BIN || Kabupaten Bekasi – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bekasi bersama para penggiat HIV/AIDS menggelar peringatan Hari AIDS Sedunia (World AIDS Day) tahun 2024 di Museum Gedung Juang Tambun Selatan, pada Sabtu (7/12/2024).
Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Bekasi, Ade Barwono mengatakan, peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024, diisi dengan edukasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada para pelajar SMP di berbagai kecamatan.
“Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini kita laksanakan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Ade mengatakan, untuk layanan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) HIV/AIDS saat ini pengobatannya dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi.
“Diantaranya di 14 Puskesmas dan dua Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Cibitung dan RSUD Cabangbungin itu sudah ada pelayanan pengobatan, sehingga kita dekatkan pelayanan dengan baik,” katanya.
Ade mengatakan, makna penting dari Hari AIDS tahun ini sesuai dengan tema yang diusung yakni Hak Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa. Dengan target tahun 2030 mendatang Indonesia bebas dari HIV/AIDS.
Selain sosialisasi dan edukasi, rangkaian kegiatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Bekasi diisi dengan long march, pembagian pita merah pegiat HIV) AIDS se-Kabupaten Bekasi, dengan titik keberangkatan dari Gedung Juang Tambun Selatan menuju Polsek Tambun.(Red)
BIN || Tanjungpinang – Simpang siur persoalan rencana relokasi tempat penyebrangan ke Pulau Penyengat yang semulanya di Pelantar Kuning, Bakal Bergeser ke Pelantar Dua atau Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang mendapat tanggapan serius Organisasi Penambang Perahu Motor (OPPM) Penyengat.
Bukan hanya dalam bentuk pernyataan dan komentar, OPPM dengan dana swadaya para penambang melakukan kegiatan rehap seadanya demi memperkuat pondasi dan tiang-tiang yang saat ini sudah sangat memprihatinkan.
” Bertahun-tahun kondisi pelabuhan ini sudah rusak parah, banyak berita yang naik, banyak dari pemerintah yang datang survei. Kenyataannya tak ada juga pembangunan.
Karna kami anggap pemerintah tak ada anggaran, ya kami rehap saja sendiri dengan dana seadanya,” ungkap koordinator OPPM, Lias saat dijumpai di lokasi pelabuhan pada Jum’at (06/12/2024).
Lebih lanjut Lias (akrab disapa Pak Ngah) menambahkan terkait anggaran rehap pelabuhan, mereka lakukan secara swadaya penambang dan kerja gotong royong.
“Kami para penambang dengan dana swadaya seadanya pelan-pelan sudah membeli beberapa bahan dan mulai bekerja gotong-royong hari ini untuk memperbaiki beberapa tiang dan balok yang sudah sangat keropos,” tambahnya.
Terkait pernyataan Direktur Utama PT Pelabuhan Kepri, Capt Awaluddin M.Mar, yang akan merelokasi para penambang pada 10 Desember 2024. Pihaknya dengan tegas menolak.
“Kenapa terkesan mendadak dan tanpa ada sosialisasi jauh-jauh hari. Tak ada kepastian apakah kami dipindahkan sementara atau permanen disana. Ada apa sebenarnya disebalik niat Udin (Capt Awaluddin M.Mar red) yang terkesan memaksa segera pindah. Bisa saja kita duga ada kepentingan lain,” tutup Pak Ngah.
Tampak beberapa bahan material bangunan di lokasi Pelabuhan Pelantar Kuning serta para penambang yang sedang mengerjakan beberapa item pekerjaan untuk kegiatan rehap pelabuhan tersebut.(Ed)
BIN || Kabupaten Bekasi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi memberikan penghargaan atas peran aktif dalam pemungutan atau pengelolaan PBB-P2, buku 1,2,3 dan penghargaan PPAT/PPATS Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Quest, Cikarang Selatan pada Selasa (04/12/2024).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bekasi Dedi Supriyadi menyampaikan, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan daerah kabupaten Bekasi.
“Ya, pembayaran PBB-P2 dan BPHTB merupakan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dedy Supriyadi.
Dia menjelaskan jika pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkab Bekasi kepada pihak yang berperan aktif dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan PAD. Kegiatan pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat agar terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten Bekasi, kecamatan, desa dan penjabat pembuat akte tanah di Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan jika penghargaan tersebut diberikan kepada,pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan, PPAT/ PPATS dan penghargaan peran aktif dalam membatu penagihan pajak daerah.
“Ya, kegiatan ini untuk memberikan motivasi, dan semangat kerja, kita semua, karena pajak dapat mendukung peningkatan PAD yang tentunya bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Beberapa desa yang menerima penghargaan atas pengelolaan PBB pedesaan sebagai berikut :
Katagori ketepatan sampai dengan 500.000.000
· Juara 1 Desa Danau Indah kecamatan Cikarang Barat.
· Juara 2 Desa Wangunharja kecamatan Cikarang Utara
· Juara 3 Desa Pasiranji kecamatan Cikarang Pusat.
Katagori ketepatan sampai dengan 500.000.000 – 1000.000.000
· Juara 1 Desa cikedokan kecamatan Cikarang Barat
· Juara 2 Desa Nagasari kecamatan Serang Baru
Katagori ketepatan sampai dengan 1000.000.000
· Juara 1 Desa Pusaka Rakyat kecamatan Tarumajaya
PPAT penerima penghargaan
· Juara 1 Hermanto
· Juara 2 Hasian Mananda Simorangkir
· Juara 3 Dody AR Widjajaatmadja
PPATS penerima penghargaan
· Juara 1 Deni Mulyadi Camat Serang Baru
· Juara 2 Encun Sumarto camat Cibitung
· Juara 3 Sopian Hadi camat Tambun Selatan.
Penerima penghargaan atas peran aktifnya dalam membantu penagihan pajak daerah yaitu :
· Kepala kejaksaan Negeri kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati.
Penerima penghargaan atas peran aktifnya dalam membantu pemungutan BPHTB tahun 2024. (Red)
“Terima kasih kepada semua masyarakat Kecamatan Kedungwaringin yang telah mempercayai BN Holik-Faizal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi,” ucap Ketua Umum Komunitas Pemuda Desa Yusup.
Dia menjelaskan dalam hasil pleno PPK Kecamatan Kedungwaringin yang unggul adalah pasangan BN Holik-Faizal nomor urut 02 dengan partisipasi pemilih 71% berdasarkan D. Hasil Kecamatan.
“Saya menghimbau kepada masyarakat harap bersabar, karena temen-temen PPK sedang memproses penghitungan suara dimasing-masing wilayah,” Katanya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi didampingi Asisten Daerah Sri Enny Mainiarti, beserta kepala perangkat daerah mengikuti Entry Meeting lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pemeriksaan belanja infrastruktur tahun anggaran 2024, di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Kamis, (28/11/2024).
Pj Bupati Dedy Supriyadi menyampaikan, pertemuan lanjutan ini adalah menyambung dari entry meeting BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sekitar tiga minggu yang lalu. Dedy menyampaikan pemeriksaan menjadi hal yang penting untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi mengevaluasi apa yang telah dikerjakan.
Karena itu, dia menginstruksikan para kepala perangkat daerah terkait, agar selalu kooperatif dengan tim BPK agar pemeriksaan bisa berjalan dengan baik.
“Nanti kami akan segera dengan dinas-dinas di bawah pengawasan saya sendiri untuk memastikan poin yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat agar kooperatif. Apa yang menjadi back up data untuk segera dilaksanakan,” ungkapnya dalam sambutan penerimaan.
Dedy juga memerintahkan kepada Inspektorat untuk terus memantau jalannya pemeriksaan dan melaporkannya. Dia berharap sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterima dari BPK dinas terkait dapat menjalankannya dengan baik.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Widhi Hidayat menjelaskan pemeriksaan berfokus pada belanja infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024.
Widhi menuturkan, tujuan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah belanja infrastruktur sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena dilihat dari jenisnya pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus atau tertentu.
“Ada 4 jenis belanja yang menjadi sasaran dan ini sudah berjalan, termasuk pengujian fisik sampai minggu depan. Pertama pengelolaan belanja barang untuk dijual atau diberikan kepada masyarakat, kedua, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, belanja modal gedung dan bangunan, dan terakhir belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Inilah jenis belanja yang akan kami dalami,” ungkapnya.
Hal ini, terang Widhi, dilakukan untuk mendukung sasaran pembangunan di Kabupaten Bekasi yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.(Red)
BIN || Bandung – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rahmat Syafi’i, mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk menjaga kedamaian dan kembali kepada saling guyub pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Saya ucapkan selamat kepada selurih pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepda Komisi Pemilahan Ukim daerah Jabar, Aparat Keamanan, dan selairih masyarakat Jawa Barat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan aman dan damai. ” KH. Rahmat Syafi’i menyampaikan apresiasinya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas pasca Pilkada dan kembali ke rutinitas seperti biasa. “Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan dukungan terhadap pasangan calon, kita harus menghormati dan menunggu keputusan yang resmi dari pihk yag berwenang, sambil kita memperbaiki kembli hubungan antara sesama kita” ucapnya. KH. Rahmat Syafi’i berharap masyarakat dapat kembali bersatu dan fokus pada pembangunan Jawa Barat.
Ia juga mendoakan agar seluruh petugas Pilkada mendapatkan keberkahan atas tugas yang telah mereka laksanakan, serta berharap agar Pilkada ini membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif.
KH. Rahmat Syafi’i mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bersama-sama membangun Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Pesan kedamaian dan persatuan ini diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.(Red)
BIN || Sumedang – Mantan Ketua Presidium Alumni 212, KH. Abdul Kohar Al Qudsi, mengajak masyarakat untuk menjadi semakin cerdas dan dewasa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia berharap agar pasca pemungutan suara Pilkada, situasi tetap bisa terjaga aman dan damai.
“Saya mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang dan sekitarnya yang merupakan salah satu wilayah penyangga Bandung Raya, untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, tenang, damai, dan menghindari hal-hal negative yang tidak diinginkan,” ujar Kyai Kohar di kediamannya Desa Jatiroke Kec. Jatinangor, Rabu (27/11/2024).
Ia juga mengajak agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dalam Pilkada 2024. Meski, masyarakat masing-masing memiliki pilihan politik yang berbeda.
“Perbedaan itu indah jika disikapi dengan kedewasaan yang baik dan penuh toleransi, karena dewasa menjadi salah satu syarat utama untuk ikut berpartisipasi menjadi pemilih maupun dipilih” kata dia.
Kyai Kohar pun mengimbau agar masyarakat tetap bijak, santun serta tak anarkis dalam menyampaikan pendapat. Meski, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Jika ada ketidak puasan terkait hasil Pemilu, maka salurkanlah melalui cara-cara yang telah diatur oleh Pemerintah, jangan main hakim sendiri karena merasa dirinya benar, atau dicurangi dalam kontestasi politik.
“Pemungutan suara untuk memilih Kepala Daerah sudah selesai dilaksanakan bersama, apapun hasil pesta demokrasi yang nantinya akan diputuskan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sudah saatnya kita bersama-sama untuk mendukungnya. Kita, rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat wajib mengawal dan dan mengawasi, jalannya roda pemerintahan,” paparnya.
Disisi lain, Kyai Kohar juga sangat bersyukur, karena dari hasil pengamatannya bahwa semakin hari masyarakat semakin cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya. Dinamika perpolitikan yang terjadi sepanjang masa kampanye terlihat tidak begitu berdampak serius dikalangan masyarakat, khususnya level grass-roots.
Untuk wilayah Jabar, sebagian besar masyarakat masih memiliki karakter untuk loyal kepada para tokoh disekitar domisili mereka, ditambah lagi dengan kemudahan akses informasi, yang menjadikan masyarakat semakin cerdas dan memiliki alasan kuat untuk memilih salah satu calon pemimpin daerah, maupun sebaliknya.
Kyai Kohar menyampaikan bahwa dirinya saat ini memilih untuk lebih fokus dalam mengurus keluarga maupun jama’ah / ummat disekitar tempat tinggalnya dan Jawa Barat pada umumnya. Dalam hal kepengurusan organisasi FPI maupun Presidium / PA-212, Kyai Kohar telah menyampaikan keinginan terkait hal tersebut sejak lebih dari 10 bulan lalu, namun baru terealisasi (diberikan izin) sekitar 4-5 bulan lalu dan posisinya sebagai Ketua Presidium Alumni 212 saat ini digantikan oleh Ust. Sobri Lubiis, sehingga saat ini waktunya lebih banyak/fokus untuk mengurus ummat (membina majelis taklim dan kajian) di wilayah Jabar.
Pada akhirnya, Kyai Kohar menambahkan bahwa mitigasi psikologis sosial, sangat diperlukan dalam memprediksi dan mengendalikan potensi konflik, terutama pada moment-moment yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, dan itu semua haruslah dimulai dengan langkah-langkah kecil yang berkesinambungan, sepertihalnya menjalin silaturahim dan komunikasi dengan para tokoh yang memiliki basis massa yang cukup besar yang diharapkan nantinya bisa/dapat membantu dalam menyambungkan instruksi dan kebijakan negara, maupun meredam masyarakat apabila terjadi ketegangan, tutupnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Joaharul Alam menghadiri dan membuka acara Sosialisasi Penyediaan Barang dan Jasa terkait Pemenuhan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang berlangsung di Hotel Java Palace Jababeka pada Senin (25/11/2024).
Acara tersebut menghadirikan Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP RI Ari Sulindra sebagai narasumber.
Pj Sekda Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam mengatakan, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak juga kepada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Di antaranya sesuai Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2023 tentang rencana percepatan transportasi digital di bidang barang dan jasa.
Selanjutnya keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifkan E-Katalog versi 5.
“Dengan hadirnya kebijakan tersebut tentu berdampak signifikan pada ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penonaktifan E-Katalog versi 5 dan hadirnya E-Katalog versi 6 tentu menuntut adaptasi dari seluruh perangkat daerah untuk memahami teknis pengelolaan dan implementasi versi terbaru,” jelasnya.
Jaoharul Alam menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk mencintai dan memanfaatkan produk dalam daerah, sebagai salah satu langkah dalam menghidupkan industri-industri kecil.
“Yang mana sejalan kebijakan pemerintah memberdayakan industri dalam negeri,” katanya.
Sementara di tempat yang sama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Indra Purnawan mengatakan, kegiatan sosialisasi ini penyediaan barang dan jasa terkait pemenuhan dan peningkatan P3DN.
“Di antaranya merespon dan menyikapi keputusan Kepala LKPP RI Nomor 127 tahun 2024 serta Nomor 10 tentang penonaktifan E-Katalog versi 5,” terangnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menggelar Forum Group Discussion (FGD) Rencana Pengoperasian Buy The Service (BTS) yang dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Reza Nuralam, bertempat di Hotel Grandzuri, Cikarang Selatan pada Senin (25/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir perangkat daerah Pemda Kabupaten Bekasi, Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi, perwakilan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Ketua Organda Kabupaten Bekasi, Perwakilan Kepala Sekolah, serta Perwakilan Pengelola Angkutan Umum di Kabupaten Bekasi.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Reza Nuralam mengatakan, fokus pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder terkait serta elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dalam waktu dekat sarana moda transportasi Biskita milik Pemkab Bekasi akan segera dilaunching.
“Dalam waktu dekat, akan menjadi hari bersejarah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana transportasi dari Pemkab Bekasi, dan tadi juga saya mencoba menaiki langsung, nyaman, aman, dan sejuk,” ungkapnya ditemui usai turun dari salah satu armada Biskita.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi juga mengundang perwakilan pengusaha dan pengelola angkutan umum. Dimana trayeknya berdampingan dengan lintasan yang akan dilewati oleh Biskita pada koridor pertama launching tersebut.
“Tadi juga kami telah berupaya membangun komunikasi kepada mereka, mata pencaharian mereka tidak dihilangkan namun kedepannya mereka akan menjadi feeder-feeder Biskita ini. Supirnya dari mereka yang tentunya nanti akan melalui tahapan seleksi dari pengelola Biskita,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, agar dapat menikmati serta memanfaatkan layanan Biskita. Rencananya awal Desember nanti akan segera dilaunching oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
“Ayo masyarakat Kabupaten Bekasi, encang-encing kita coba Biskita ini, untuk sementara masih gratis. Nikmati fasilitas transportasi dari Kabupaten Bekasi mudah-mudahan ini salahsatu solusi mengurai kemacetan dan polusi udara di Kabupaten Bekasi,” ajaknya.
,Sementara itu, Deny Hendra selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Tekhnologi Transportasi Dishub Kabupaten Bekasi menuturkan, untuk kesiapan sarana prasarana baik itu halte, bus stop serta unit bis itu sendiri saat ini telah mencapai progres 90 persen.
“Hari ini 15 unit bis sudah standby di pull operator yang menjadi pemenang lelang di e-katalog. Kalau dari ketentuan Siap Guna Operasi, untuk Siap Operasi (SO) nya nanti diperuntukan bagi 14 unit bis dan 1 unit cadangan,” jelasnya.
Dari aspek Sistem Informasi Tekhnologi (IT), Deny mengatakan bahwa saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi tengah mematangkan konsep nama-nama halte yang akan menjadi tempat pemberhentian bis pada koridor pertama ini.
“IT pun sudah 90 persen, tinggal penamaan halte. Ini kan mobil bis modelnya seperti kereta api, jadi ada suara yang menyatakan bahwa halte di depan adalah halte ini. Dan penamaan ini yang sedang Dishub konsepkan. Jangan sampai nanti ada nama yang tidak berkenan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Deny juga mengatakan bahwa Biskita ini memiliki keunikan sendiri. Pada konsep warna dan livery (gambar stiker) yang terdapat di bagian body Biskita menampilkan corak dan ciri khas yang identik dengan identitas Kabupaten Bekasi.
“Kemarin kita juga untuk livery sudah berdiskusi dengan pak Pj Bupati bahwa kita mengusung gambar gedung juang dan Pemda. Jadi tema liverynya seperti itu sama ada batik Kabupaten Bekasi, karena menggunakan dana APBD sehingga mengunakan ciri khas Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Diakhir kegiatan, Sekdin Dishub Kabupaten Bekasi bersama peserta FGD Rencana Operasional berkesempatan menaiki salahsatu unit Biskita yang pertama kali melakukan uji coba dan mengaspal di jalanan Jababeka.(Red)
BIN || Bandung – Wujudkan Pilkada Damai 2024, Forum Ormas LSM dan Komunitas Jawa Barat (FORMAS JABAR) menggelar Deklarasi Pilkada Jabar Damai dan Kondusif di Sekretariat Formas Jabar Jalan Sumedang 4, Kacapiring, Batununggal, Bandung pada Senin (25/11/2024).
Koordinator Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat, R Hendra Mulyana menyatakan, pihaknya berkomitmen menjaga Persatuan dan Kesatuan khususnya wilayah Jawa Barat agar tetap kondusif menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Meskipun kita berbeda-beda dalam pilihan politik, tapi kita harus sepakat bahwa Persatuan dan Kesatuan lebih utama. Kita harus bersama-sama menjaga Jawa Barat, jangan sampai kita dipecah belah hanya karena beda pilihan”, tegas Hendra.
Menurut Hendra, seluruh komponen masyarakat Jawa Barat harus bisa menjaga diri, saling menghargai, sehingga Pilkada berjalan dengan aman, tenang, damai, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Seluruh pihak harus menghormati tahapan Pilkada yang sedang berjalan, kalaupun ada yang merasa tidak puas nanti ada jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusifitas wilayah Jawa Barat, baik menjelang maupun setelah Pemungutan Suara Pilkada 2024.
Karena sesungguhnya pesta demokrasi ini diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin yang pro-rakyat dan prosesnya dilalui dengan riang gembira, jangan lagi ada rasa takut intimidasi dan was-was jika harus berbeda pilihan politik, katanya.