BIN || Kabupaten Bekasi – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi mengikuti dan menyaksikan secara virtual peringatan upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat nasional.
Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (17/8).
Upacara peringatan tingkat nasional yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Sebanyak 1.110 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang menerima Remisi Umum (RU) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemberian remisi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor: PAS-1453.PK.05.03 Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.080 warga binaan menerima Remisi Umum I (RU I), sedangkan 30 warga binaan mendapatkan Remisi Umum II (RU II).
Dari penerima RU II, sebanyak 21 narapidana dinyatakan langsung bebas setelah menerima Surat Keputusan (SK) remisi, sementara sembilan narapidana lainnya masih harus menjalani pidana pengganti denda (subsider).
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Remisi secara simbolis dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja kepada 12 perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangkaian Upacara HUT ke-81 RI di Plaza Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, pada Senin (17/8/2026).
Pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan atas keberhasilan warga binaan dalam mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana.
Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga, mengatakan pemberian remisi merupakan bagian dari pemenuhan hak narapidana sekaligus bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik.
“Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berkelakuan baik, tidak tercatat dalam Register F sebagai pelanggaran disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas,” ujar Urip Dharma Yoga.
Menurut Urip, proses pemberian remisi di Lapas Cikarang tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga dilakukan secara objektif melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) serta hasil asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN).
SPPN digunakan untuk melihat perkembangan perilaku dan keberhasilan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Sementara itu, asesmen ISPN menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan tingkat risiko warga binaan selama menjalani masa pidana.
“Pemberian remisi dilakukan secara objektif dan terukur. Selain memastikan terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif, kami juga memperhatikan hasil penilaian pembinaan melalui SPPN serta perkembangan tingkat risiko berdasarkan asesmen ISPN,” katanya.
Ia menambahkan, remisi tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan serta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Urip berharap momentum pemberian remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
“Kami berharap seluruh warga binaan dapat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi lebih baik. Bagi yang memperoleh remisi, kami harapkan dapat mempertahankan perilaku baiknya,” tuturnya.
Bagi 21 narapidana yang memperoleh RU II dan dinyatakan langsung bebas, kebebasan tersebut diharapkan menjadi awal baru untuk mengimplementasikan berbagai pembelajaran yang diperoleh selama menjalani pembinaan di Lapas.
Pemberian remisi diharapkan tidak hanya memberikan pengurangan masa pidana, tetapi juga mendorong warga binaan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan lingkungan,” terangnya. (Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Usia 76 tahun bukan sekadar angka bagi Kabupaten Bekasi. Di balik perjalanan panjangnya, ada jejak pembangunan, kerja keras para pendahulu, serta kontribusi masyarakat yang mengantarkan daerah ini menjadi salah satu pilar strategis bagi perekonomian Jawa Barat.
Semangat tersebut menjadi pijakan dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bekasi Tahun 2026 yang ditegaskan oleh Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja dalam amanatnya di Plaza Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Sabtu (15/8).
Menurutnya, peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi menjadi momentum untuk melihat pembangunan secara lebih utuh. Capaian yang telah diraih patut disyukuri, namun di saat bersamaan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.
Pemkab Bekasi, lanjut Asep, akan terus berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, membuka ruang kolaborasi, serta memastikan kebijakan dan program pembangunan berorientasi pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, meresmikan 15 titik kegiatan pembangunan yang menjadi bagian dari proyek pembangunan daerah tahun 2026.
Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti kegiatan/proyek pembangunan Tahun 2026 oleh Plt Bupati Asep Surya Atmaja pada Upacara Peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Sabtu (15/08/2026).
Penandatanganan prasasti turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Adapun 15 proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur sumber daya air, jembatan, fasilitas kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Secara keseluruhan, nilai kontrak dari 15 kegiatan pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp109,39 miliar.Kegiatan pembangunan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperkuat kualitas infrastruktur sekaligus meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di berbagai wilayah baik selatan maupun utara.
Berikut daftar 15 proyek pembangunan tahun 2026 yang diresmikan oleh Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
1. Pembangunan Bendung/Pintu Air BS.H.D batas Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung dan Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Utara, nilai kontrak Rp67.912.868.086 pelaksana PT. Lestari Nauli Jaya.
2. Pembangunan Jembatan Perbatasan RW 001 dengan RW 002 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp2.996.094.150, pelaksana PT. Mustika Adhi Putra.
3. Pembangunan Puskesmas Sukasejati Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan dengan nilai kontrak Rp6.640.797.000, pelaksana PT. Jiwa Muda Konstruksindo.
4. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Sukajaya 05 Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung dengan nilai kontrak Rp5.399.672.000, pelaksana CV. Satama Artha Konstruksindo.
5. Rehabilitasi total SDN Sukasari 03 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru dengan nilai kontrak Rp2.252.078.000, pelaksana CV. Mutiara Settong Empak.
6. Rehabilitasi total SDN Nagasari 03 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru adapun nilai kontrak sebesar Rp2.278.275.000, pelaksana PT. Mekar Bangun Berkembang.
7. Rehabilitasi total SDN Cibatu 02 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dengan nilai kontrak Rp1.491.684.000, pelaksana PT. Pesona Gumitir Cakrawala.
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 8 Cibitung Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung dengan nilai kontrak sebesar Rp2.089.724.000, pelaksana CV. Mardhotilah Mandiri.
9. Rehabilitasi total SDN Ciledug 01 Desa Ciledug, Kecamatan Setu dengan nilai kontrak Rp2.149.989.000, pelaksana CV. La Rosa Berkarya.
10. Rehabilitasi total SDN Muktijaya 01 Desa Muktijaya, Kecamatan Setu dengan nilai kontrak Rp2.153.577.000, pelaksana PT. Dana Simba.
11. Rehabilitasi total SDN Karangsatria 01 Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara dengan nilai kontrak Rp2.299.637.000, pelaksana PT. Jiwa Muda Konstruksindo.
12. Rehabilitasi total SDN Karang Sambung 01 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin dengan nilai kontrak Rp2.178.752.000, pelaksana PT. Norisma Mandiri.
13. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Wanajaya 06 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung dengan nilai kontrak Rp5.285.061.000, pelaksana CV. Family Jaya Mandiri Kontraktor.
14. Rehabilitasi total SDN Setia Asih 03 Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya dengan nilai kontrak Rp2.034.651.000, pelaksana CV. Anak Bekasi Asli.
15. Rehabilitasi total SDN Jayasakti 05 Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong dengan nilai kontrak Rp2.227.668.000, pelaksana CV. Karunia Ilahi.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berani mengambil diskresi kebijakan demi percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
KDM sapaan akrabnya mengimbau agar pemerintah daerah tidak membiarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mengendap terlalu besar setiap tahunnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya dioptimalkan secara langsung untuk perbaikan infrastruktur, sekolah, dan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga miskin.
“Lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliun yang di SILPA disimpan di anggaran. Semoga di Kabupaten Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Duitnya habiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin,” tegas KDM.
Ia juga menyinggung pentingnya sosok pemimpin daerah yang memiliki nyali dalam mengeksekusi kebijakan publik. Namun tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan saat melakukan penataan kawasan demi kesejahteraan rakyat.
“Saya pesan ke Bupati harus punya nyali. Jangan pernah takut. Jadi pemimpin Kalau masih punya rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja bersama istri itu pun akan menderita juga, karena suaminya pemberani, istrinya jauh lebih berani.
Memimpin Bekasi kepalan tangannya harus kuat suaranya harus keras, karena yang dihadapinya orang yang kepalan tangannya kuat dan suaranya keras. Kita ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya,” tutupnya.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Molinas di Cikarang, Plt Bupati Bekasi Dorong Serapan Tenaga Kerja lokal ,Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukung di fasilitas produksi Alva, Kawasan Delta Silicon, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi momentum penting bagi penguatan industri kendaraan listrik sekaligus peluang bagi masyarakat lokal.
Peluncuran Molinas tersebut dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja turut hadir dalam agenda yang menandai pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan, pengembangan Molinas merupakan wujud nyata kolaborasi berbagai unsur bangsa dalam membangun kemandirian nasional.
Menurutnya, sinergi antara sektor swasta, BUMN, dunia usaha, dan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menguasai sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya, penghargaan saya kepada semua unsur. Dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wiraswasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis, yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development, dari Litbang,” ujar Prabowo.
Bagi Kabupaten Bekasi, kehadiran industri kendaraan listrik tersebut memiliki arti strategis. Sebab, salah satu fasilitas produksi Molinas berada di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang Selatan.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut positif peluncuran Molinas yang dihadiri langsung Presiden Prabowo. Ia berharap keberadaan industri tersebut tidak hanya menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Semoga dengan adanya perusahaan Molinas, akan menambah masyarakat untuk bekerja. Bisa mendapatkan penghasilan, mengurangi pengangguran serta menambah pendapatan asli daerah,” kata Asep.
Menurut Asep, keberadaan industri di Kabupaten Bekasi perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
Ia berharap peluang tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi.
Peluncuran Molinas juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Penguasaan teknologi dan penguatan ekosistem industri dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga memiliki kemampuan produksi dan pengembangan teknologi sendiri.
Dengan posisi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pusat kawasan industri nasional, Asep berharap perkembangan industri kendaraan listrik dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi daerah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung.
“Harapannya tentu masyarakat Kabupaten Bekasi bisa ikut merasakan manfaat dari keberadaan industri ini,” pungkasnya.(Red)
BIN || Jawa Barat – Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi perkembangan ancaman dan gangguan keamanan di ruang siber.
Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, melalui dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.
Pembangunan Gedung Ditressiber tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sarana dan prasarana Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, pencegahan kejahatan siber, serta pelayanan kepada masyarakat yang semakin membutuhkan kehadiran Polri di ruang digital.
Dukungan hibah tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal institusi, tetapi untuk memperkuat kapasitas pelayanan Polda Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas masyarakat di ruang digital, berbagai bentuk gangguan keamanan juga mengalami perkembangan, mulai dari penipuan daring, penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, kejahatan siber, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.
Kondisi tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar Ditressiber Polda Jabar dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, profesional, dan responsif.
Pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar diproyeksikan untuk menyediakan lingkungan kerja dan sarana pendukung yang layak serta representatif bagi pelaksanaan tugas personel, khususnya dalam mendukung proses penanganan perkara, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pengolahan informasi, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang siber.
Kehadiran gedung yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Ditressiber dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.
“Dukungan hibah ini pada prinsipnya bukan hanya untuk pembangunan fisik gedung, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan Polda Jawa Barat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan dan kejahatan di ruang siber,” demikian dapat ditegaskan dalam konteks pemanfaatan hibah pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar.
Pembangunan sarana tersebut juga memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tersedianya fasilitas yang layak dan representatif, pelaksanaan pelayanan kepolisian di bidang siber diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan profesional.
Selain mendukung penanganan tindak pidana siber, keberadaan Gedung Ditressiber juga diharapkan memperkuat kesiapan Polda Jabar dalam memberikan respons terhadap berbagai permasalahan digital yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dengan demikian, manfaat pembangunan Gedung Ditressiber tidak hanya dirasakan oleh institusi Kepolisian, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat melalui peningkatan kemampuan Polri dalam memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pelayanan di tengah perkembangan teknologi informasi.
Pemanfaatan dana hibah tersebut juga diarahkan agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap dukungan anggaran yang diberikan diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan kapasitas Kepolisian dalam menghadapi perkembangan ancaman siber, memberikan respons yang lebih cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital,” demikian penegasan mengenai tujuan strategis pembangunan tersebut.
Dengan demikian, dukungan hibah pembangunan Gedung Ditressiber Polda Jabar tidak hanya diarahkan pada penyediaan infrastruktur bagi institusi, tetapi juga merupakan bentuk investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan, perlindungan, keamanan, dan rasa aman masyarakat Jawa Barat di era digital.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Riuhnya menyambut HUT kabupaten Bekasi ke-76 dan HUT RI ke-81 diawali dengan tendangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja ke gawang menjadi tanda bergulirnya Turnamen Futsal Piala Bupati Cup 2026. Gelaran tahunan tersebut berlangsung meriah di Lapangan Delta Sport Center Deltamas, Cikarang Pusat, pada Jumat (7/8).
Ajang ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76 sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bekasi menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan semangat kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui turnamen ini diharapkan menjadi ajang dalam menjaga kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi.
Plt Bupati turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran panitia dari Media Center yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, turnamen ini menjadi sarana refleksi kebersamaan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.
Laga pertandingan dimenangkan oleh Dinas Pendidikan, diposisi kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhasil mengalahkan SatpolPP. Sementara Dinas Pendidikan menyusul diposisi ke-empat.(Red)
BIN || Kabupaten Karawang – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengaku bakal memberikan sanksi tegas kepada oknum sekolah yang memungut biaya modul LKS SD-SMP.
Aep melarang keras sekolah maupun pihak mana pun yang mencoba memperjualbelikan LKS atau buku modul tersebut.
“Kalau misalkan ada oknum, baik dari guru maupun kepala sekolah (yang menjual LKS), tolong laporkan. Dinas Pendidikan sudah menyediakan wadah pelaporan, atau bisa langsung laporkan ke saya. Pasti akan saya tindak,” ujar Aep di Kantor Pemkab Karawang, Jumat (7/8/2026).
“Tindakannya pasti kalau dia kepala sekolah, akan saya berhentikan. Saya kan sudah punya kebijakan bahwa buku LKS atau modul ini gratis. Tidak ada bedanya, jadi jangan main-main,” kata Aep.
Pemerintah Kabupaten Karawang, kata Aep, berkomitmen penyediaan buku modul atau LKS gratis bagi seluruh siswa tingkat SD dan SMP negeri.(Red)
BIN || Kabupaten Bekasi – Penataan kawasan Pasar Baru Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan kawasan perdagangan yang lebih bersih, tertib, nyaman, dan representatif bagi masyarakat.
Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Cikarang Utara, Hasyim Adnan, mengatakan perhatian Plt Bupati Bekasi terhadap penataan Pasar Baru Cikarang mulai terlihat melalui berbagai fasilitas yang telah dibangun di bagian depan pasar. Penataan tersebut sekaligus memperkuat wajah Pasar Baru Cikarang sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat di wilayah Cikarang Utara.
Alhamdulillah, sekarang sudah bisa dilihat oleh masyarakat, terutama pengunjung pasar. Halaman parkir sudah dibuat, saluran air sudah bisa digunakan, kemudian ada paving block, trotoar, pagar pembatas halaman pasar, dan sarana bangku,” ujar Hasyim, Rabu (05/08/2026).
Menurutnya, langkah penataan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas fasilitas publik, khususnya kawasan pasar. Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut memberikan fasilitas untuk mendukung penataan kawasan Pasar Baru Cikarang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Bekasi yang sudah memberikan perhatian terhadap penataan lokasi ini. Terima kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak KDM atas dukungan fasilitas yang sekarang sudah dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Hasyim menjelaskan, penataan bagian depan pasar tidak hanya diarahkan untuk memperindah kawasan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Keberadaan halaman parkir, trotoar, pagar pembatas, saluran air, hingga bangku diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata dan memiliki ruang interaksi bagi pengunjung.
Ia menilai, keberlanjutan penataan membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama para pedagang dan masyarakat. Sebab, fasilitas yang telah dibangun pemerintah perlu dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Kami sebagai pengelola pasar berharap kepada masyarakat, khususnya warga di sekitar Cikarang, agar bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah dibangun. Dengan begitu, keindahan dan kenyamanan kawasan ini bisa terus dipertahankan,” ungkap Hasyim.
Dalam hal penataan area perdagangan, Hasyim menyebut para pedagang juga memiliki peran penting. UPTD Pasar Wilayah IV Cikarang Utara terus mendorong pengelola dan pedagang untuk saling membantu menjaga kerapian area masing-masing, sehingga penataan pasar dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“UPTD tentu memiliki keterbatasan tenaga. Karena itu, kami mengajak para pengelola dan pedagang untuk saling membantu supaya pasar bisa ditata lebih rapi dan ke depan kesan kumuhnya semakin berkurang,” jelasnya.
Selain penataan fisik, kebersihan kawasan menjadi perhatian pemerintah daerah. Hasyim mengakui sempat terjadi keterlambatan penanganan sampah pada Senin sebelumnya karena petugas kebersihan mengalami kendala akibat adanya kegiatan penutupan masa orientasi PPPK Kabupaten Bekasi Tahun 2026.
Atas nama pengelola, saya mohon maaf kepada masyarakat apabila pada Senin kemarin kondisi kebersihan sempat menjadi perhatian. Saat itu petugas kami mengalami kendala karena adanya kegiatan penutupan masa orientasi PPPK Kab Bekasi Tahun 2026,” ujarnya.
Lebih jauh, perhatian Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terhadap Pasar Baru Cikarang juga diarahkan pada rencana pembangunan pasar yang lebih representatif. Hasyim menyampaikan, Dinas Perdagangan telah mengusulkan pembangunan tersebut dan saat ini proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
“DED-nya tahun ini dibuat. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa direalisasikan, dengan catatan tidak ada efisiensi anggaran lagi. Pasar Baru Cikarang ini juga sudah masuk dalam rencana pembangunan Bupati,” tuturnya.
Hasyim mengatakan, lahan Pasar Baru Cikarang secara keseluruhan memiliki luas sekitar 2,6 hektare. Dalam rencana pembangunan, sebagian kawasan akan dimanfaatkan untuk bangunan pasar, sedangkan area lainnya diarahkan untuk ruang terbuka hijau, lahan parkir, dan halaman pasar.
“Harapan kami pembangunan ini bisa terlaksana dan menjadi milik pemerintah daerah. Pedagang sudah menunggu sejak lama, bahkan sejak 1998. Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan melalui penataan bagian depan pasar,” pungkas Hasyim.(Red)
