BIN || BATAM – Dalam rangka melaksanakan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) atas Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang muncul dan mengarah kepada instabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat wilayah Provinsi Kepri melaksanakan Rapat Kerja Daerah FKDM seKepri di hotel the hills kota batam,kamis 27/07/23.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan FKDM Kepri dalam rangka cegah tangkal dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan didaerah.

Kabankesbangpol Kepri Raja Herri M,SH.MH mewakili Gubernur Kepri dalam kesempatan tersebut menyampaikan,”Dengan kondisi geografis dan demografis kepri yang ada maka potensi ATHG beresiko tinggi maka kehadiran fkdm sangat dibutuhkan dalam melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini dalam membantu pemerintah provinsi kepri”.

Tugas pokok dan fungsi Fkdm sebagai yang diamanatkan dalam Permendagri no 46 tahun 2019, fkdm memiliki peran penting dalam  menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi mengenai ATHG.
Atas Tusi tersebut, harapan pemprov Kepri agar fkdm bisa membantu tim kewaspadaan dini pemerintah Provinsi Kepri dalam melaksanakan cegah tangkal dini ATHG di kepri.

Dalam pemilu 2024 maka para calon diharapkan menjual konsep ipoleksosbudhankam melalui misi dan visi yg terencana dan terukur. Tidak menggunakan politik transaksional, sisi negatif media sosial, polarisasi agama, polarisasi suku bangsa yang mengarah kepada politik identitas dan black campaign agar menang didalam pesta demokrasi.

Apapun alasannya maka stabilitas daerah, persatuan dan kesatuan bangsa tetap perlu kita jaga bersama ujar dantim intel Korem 033/WP Kapten Patar Purba sebagai pemateri mewakili Komandan Korem 033/Wira Pratama.

Dalam upaya pencegahan potensi kerawanan pemilu 2024, Korem 033/WP membentuk satgas pemilu, melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, membentuk posko, mensosialisasikan pemilu damai, pemetaan daerah rawan dengan eskalasi rawan sedang sampai tinggi yaitu Tanjungpinang dan Batam, mengatasi permasalahan yang timbul secara bijak dan independen, penggalangan kepada tokoh-tokoh dan TNI komit tetap menjaga netralitas.

Tentunya agar pemberdayaan Fkdm bisa dilaksanakan secara optimal dukungan anggaran yang memadai ditingkat Fkdm kabupaten dan kota sangat dibutuhkan demikian ujar Ketua Fkdm Kepri Ridarman Bay,SE.MM sebagai penanggung jawab pelaksanaan rapat kerja daerah Fkdm se provinsi Kepri.

Widyaiswara Utama bidang wawasan kebangsaan provinsi kepri DR.Ir.Lamidi,MM dalam materinya tentang Antisipasi ATHG  Jelang Pemilu 2024 menyampaikan,”Tujuan politik praktis yang benar yaitu mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan digunakan mewujudkan kesejahteraan  untuk seluruh rakyat.

Berbagai ATHG yang muncul bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti: terorisme, separatisme, spionase, perang toleransi, menghilangkan trust masyarakat kepada pemerintah, politik identitas, mis informasi, ujaran kebencian, teknis logistik pemilu, cuaca ekstrim, partisipatif pemilih, transparansi , tata kelola pelaksanaan dan money politik atau politik transaksional.

Kegiatan Rakerda Fkdm se Kepri menghasilkan beberapa butir rekomendasi kepada Gubernur Kepri, salah satunya yaitu Fkdm akan difungsikan secara optimal sebagai bagian dari perangkat bakesbangpol dalam melaksanakan  cegah tangkal dini atas ATHG di provinsi Kepri.

Sebelum penutupan kegiatan rakerda, Ketua Fkdm Kepri Ridarman Bay berujar,” kita akan optimalkan peran Fkdm dalam deteksi dini dan memberikan peringatan dini atas ATHG yang ada di Kepri kepada user dan berkolaborasi dengan Fkdm tingkat kabupaten dan kota se Kepri dalam melaksanakan tusi yang diamanatkan Permendagri no 46 tahun 2019.(Jhon)

BIN ||Tanjungpinang – Hari ini Polresta Tanjungpinang memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, M.Yatir, terkait kasus dugaan penggelapan surat tanah di Kota Tanjungpinang.

Hal ini dibenarkan Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Giofany Casanova saat dijumpai awak Media ini di ruang kantornya, Rabu (26/07/23).

“Iya hari ini.Yatir dipanggil dan diperiksa terkait dugaan penggelapan surat tanah. Masih diperiksa di Pidum belum selesai, Yatir sebagai saksi, ” jelas Kasi Humas Polresta Tanjungpinang.

Saat ditanya siapa yang melaporkan hingga dilakukan pemanggilan dan diperiksa, Gio Vany mengatakan, ” Keluarga korban Pak Heri, ” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Awalnya surat tanah itu ada pada orang, Tiba- tiba surat tanah itu ada di Yatir, ” tambahnya.

Dalam pantauan awak media ini di Mapolresta Tanjungpinang, Pemanggilan M.Yatir dari pukul 9.00 Wib hingga saat ini pemerikasaan masih berlangsung di ruang Pidum Polresta Tanjungpinang dan break sesaat untuk melaksanakan sholat Dhuhur.

M. Yatir saat di konfirmasi keterkaitan pemanggilan dirinya di Mapolresta Tanjungpinang mengatakan, saat ini dirinya belum bisa berkomentar.

Belum ada hasilnya, ” jawabnya seusai melaksanakan sholat Dhuhur di Masjid area Polresta Tanjungpinang dan bergegas memasuki mobil pribadinya dan beredar.( Edi )

BIN || Kepri – Bank Riau-Kepri (BRK) Syariah adalah BUMD yang menjadi kebanggaan masyarakat dua provinsi, yakni Riau dan Kepulauan Riau, Kamis (27/07/2023) akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu agenda RUPS luar biasa BRK Syariah itu, persetujuan pengunduran diri dan pengesahan pemberhentian direktur utama perseroan.

Terkait agenda ini, dua tokoh masyarakat Riau dan Kepri menaruh harapan memberi peluang kepada anak watan atau putra daerah yang terbaik menjadi direktur utama BRK Syariah ke depannya.

Tokoh masyarakat Riau, Datuk Syaukani Al Karim mengatakan, ada sebuah harapan bahwa BRK Syariah yang sahamnya berasal dari kabupaten/kota yang ada di tanah Melayu, dapat menjadi sebuah lembaga perbankan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat Riau.

“Kita tentu berharap dalam RUUPS yang digelar di Batam, dapat memilih seorang anak watan Melayu yang profesional. Kita yakin, banyak anak Watan yang memiliki kemampuan dalam dunia perbankan, tinggal lagi bagaimana memilih yang terbaik dari kaum profesional Melayu yang ada,” ungkap Datuk Syaukani.

Mengapa harus anak Watan? Pertama, jelas Datuk Syaukani, dengan memilih anak watan, maka kita sesungguhnya tidak hanya memberi peluang kepada anak watan, tapi lebih jauh dari itu, bahwa kita dengan memilih anak watan, memiliki keyakinan bahwa mereka mampu mengelola lembaga perbankan ini.

“Sebagai anak watan, mereka mengetahui persis bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Melayu, sehingga dengan jabatan tersebut, direktur utama terpilih, dapat memaksimalkan jabatannya demi kemaslahatan anak negeri dan daerah,” ujar Datuk Syaukani.

Bank Riau Kepri Syariah, sambung Datuk Syaukani, tentu harus menjadi garda terdepan dalam membesarkan segala potensi usaha milik daerah. Jika sinergi antara BRKS dan BUMD dapat saling mendukung, dan tentu saja dengan catatan, masing-masing institusi dipimpin oleh anak watan yang berkualitas.

Secara terpisah tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Dato Abdul Malik, mengharapkan BRK Syariah ke depannya menjadi bank terbaik di daerah ini. Dia juga berharap putra terbaik Riau-Kepri menjadi Dirut BRK Syariah sebagai ikon kemajuan daerah.

Sebagai ikon daerah, jelas Dato Abdul Malik, bahwa Riau-Kepri juga tak ketinggalan dari daerah lain dalam pengelolaan bank, khususnya. “Siapa sosok putra daerah itu, tentunya sosok yang memiliki visi dan misi yang menampilkan kemampuan dan kinerjanya yang memang mampu memajukan daerah, umumnya, dan BRK Syariah, khasnya.

Sosok putra daerah tersebut, memang memahami kondisi daerah dan masyarakat daerah ini serta memiliki jaringan yang luas di lingkungan masyarakat daerah ini, khususnya masyarakat Melayu,” ungkap Dato Abdul Malik.(Edi)