7.2 C
New York
Tuesday, November 17, 2026

Buy now

spot_img
Beranda blog

Kejati Jawa Barat Apel Kerja dipimpin oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jabar, Donny Haryono Setyawan, S.H., M.H., Tekankan  Optimalisasi Anggaran

BIN || Jabar – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakan Apel Kerja yang dipimpin oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jabar, Donny Haryono Setyawan, S.H., M.H., dengan penekanan pada optimalisasi penyerapan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, bertempat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (16/11/2026).

Dalam arahannya, Asintel menekankan pentingnya percepatan dan optimalisasi realisasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan secara cermat, tepat sasaran, serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.

Selain itu, seluruh jajaran diingatkan untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh disiplin dan komitmen.

Melalui pelaksanaan apel kerja ini, diharapkan seluruh pegawai Kejati Jawa Barat semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kinerja yang optimal, serta pelayanan dan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.(Red)

Praktisi Hukum Kesehatan Deni Wijaya.,S.H.,M.H Kritik Pernyataan Bupati Bekasi Terkait ‘3,4 Juta Warga Bekasi Berobat Gratis

BIN || Kabupaten Bekasi – Konsultan Hukum Kesehatan Deni Wijaya sindir soal Pernyataan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja terkait ‘3,4 juta warga Kabupaten Bekasi berobat gratis dan tidak ada alasan lagi ditolak rumah sakit’.

Menurut Deni hal demikian mesti disampaikan secara hati-hati, terukur, dan disertai dasar kebijakan yang terbuka kepada publik, Sabtu (14/11).

“Saya mengapresiasi setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam pernyataan Bupati Bekasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11.

Yang menegaskan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses fasilitas dan sumber daya kesehatan secara adil dan merata.

“Pasal 174 UU Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan gawat darurat,” kata dia.

Deni menjelaskan, dalam kondisi gawat darurat rumah sakit dilarang menolak pasien, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administrasi yang mengakibatkan tertundanya pertolongan.

“Hal tersebut adalah kewajiban hukum bukan semata-mata kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, istilah ‘Berobat Gratis’ perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.

  1. Siapa warga yang menjadi penerima jaminan: apakah cukup menggunakan KTP Kabupaten Bekasi, wajib memiliki NIK aktif, atau harus terdaftar dalam skema JKN/BPJS PBI.
  2. Jenis pelayanan yang ditanggung: rawat jalan, rawat inap, operasi, tindakan spesialistik, ICU, pemeriksaan penunjang, obat, ambulans, hingga rujukan.
  3. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dalam program tersebut.
  4. Sumber pembiayaan dan keberlanjutan anggarannya, agar rumah sakit tidak dibebani klaim yang terlambat dibayarkan.
  5. Mekanisme pengaduan yang mudah apabila warga masih mengalami penolakan, hambatan administrasi, atau diminta biaya di luar ketentuan.

Menurut kaca mata UU Kesehatan tidak hanya berbicara tentang akses tetapi juga mutu dan keselamatan pasien, standar pelayanan bahkan transparansi pembiayaan dan tata kelola fasilitas kesehatan yang baik.

“Oleh sebab itu, program jaminan kesehatan harus dibuktikan melalui regulasi yang jelas serta anggaran yang tersedia bahkan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Deni menergaskan klaim ‘Berobat Gratis Untuk Seluruh Warga’ harus diperjelas cakupan, syarat, pembiayaan, serta prosedurnya agar tidak menjadi janji publik yang menimbulkan kebingungan di masyarakat Kabupaten Bekasi. (Bisri)

Karang Sambung Bebersih;Wilayah Dusun 2,RT/RW, Linmas dan Masyarakat Bersihkan Selokan Dan Jalan

BIN || Kabupaten Bekasi –
Semangat gotong royong kembali ditunjukkan warga rengas bandung desa karang sambung wilayah Dusun 2 . Beberapa Ketua RT bersama Linmas dan warga melaksanakan kegiatan bersih-bersih selokan dan jalan lingkungan, Minggu pagi,15/11/26.

Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan lumpur, sampah dan endapan yang menyumbat selokan, agar aliran air kembali lancar dan tidak menimbulkan genangan saat hujan turun.

Dalam kegiatan tersebut, warga bersama RT/RW terlihat bahu-membahu membersihkan selokan dengan peralatan seadanya, mengangkat sampah dari got, serta membersihkan badan jalan agar nyaman dilalui.

Ketua RT bersama Linmas yang turun langsung ke lapangan mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke selokan, dan rutin melaksanakan kerja bakti.

Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau selokan bersih, air lancar, jalan nyaman, warga pun sehat. Ini bukti kalau Dusun 2 masih kuat gotong royongnya,” ujar salah satu warga yang ikut dalam kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lingkungan Dusun 2 menjadi lebih bersih, sehat, dan terhindar dari banjir serta penyakit.(Red)

Kabupaten Bekasi Meraih Status Universal Health Coverage (UHC)

BIN – Kabupaten Bekasi meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,67 persen atau 3.496.578 jiwa dari total 3.508.296 penduduk per 1 November 2026.

Capaian tersebut didukung pendaftaran 708.002 warga melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah.

Meski demikian, BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya menjaga keaktifan peserta agar perlindungan kesehatan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, status UHC Prioritas harus diikuti kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai JKN penting untuk melindungi masyarakat dari beban biaya pengobatan ketika sakit.

Dalam peluncuran UHC Prioritas di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (13/11), BPJS Kesehatan bersama Pemkab Bekasi juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi kanal fasilitasi pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.(Red)

Swasembada Pangan Jadi Program Paling Dipuji Netizen, INDEF Catat 73,4 Persen Sentimen Positif

BIN||Jakarta, — Program swasembada pangan menjadi salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling mendapat apresiasi masyarakat. Berdasarkan analisis big data media sosial yang dilakukan Continuum INDEF, swasembada pangan mencatat sentimen positif sebesar 73,4 persen, tertinggi dibandingkan tujuh program utama pemerintah lainnya.

Temuan tersebut tertuang dalam kajian 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo di Mata Netizen yang dipaparkan dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta, 20 Oktober 2026. Dari delapan program utama yang dianalisis, swasembada pangan menempati posisi teratas dalam proporsi sentimen positif, mengungguli Cek Kesehatan Gratis sebesar 67,8 persen dan Sekolah Rakyat sebesar 54,9 persen.

Apresiasi masyarakat terhadap program swasembada pangan juga tercermin dari 58 ribu perbincangan di media sosial sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026.

Dalam analisis tersebut, netizen memberikan dukungan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, termasuk melalui ungkapan terima kasih atas kerja nyata pemerintah, apresiasi terhadap stok pangan nasional yang dinilai aman, serta sorotan positif terhadap ketersediaan beras Bulog dan keterlibatan TNI/Polri dalam menjaga ketahanan pangan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa swasembada pangan bukan hanya menjadi agenda strategis pemerintah, tetapi juga program yang memperoleh pengakuan publik karena manfaatnya dinilai langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Di tengah berbagai perbincangan kritis terhadap program pemerintah lainnya, swasembada pangan justru konsisten memperoleh apresiasi positif.

Capaian persepsi publik tersebut sejalan dengan perkembangan produksi pangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia pada Januari-Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Luas panen juga mencapai 8,32 juta hektare atau tumbuh 0,11 persen. Sementara produksi beras untuk konsumsi masyarakat mencapai 25,29 juta ton, naik 0,07 persen dibandingkan Januari-Agustus 2025.

Angka tersebut telah berstatus angka tetap karena penghitungan luas panen dan produktivitas pada periode tersebut telah menggunakan data final. Capaian ini menjadi penting karena sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi El Nino.

Kementan terus memperkuat mitigasi melalui optimalisasi pompanisasi, pengelolaan sumber daya air, serta dukungan sarana produksi untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Berbagai langkah konkret terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dan menjaga produktivitas lahan pertanian.

“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Mentan Amran.

Kementan juga terus mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produksi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan penyerapan hasil panen, hingga pengamanan stok pangan nasional.

Apresiasi masyarakat sebagaimana tergambar dalam kajian INDEF menjadi salah satu gambaran respons publik terhadap kebijakan pangan pemerintah.

Namun, upaya menjaga swasembada pangan tetap membutuhkan kerja berkelanjutan, terutama untuk memastikan produksi terjaga, distribusi berjalan baik, dan ketersediaan pangan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.(Red,)

Modal Secarik Kertas, Mentan Amran Langsung Kabulkan Permintaan Petani dan Peternak

BIN|| Blitar — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons langsung kebutuhan petani dan peternak dengan menginstruksikan sejumlah tindak lanjut konkret, mulai dari pengembangan jagung seluas 500 hektare hingga pemenuhan pasokan jagung SPHP bagi koperasi peternak di Blitar, Magetan dan Lamongan. Dalam dialog bersama peternak dan petani jagung di Blitar, Jawa Timur, Kamis (5/11),

Mentan Amran bahkan menyetujui langsung permintaan tersebut di atas secarik kertas untuk segera ditindaklanjuti jajarannya.

Salah satu permintaan disampaikan Nur Syamsudin, peternak asal Blitar yang mengembangkan usaha di Kalimantan Tengah. Ia menyatakan kesanggupannya mengembangkan lahan jagung bersama petani setempat seluas 500 hektare.

“Kalau 500 hektare mampulah,” ujar Nur saat ditanya Mentan Amran mengenai kapasitas pengembangan lahan.

Mentan Amran langsung meminta agar komitmen tersebut dicatat dan dikoordinasikan dengan jajaran terkait. Pengembangan jagung ini menjadi bagian dari sistem yang menghubungkan petani jagung, koperasi, dan peternak dalam satu ekosistem usaha.

“Petani jagung dengan peternak satu kesatuan membentuk koperasi. Diberikan benih gratis dari pemerintah, setelah tumbuh juga pompa dengan alsintan, sesuai kemampuan APBN kita,” jelas Mentan Amran.

Melalui skema tersebut, hasil panen akan diserap koperasi. Jika produksi berlebih, Bulog dapat membeli dan menyimpannya sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan peternak saat pasokan terbatas. Mekanisme ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku pakan.

“Setelah dibeli, ada berlebih lagi produksinya, itu dibeli oleh pemerintah, Bulog. Tetapi koperasi itu yang menitip, itu yang bisa mengambil kembali pada bulan September, Oktober, November, Desember,” katanya.

Selain pengembangan lahan, Mentan Amran juga merespons permintaan jagung SPHP sebanyak 50 ton dari Koperasi Koderma di Magetan. Ia langsung menginstruksikan jajaran terkait agar kebutuhan tersebut segera dilayani.

“Magetan ya, Mas? Ini koperasi apa namanya, Koderma. Layani 50 ton jagung hari ini,” tegasnya.

Respons serupa diberikan kepada Suparto, peternak asal Lamongan yang mengeluhkan belum tersedianya jagung SPHP tahap ketiga meskipun koperasinya telah memperoleh alokasi. Setelah mendengar kendala tersebut, Mentan Amran meminta agar 40 ton jagung segera disalurkan melalui Bulog Bojonegoro.

“Empat puluh ton, Pak,” ujar Suparto yang kemudian menuliskan kebutuhannya di atas kertas.

Mentan Amran kemudian mengarahkan jajaran Bulog untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Suparto pun menyampaikan terima kasih atas respons Mentan Amran terhadap kebutuhan pasokan jagung bagi peternak.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah ingin memastikan persoalan petani dan peternak ditangani melalui solusi nyata, bukan hanya sebatas menerima aspirasi. Karena itu, penguatan produksi jagung harus berjalan beriringan dengan kepastian penyerapan dan ketersediaan pasokan bagi peternak.

Petani akan mendapatkan dukungan benih, pompa dan alat mesin pertanian sesuai kemampuan anggaran pemerintah. Hasil panen kemudian memiliki kepastian pasar melalui koperasi, sementara kelebihan produksi dapat diserap Bulog.

“Ini kita bangun sistem baru, ekosistem baru. Petani jagung dengan peternak satu kesatuan membentuk koperasi,” ujar Mentan Amran.

Melalui dukungan pengembangan lahan, sarana produksi, penyaluran jagung SPHP, serta penguatan koperasi dan peran Bulog, Kementerian Pertanian mendorong rantai pasok jagung yang lebih terintegrasi. Upaya ini diharapkan membantu petani mengembangkan produksi sekaligus memastikan peternak memperoleh pasokan pakan yang dibutuhkan.(Red)

Bupati Asep Surya Atmaja; Job Fair Virtual Batch 3 Tersedia 573 lowongan Pekerjaan Dari 27 Perusahaan

BIN || Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menggelar kegiatan Job Fair Virtual Kabupaten Bekasi Batch 3 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja lokal Kabupaten Bekasi.

Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, dihadiri unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah terkait, perwakilan kawasan industri, serta sejumlah perusahaan, di Hotel Le Premier Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kamis (5/11).

Bupati Asep menyampaikan, pada pelaksanaan Job Fair Virtual Batch 3 kali ini tersedia sebanyak 573 lowongan pekerjaan dari 27 perusahaan yang membuka kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Ia menjelaskan, kegiatan Job Fair Virtual ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan akses kesempatan kerja kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri.(Red)

PANGKOSTRAD DAMPINGI KASAD AUDIENSI DENGAN KAPOLRI, PERKUAT SOLIDITAS DAN SINERGI TNI-POLRI

BIN || Jakarta – Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Kasad didampingi Pangkostrad beserta para Pejabat Utama (PJU) TNI AD. Sementara itu, Kapolri turut didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polri.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban melalui ramah tamah yang menjadi sarana memperkuat komunikasi serta membangun kesamaan visi dan langkah antarkedua institusi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran plakat sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam mempererat hubungan kelembagaan TNI AD dan Polri.

Kehadiran Pangkostrad dalam audiensi tersebut merupakan wujud komitmen Kostrad dalam mendukung terpeliharanya soliditas dan sinergi lintas institusi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan harmonis, koordinasi, dan kerja sama antara TNI dan Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional dan optimal demi kepentingan bangsa dan negara.(Red)

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja Lantik 154 Kepala Desa,Peringatkan Jangan Korupsi

BIN || Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengingatkan 154 kepala desa yang baru dilantik agar tidak menyalahgunakan wewenang maupun melakukan korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Peringatan tersebut disampaikan Asep saat melantik dan mengambil sumpah atau janji 154 kepala desa terpilih periode 2026–2034 di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (04/11)

Ia meminta seluruh kepala desa menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Jaga amanah dan integritas. Jalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” kata Asep.

Selain mengingatkan soal integritas, Asep meminta pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, serta aset milik desa dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan dan aset desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.(Red)

Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Helar Rapat Kerja Bersama Dinas Perindustrian Serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

BIN || Kabupaten Bekasi – Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Rapat tersebut digelar dalam rangka membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (03/11/2026).

Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan program dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembahasan RKPD tersebut, Komisi II mendorong agar perencanaan program kerja tahun 2027 disusun secara terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi.

“Kami ingin perencanaan 2027 ini benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, tidak hanya formalitas. Harus mampu meningkatkan daya saing,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom

Diharapkan, program yang direncanakan dapat memperkuat daya saing industri daerah, mendorong pertumbuhan koperasi, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.(Red)