Desa Setiajaya dan Desa Lenggahsari akibat luapan Sungai Citarum dan Ciherang.
Asep mengatakan, ada empat desa di Kecamatan Cabangbungin yang terdampak banjir yakni Desa Sindangsari, Desa Lenggahsari, Desa Jayalaksana dan Desa Setiajaya.
“Untuk penanganan, kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti BPBD dan Dinas Sosial, dan melakukan assesment untuk kebutuhan masyarakat yang terkena dampak banjir,” katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Desa Setiajaya pada Selasa (28/2/2023).
Asep menyampaikan, warga yang terdampak banjir di wilayahnya sekitar 3.000 Kepala Keluarga (KK) yang berada di empat desa.
“Ya, kami akan membuat tenda pengungsian di Desa Setiajaya serta dapur umum untuk keperluan warga, ” katanya.
Dia menuturkan, genangan air di wilayahnya mencapai 30-60 cm. Sebagian besar air masuk di halaman rumah, tetapi ada juga beberapa rumah warga yang terendam.
“Untuk warga yang rumahnya terendam, kita langsung evakuasi ke tenda pengungsian agar lebih aman,” ujarnya.
Dirinya menghimbau masyarakat agar waspada ketika hujan turun lebih dari satu jam dan segera mengamankan barang-barang berharga.
“Saya juga mengimbau warga untuk menjaga kesehatan dan mencabut aliran listrik ketika air masuk dirumah,” terangnya. (Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 27 Februari sampai 12 Maret 2023.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep-227-BPBD/2023, yang disampaikan pada rapat virtual pengumuman peningkatan status tanggap darurat bencana Kabupaten Bekasi, di Ruang Command Center Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, pada Selasa (28/02/2023).
Rapat yang dipimpin Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan itu diikuti unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait, para camat, PMI, Tagana dan Baznas Kabupaten Bekasi.
Pj Bupati Dani Ramdan mengatakan, penetapan status tanggap darurat bencana diberlakukan mempertimbangkan kondisi banjir di Kabupaten Bekasi yang semakin meluas di 17 kecamatan.
“Melihat kondisi banjir di Kabupaten Bekasi saat ini, maka status siaga bencana yang ditetapkan sejak 1 November 2022 lalu, ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat Bencana, karena banjir sudah menjangkau 17 kecamatan ditambah satu kecamatan mengalami longsor,” kata Dani Ramdan.
Selain menetapkan status tanggap darurat, Pemkab Bekasi juga membentuk Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep-226-BPBD/2023, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah bersama TNI/Polri dan unsur Forkopimda lainnya.
“Saya berharap Tim Komando Tanggap Darurat Bencana ini dapat bekerja 24 jam, memberikan earlywarning curah hujan yang tinggi atau naiknya permukaan air sungai, dan mempunyai kontak person petugas yang berjaga di hulu sungai yang sering menyebabkan banjir,” terangnya.
Dani Ramdan meminta, struktur Tim Komando Tanggap Darurat Bencana ada di setiap kecamatan dan di desa-desa yang rawan bencana, untuk membantu evakuasi, menentukan jalur evakuasi dan titik pengungsian.
“Evakuasi diprioritaskan untuk balita, lansia, anak-anak dan difabel, dengan lokasi evakuasi yang memadai dengan makanan, minuman, tempat tidur, selimut dan MCK,” ujarnya.
Dani Ramdan juga menginstruksikan setiap perangkat daerah menjadi Liasion Officer (LO) untuk membantu para camat yang wilayahnya terdampak banjir. (Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Curah hujan cukup tinggi dan berlangsung agak lama, membuat debit air menjadi meningkat, sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami banjir.
Seperti halnya yang terjadi di perumahan Bumi Cahaya Residen (BCR) , Desa Sindangmulya, dimana genangan air terjadi di beberapa blok perumahan tersebut.
Kanit Binmas Polsek Cibarusah Ipda Rianto, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Sindangmulya Aipda Rudy, Serda Sutrisno dan MP Kecamatan Cibarusah Endang, langsung turun ke lapangan guna memastikan warganya dalam keadaan aman. Senin (27/02/2023) pukul 11.00 WIB.
“Kami hari ini bersama Bimaspol dan Babinsa desa Sindangmulya, turun langsung ke perumahan BCR yang mana ada beberapa genangan air di ruas jalan utama dan ada beberapa blok. Kehadiran kita guna memastikan warga dalam keadaan aman,” ujar Kanit Binmas.
Lanjut Ipda Rianto “Alhamdulilah, hasil pengecekan, warga dalam keadaan aman dan masih beraktivitas normal, air hujan sudah mulai surut.” tukas Kanit Binmas Polsek Cibarusah, Ipda Rianto.(Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Kanit Binmas Polsek Serang Baru Polres Metro Bekasi Ipda Setyo Pujiyono didampingi Pelda Bustomi Babinsa Koramil 12/Serang Baru Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, melaksanakan pelatihan dan pembinaan Kamtibmas bagi Linmas di Wilayah hukum Polsek Serang Baru, Senin (27/02/2023) pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Ada pembinaan dan pelatihan yaitu berupa materi pembekalan yang dilaksanakan didalam aula kantor Kecamatan Serang Baru, yang meliputi tentang tugas pokok linmas , materi pengetahuan dasar baris berbaris, penanganan bencana dan antisipasi kejahatan.
“Sebagai wujud sinegritas Bhabinkamtibmas bersama Babinsa memberikan pembekalan dan pelatihan Linmas. Kegiatan juga sebagai wujud kekompakkan Polri dan TNI dalam pembinaan terhadap masyarakat,” kata Kanit Binmas Ipda Setyo Pujiono.
Masih menurut Ipda Setyo Pujiono menjelaskan, bahwa garis besar tugas Linmas adalah membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.
Ditambahkan, Ipda Setyo Pujiono selaku Kanit Binmas Polsek Serang Baru, memberikan materi disiplin dan semangat Bela Negara menurutnya, Linmas merupakan bagian dari masyarakat yang harus bisa memberi contoh bagi masyarakat lainnya dalam penanaman disiplin dan semangat bela negara.
“Linmas bagian masyarakat yang harus memberikan contoh tentang disiplin dan semangat bela negara,” tukasnya.
Turut hadir dalam kegiatan Camat Serang Baru Mirtono Suherianto, SH.MM, Kanit Binmas Polsek Serang Baru Ipda Setyo Pujiono, Babinsa Koramil 12/Serang Baru Pelda Bustomi, MP Kecamatan Serang Baru Juhari, Seluruh Anggota Babinsa dan Bhimaspol Serang Baru dan Anggota Linmas se-Kecamatan Serang Baru. (Wati)
BIN | Kabupaten Bekasi – Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur desa dalam sistem pengelolaan aset desa yang rapi, efektif, dan efisien, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Pelatihan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), yang bertempat di Hotel Primebiz Cikarang Selatan, Senin (27/2).
Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengatakan, dengan sistem tata kelola aset desa yang baik, maka resiko dalam penyimpangan dapat dihindari.
Untuk itu, pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat memberi pemahaman kepada aparatur desa tentang mekanisme dan tahapan dalam pengelolaan aset desa.
“Saya berharap, aparatur desa yang mengikuti pelatihan ini agar dapat mencermati dan dipahami setiap mekanisme dan tahapan dalam pengelolaan aset desa,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sekda juga menekankan kepada aparatur desa hal terpenting dari pengelolaan aset desa adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mempertahankan serta meningkatkan nilai aset desa.
Seluruh aparatur pemerintah desa juga diharapkan teguh dalam menerapkan prinsip dasar pengelolaan aset desa, yakni fungsional, berkepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.
“Saya harap, pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran dan hasil pengelolaan aset desa,” imbuhnya.
Dedy menambahkan, pengelolaan aset desa harus digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
“Seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa, dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, terutama masyarakat desa,” pungkasnya.
Pelatihan SIPADES tersebut menghadirkan narasumber pakar otonomi daerah dan tim independen Reformasi Birokrasi Nasional pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Soni Sumarsono, dan diikuti oleh seluruh aparatur desa di Kabupaten Bekasi.(Red)
BIN | Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, meminta agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, harus fokus pada enam program strategis utama, yakni penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta digitalisasi.
Dani Ramdan menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar program strategis tersebut dapat menjadi fokus utama dalam perencanaan kerja daerah tahun depan.
“Saya minta program strategis utama tersebut harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah dalam penyusunan RKPD 2024,” ucap Dani Ramdan, Senin (27/02/23).
Selain itu, dirinya juga meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar dapat meningkatkan kualitas perencanaan, serta mampu menjawab penyelesaian permasalahan aktual dan tantangan ke depan.
“Perencanaan harus fokus pada hasil, dampak, dan manfaat yang akan dicapai serta berbasis data secara terpadu. Jadi tidak sekedar melaksanakan kegiatan,” katanya.
Untuk mendukung program strategis tersebut, Dani meminta perangkat daerah harus mampu memberikan kontribusi minimal 70 persen untuk pelaksanaan program strategis utama, sedangkan bagi perangkat daerah pendukung minimal sebesar 30 persen.
“Semua dinas anggarannya harus diarahkan ke enam program strategis tadi, sedangkan perangkat yang sifatnya pendukung minimal 30 persen dari program strategis utama,” ujarnya.(Red)