24.1 C
New York
Saturday, June 20, 2026

Buy now

Beranda blog

Jelang Pilkades, JPDN Desak DPMD dan Inspektorat Awasi Dana Desa 2026 di Kabupaten Bekasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa di Kabupaten Bekasi, Ketua Umum Jaringan Pemuda Desa Nusantara (JPDN), Yusup, mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi beserta instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa 2026 yang telah digelontorkan pemerintah pusat.

Menurut Yusup, Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya.

Ia menilai momentum menjelang Pilkades menjadi periode yang rawan terjadinya penyimpangan anggaran apabila tidak diawasi secara serius oleh pihak berwenang. Oleh sebab itu, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi program yang bersumber dari Dana Desa perlu dilakukan secara menyeluruh di setiap desa.

“Kami meminta DPMD Kabupaten Bekasi bersama Inspektorat dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan Dana Desa di seluruh desa. Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lain yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas Yusup kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Yusup menambahkan, pengawasan yang maksimal merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus memastikan seluruh program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Dana Desa harus menjadi instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi celah untuk kepentingan segelintir pihak. Transparansi dan keterbukaan harus dikedepankan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.

Ia juga mendorong aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa.

“Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran itu dialokasikan dan bagaimana realisasinya. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, maka harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

JPDN berharap pengawasan yang optimal dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan Dana Desa benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. ( Red )

BRK Syariah Peduli Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Tanjungpinang  – Bank Riau Kepri (BRK) Syariah kembali menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan dimana diselaraskan dengan penyerahan bantuan perangkat teknologi Tahun 2026 kepada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri bertempat di Aula Lantai 4 RSUD RAT, Kamis (18/06/2026).

Bantuan perangkat teknologi ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi dan otomatisasi layanan rumah sakit khususnya di bagian Keuangan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepri khususnya di Kota Tanjung Pinang.

Selain penyerahan bantuan, BRK Syariah juga menggelar edukasi literasi dan inklusi keuangan perbankan bagi tenaga medis dan manajemen RSUD RAT Kepri.

Materi yang disampaikan meliputi prinsip perbankan syariah, pengelolaan keuangan pribadi yang bijak, serta pemanfaatan produk dan layanan digital BRK Syariah untuk kemudahan transaksi serta kemudahan pembiayaan Bank, selain itu BRK Syariah Tanjung Pinang Bintan Centre juga membuka Stan Taksir Emas Gratis dimana BRK Syariah memberikan edukasi terkait penaksiran emas dan penjelasan mengenai Gadai/Rahn Emas.

Reza Mauliandri.ST Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRK Syariah Tanjung Pinang Bintan Centre menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BRK Syariah sebagai bank daerah yang tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga berperan aktif memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Ini juga merupakan dukungan dari Kerjasama dan Sinergi BRK Syariah bersama RSUD RAT Prop Kepri yang dibuktikan dengan bantuan peralatan teknologi yang di salurkan hari ini sebanyak 11 item yaitu terdiri dari 9 laptop, 1 scanner, 1 tablet dengan total bantuannya di sekitar 103 juta

“Kami berharap bantuan perangkat teknologi ini bisa membantu RSUD RAT Kepri memberikan layanan yang lebih cepat dan modern. Sekaligus melalui edukasi literasi keuangan perbakan, kami ingin karyawan dan masyarakat sekitar lebih paham mengelola keuangan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri, Bambang Utoyo mengapresiasi dukungan BRK Syariah. Bantuan ini dinilai sangat bermanfaat dalam mendukung transformasi digital rumah sakit rujukan utama di Provinsi Kepri.

“Kami berharap, dengan adanya bantuan ini, layanan RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan memberikan rasa nyaman bagi pasien. Sehingga pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit rujukan utama di Kepri ini akan semakin meningkat,” ujar Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri.(E)

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI AW SELAKU DISTRIBUTOR BERAS SUPER KERINCI MERK NUR

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || JAKARTA – HotnetNews.co.id
Menanggapi pemberitaan terkait dugaan pelanggaran label kemasan pada produk Beras Super Kerinci Merk Nur produksi CV. Usaha Sejati Makmur yang dilaporkan oleh LPKNI Merangin, AW selaku distributor yang berdomisili di Desa Simpang Limbur memberikan hak jawab dan klarifikasi.

AW kepada awak Media di Jakarta melalui phone WhatsApp membenarkan bahwa dirinya selama ini menjual Beras Super Kerinci Merk Nur yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai distributor atau penyalur dan tidak pernah melakukan perubahan apa pun terhadap produk yang diterimanya.

“Kami tidak pernah mengoplos beras, tidak mengurangi atau merubah takaran, tidak menaikkan harga secara sepihak, serta tidak mengganti kemasan maupun karung beras. Barang yang kami jual kepada konsumen adalah sesuai dengan kondisi saat diterima dari perusahaan,” jelas AW.

AW juga menyampaikan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Merangin untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.

“Kami sudah dipanggil dan diberikan pembinaan oleh Disperindag. Sebagai bentuk kepatuhan, kami juga telah mengikuti arahan untuk mengembalikan beras tersebut kepada pihak perusahaan,” ujarnya.

Menurut AW, selama ini dirinya tidak mengetahui adanya dugaan permasalahan terkait label kemasan yang menjadi objek pengaduan LPKNI Merangin. Ia mengaku hanya menerima dan mendistribusikan produk yang dikirim oleh perusahaan.

“Barang datang ke kami lalu kami jual kembali. Kami benar-benar tidak mengetahui apabila ada permasalahan terkait label atau ketentuan lainnya. Jika memang ada persoalan yang harus ditindaklanjuti, tentu itu menjadi ranah pihak perusahaan sebagai produsen,” tegasnya.

AW berharap masyarakat dapat memahami posisinya sebagai distributor yang hanya menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Ia juga menyatakan siap kooperatif apabila sewaktu-waktu diperlukan keterangan lebih lanjut oleh instansi terkait.

“Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Namun perlu kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki niat maupun tindakan untuk merugikan konsumen karena kami hanya menjual produk sesuai kiriman dari perusahaan,” tutup AW.(S)

Tegas Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli Mengguncang Forum DPR: “Ini Double Burden yang Sangat Tidak Adil!”

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Dalam acara Peluncuran Forum Komunikasi DPR RI Dapil Riau yang digelar di Ruang Auditorium Lantai 8, Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Senin (8 Juni 2026), Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan pendapatnya dengan penuh ketegasan.

Acara yang sekaligus meresmikan “Rumah Aspirasi” Forum DPR RI Dapil Riau ini menjadi momentum Bupati Afni menyuarakan aspirasi daerah penghasil migas. Di hadapan anggota DPR RI asal Riau dan para kepala daerah lainnya, ia berdiri tegar dan langsung menyampaikan kritik tajam.

“Saya harus sampaikan dengan tegas di sini,” ujarnya dengan nada yang tak bisa dibantah. “Kabupaten Siak dan Provinsi Riau telah memberikan kontribusi sangat besar bagi negara melalui sektor migas. Melalui Pertamina Hulu Rokan, kami mendukung pasokan energi nasional. Namun, apa yang kami terima? Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 hanya disalurkan sebesar 50 persen, sementara daerah penghasil tetap harus menanggung beban subsidi energi nasional. Ini double burden yang sangat tidak adil!”

Apa Itu Double Burden?

Double burden atau beban ganda adalah kondisi di mana daerah penghasil migas seperti Siak memberikan kontribusi besar kepada negara, tetapi DBH yang menjadi hak daerah justru berkurang secara signifikan. Di sisi lain, daerah tersebut tetap ikut menanggung konsekuensi kebijakan subsidi energi nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah semakin menyempit meskipun kontribusi produksi migas tetap tinggi.

Bupati Afni melanjutkan dengan suara mantap, “Kami bukan meminta belas kasihan. Kami menuntut keadilan dan transparansi. Faktor pengurang DBH migas yang terus berjalan, termasuk komponen bantuan sosial sejak 2024, telah sangat menekan anggaran daerah. Daerah yang dulu kaya raya seperti Siak justru mengalami penyempitan anggaran yang berat.”

Ia juga menyoroti tunggakan lama yang belum terselesaikan. “Kurang salur DBH tahun 2023 masih lebih dari Rp100 miliar untuk Siak. Tahun 2024 belum ada regulasi yang jelas, dan di akhir 2025 dana yang seharusnya Rp111 miliar hanya cair separuh. Hak rakyat seolah dipangkas tanpa penjelasan yang memadai.”

Dengan ketegasan khas pemimpin perempuan yang tak gentar, Bupati Afni menegaskan, “Kami akan terus berjuang. Kami akan mengetuk pintu kementerian, mengajukan reformulasi kebijakan DBH migas, dan memperjuangkan ruang fiskal yang lebih luas. Ini penting agar kami bisa membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat Siak serta Riau.”

Pendapat tegas Bupati Afni bukan sekadar keluhan, melainkan seruan perjuangan yang mencerminkan semangat keadilan fiskal, keberpihakan kepada daerah penghasil, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.

Sumber: Diolah dari berbagai pemberitaan mengenai pernyataan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Forum Komunikasi DPR RI Dapil Riau di Pekanbaru, antara lain dari mediacenter.riau.go.id
riau1.com, dan
valoranewspekanbaru.com

KetegasanBupatiSiak #AfniZulkifli #KeadilanFiskal #DBHMigas #DoubleBurden #PemimpinPerempuanTegas #SiakMaju :::

Para Petani Marah Air Mendadak Hilang Untuk Sawah, Diduga Akibat Besi Penyanggah Kabel dan Pendangkalan Sungai

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Ratusan hektare lahan pertanian di dua desa di Kabupaten Bekasi terancam gagal panen akibat kekeringan kronis. Petani dari Desa Karangsambung dan Karangharum (Kecamatan Kedungwaringin), serta Desa Tanjung Baru (Kecamatan Cikarang Timur) mengeluhkan kondisi sungai alam sepanjang 3 kilometer yang mengalami pendangkalan parah.

Selain sedimentasi, tumpukan sampah dan keberadaan besi penyangga kabel listrik di tengah aliran sungai dituding menjadi biang kerok tersumbatnya arus air. Dampaknya sangat kontras: wilayah hulu di Cikarang Timur kerap terendam banjir, sementara wilayah hilir di Kedungwaringin justru dilanda kekeringan.

Pintu Air Rusak dan Aliran Tersumbat Besi penyangga kabel

Salah satu petani asal Desa Karangsambung Sidik mengungkapkan, bahwa besi penyangga kabel listrik yang melintang di saluran air menjadi penghambat utama suplai air dari Desa Tanjung Baru.

Aliran air tersumbat hingga tidak mampu mengalir ke sawah-sawah warga yang sangat membutuhkan air. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur pengairan di sepanjang sungai. Pintu air di BRB 4 kini kondisinya sangat menghawatirkan.

Ratusan Hektare Sawah Terancam

Sumbatan pada sungai alam ini berdampak langsung pada sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga setempat.

Setidaknya ada ratusan hektare sawah yang kini kekurangan pasokan air,
dengan rincian: Desa Karangsambung: Wilayah Sekitar Sawah: 200 hektare lahan sawah terdampak dan sisi Seberang Sungai: 20 hektare.

Petani mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan tiga langkah konkret:
melakukan normalisasi total dari hulu hingga hilir, membangun kembali pintu air BKG yang rusak, serta mengangkat besi penyangga kabel yang menghalangi arus air.

Pemdes Tanjung Baru Desak Solusi Bersama

Merespons keluhan tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Baru melalui Kepala Desa Dudu Sumbali menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang musyawarah. Pihaknya berharap ada solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) agar wilayahnya terbebas dari ancaman banjir hulu, sementara petani di hilir mendapatkan hak air mereka secara adil.

Warga dan aparatur desa kini mendesak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Bekasi untuk tidak tutup mata. Dinas terkait diharapkan segera turun ke lapangan dan melakukan normalisasi sungai demi menyelamatkan nasib para petani di Kabupaten Bekasi.(Red)

Diduga Antrian BBM hingga Memakan Badan Jalan, SPBU 24.373.80 Simpang Limbur Jadi Sorotan; Wartawan Mengaku Dapat Ancaman Saat Konfirmasi

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || JAMBI –  Kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Lintas Sumatera kawasan Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, diduga dipicu oleh antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 24.373.80 setempat hingga memakan sebagian badan jalan umum. Senin (8/6/2026)

Pantauan di lokasi menunjukkan deretan kendaraan roda empat dan kendaraan angkutan mengantri hingga keluar area SPBU 24.373.80 Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur utama penghubung antar wilayah tersebut.

Sejumlah warga sekitar mengaku kondisi antrean kendaraan yang meluber ke badan jalan bukanlah hal baru. Menurut mereka, kemacetan akibat antrean pengisian BBM sudah sering terjadi dan belum mendapat penanganan yang maksimal.” Terang warga

Saat melakukan upaya konfirmasi di lokasi terkait penyebab antrean kendaraan dan pengelolaan SPBU, wartawan mengaku mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa orang yang tidak dikenal. Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk tindakan yang dapat menghambat tugas jurnalistik dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Selain itu, di lokasi juga terlihat seorang oknum anggota kepolisian inisial (W). Kehadiran oknum tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Namun demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan ataupun peran (beking) yang bersangkutan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak terkait.

Akan tetapi sangat di sayangkan ketika seorang wartawan dari jakarta mengkonfirmasi kepada oknum anggota polisi berinisial (WL) anggota Polres Merangin yang saat itu berada di SPBU, “Ini kenapa pak antrean mobil sampai memakan jalan nasional, WL dengan gestur tubuh yang tegap menjawab kamu mau apa dengan nada tinggi.” Ungkapnya kepada Wartawan.

Kapolri secara tegas melarang anggota kepolisian membekingi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maupun segala bentuk praktik penyimpangan komoditas yang merugikan masyarakat.

Sanksi Berat: Oknum anggota kepolisian yang terbukti terlibat atau membekingi praktik ilegal SPBU akan ditindak secara tegas.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, SPBU tersebut disebut-sebut berkaitan dengan salah satu pejabat no satu di kabupaten Merangin. Namun informasi tersebut juga masih perlu diverifikasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sektor migas, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPBU 24.373.80 tersebut, terutama terkait penyebab antrean panjang yang terus berulang dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Warga juga meminta agar pengawasan distribusi BBM diperketat guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat pengguna jalan.

Dugaan kecurigaan adanya rutinitas pengisian BBM solar subsidi kepada puluhan mobil pick up dan truk yang tangkinya sudah di modifikasi tersebut dibenarkan oleh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU 24.373.80 belum memberikan keterangan resmi terkait antrean kendaraan yang menyebabkan kemacetan maupun dugaan intimidasi terhadap wartawan saat melakukan konfirmasi. [S]

Ratusan Warga Dan Pemuda Deklarasikan Dukungan Untuk H. Sidik Sebagai Kades Mekarjaya

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Ratusan warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin hadiri deklarasi damai dukungan untuk calon Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin H. Sidik Firmansyah.

Diketahui acara tesebut turut di hadiri para tokoh masyarakat bahkan ratusan pemuda desa setempat di lapangan H. Hamdani Rt 02 Rw 01 menjadi bukti kuatnya arus dukungan terhadap H. Sidik untuk memimpin Desa Mekarjaya periode 2026-2034.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan besar yang diberikan oleh masyarakat,” ucap Calon Kades Mekarjaya H. Sidik, (5/6).

H. Sidik menegaskan bahwa pencalonannya bukan sekadar mengejar jabatan, melainkan sebuah amanah untuk membawa perubahan nyata bagi Desa Mekarjaya.

“Dukungan ini adalah energi dan amanah yang besar bagi saya. Kedepan saya akan membenahi Mekarjaya dari sisi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Mekarjaya H. Hamdani menyatakan bahwa figur H. Sidik dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin.

Selain dikenal religius dan bermasyarakat, ia dianggap memiliki visi yang jelas untuk memajukan infrastruktur desa dan pelayanan administrasi yang lebih cepat.

“Kami melihat ketulusan dan kemampuan itu ada pada beliau. Oleh karena itu, hari ini kami bulatkan tekad untuk mengawal kemenangan beliau,” singkatnya. (Bis)

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, KEPALA BNN RI HADIRI KONSOLIDASI MAKAN BERGIZI GRATIS

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Jabar – Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/6). Kegiatan yang mengusung tema “Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition” tersebut menjadi wadah penguatan koordinasi pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Konsolidasi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diikuti ribuan peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jajaran BGN, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh daerah. Kehadiran Kepala BNN RI bersama sejumlah pejabat tinggi negara dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan lintas sektor terhadap upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas, dedikasi, dan pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan Program MBG. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh cakupan layanan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai bentuk pengawasan langsung, Presiden mengungkapkan rencana untuk melakukan peninjauan ke sejumlah SPPG tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, Presiden meminta setiap keluhan dan aduan dari sekolah terkait pelaksanaan program dapat segera dilaporkan sebagai bahan evaluasi bagi SPPG maupun BGN guna memastikan layanan berjalan optimal.

Melalui konsolidasi nasional tersebut, Presiden mengajak seluruh pelaksana program serta pimpinan K/L untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Kerja sama yang solid diharapkan dapat memastikan manfaat Program MBG dirasakan secara nyata, merata, dan berkelanjutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.(Sumber Humas Protokol BNN)

BNN RI LANTIK PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENYIDIK MADYA

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan untuk jajaran Pejabat Administrator dan Penyidik Madya. Upacara yang berlangsung di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu (3/6), ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto.

Dalam amanatnya, Kepala BNN RI menekankan bahwa mutasi dan pelantikan jabatan ini merupakan manifestasi dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk mengakselerasi kinerja serta mempertajam arah strategi BNN.

Ia memberikan arahan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik, sebagai berikut:
Kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota, diinstruksikan untuk mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan stakeholder, terutama pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Selain itu, mereka diminta untuk mengakselerasi program Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

Sementara itu, untuk jabatan Kasubdit Pengawasan Barang Bukti, Kepala BNN RI menekankan agar menjadi jangkar akuntabilitas dan integritas institusi dengan memastikan sistem pengawasan berjalan secara ketat, transparan, dan terukur.

Lebih lanjut kepada jabatan Penyidik Madya, diingatkan bahwa mereka adalah inti dari kekuatan penegakan hukum BNN. Mereka diwajibkan untuk mengoptimalkan hard power approach yang canggih, memanfaatkan intelijen taktis, siber, dan penyidikan berbasis teknologi terkini.

Menutup amanatnya, Kepala BNN RI berpesan agar seluruh pejabat menerapkan tiga nilai utama dalam bertugas, yakni Soliditas (menjadi kokoh dan bersatu), Integritas (sebagai benteng utama dalam bertugas), dan Sinergitas (kemampuan menjalin kerja sama antarunit internal maupun dengan stakeholder eksternal).

(BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI)

Tokoh Keluarga Besar Sadulur Lemah Abang Komitmen Dukung Sumardi Sebagai Kades Karang Mukti

Penulis
Redaksi beksi
-

BIN || Kabupaten Bekasi – Peta dukungan politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia kian solid dari berbagai kalangan tokoh bahkan keluarga besar ‘Sadulur Lemah Abang’ menyatakan sikap mendukung Sumardi sebagai Kades periode 2026-2034.

Tokoh keluarga besar ‘Sadulu Lemah Abang’ Haji Iyang berkomitmen mendukung serta memenangkan Sumardi sebagai Kepala Desa Karang Mukti dalam kontestasi Pilkades.

“Keputusan ini dilakukan demi kemajuan Desa Karangmukti serta pemerataan pembangunan, dan menurut saya Pak Lurah Sumardi pemimpin yang sangat piaway dalam memahami keinginan masyarakat,” ucapnya (4/6/2026).

Haji Iyang juga menjelaskan bahwa seluruh jaringan keluarga besar dan kerabat akan bergerak secara solid, santun, dan kondusif untuk memenangkan Sumardi pada hari pemilihan nanti.

“Saya melihat karakter dan ketulusan Pak Sumardi memimpin Desa Karang Mukti benar-benar untuk kemajuan warga,” katanya.

Menurutnya tantangan pembangunan desa ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemimpin yang visioner dan seluruh elemen masyarakat. (Bis)

123...244Halaman 1 dari 244
© beksiindonesianews.co.id by db