BIN || Kabupaten Bekasi – Menyikapi dugaan yang dinilai mencemari nama Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja oleh salah satu oknum yang di posting pada sebuah akun Tiktok ‘Bekasi Masih Kusut’.

Diketahui kritikan pada postingan tersebut menuai banyak tanggapan dari berbagai tokoh serta masyarakat lainnya.

Aktivis Kabupaten Bekasi sekaligus pegiat media sosia, Bisri mengatakan masalah itu biarkan pihak Diskominfosantik yang menangani dan lebih baik Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja fokus pada program kerja dan pembangunan prioritas.

“Menurut saya masalah sosial media itu ada di bidang dinas Diskominfosantik, Pak Bupati tinggal berkoordinasi dengan kepala dinas dan kabidnya untuk menghapus permanen akunnya,” ucapnya.

Selain itu dia juga mempertanyakan kehadiran tim ITE Kabupaten Bekasi, mestinya setiap pemerintahan memiliki seseorang ahli untuk menangani persoalan dalam dunia maya.

“Saya berharap mengenai persoalan ini Pak Bupati tetap fokus pada program-programnya, dan setiap kritikan masyarakat dijadikan inovasi program kerja selanjutnya,” harapnya.

Dia mengapresiasi kinerja Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja gerak cepat dalam menanggapi sebuah persoalan meskipun hari libur pasca lebaran.

“Kinerja bupati bekasi patut saya apresiasi, sebab ketanggapan dan keseriusannya membangun bekasi begitu kerlihat nyata,” tandasnya. (BM)

BIN || Kabupaten Bekasi – Media yang memberitakan tanpa data, fakta, atau verifikasi yang jelas sering disebut sebagai penyebar berita bohong (hoax), kabar burung (rumor), atau berita palsu. Dalam konteks jurnalistik, tindakan ini dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi (berita tidak akurat) dan keberimbangan.

Informasi yang direkayasa dan dibuat tanpa verifikasi fakta yang jelas. Tentunya menjadi Informasi yang tidak terverifikasi dan kebenarannya diragukan. Berita yang menitikberatkan pada sensasi tanpa didukung data faktual yang kuat, hal ini bisa menimbulkan Fitnah/Pencemaran. Tentunya pemberitaan tanpa data tersebut sudah jelas bertujuan menjatuhkan pihak tertentu.

Apalagi Memframing foto menggunakan efek AI Action Figure pejabat, seolah-olah terlibat korupsi hal ini merupakan tindakan manipulasi informasi yang berbahaya dan masuk dalam kategori disinformasi atau fitnah. Praktik ini seringkali bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, menciptakan opini publik negatif, atau sekadar sensasi.

Ketua DPC WBI Kabupaten Bekasi, H.Apud Saepudin angkat bicara, terkait adanya dugaan pemberitaan di media sosial dan platform digital berbasis internet, membuat salahsatu tokoh sekaligus tim kemenangan Ade-Asep, mengomentari berita yang mengaitkan Almarhum mantan Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja, yang merupakan Abang kandung Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, Rabu (18/03/2026).

Dugaan penomena berita hoax terhadap Plt Bupati Bekasi dr.Asep Surya Atmaja di media online, contohnya di medsos seperti Tik-tok dan Facebook, tentunya ini merupakan sarana komunikasi interaktif yang menghubungkan banyak orang secara real-time, yang di lihat dibaca oleh publik.

Dikatakannya Apud Saepudin, saya membaca adanya berita-berita yang beredar di tik tok, Facebook dan media online, terkait WC Sultan, menurut saya itu sudah selesai tidak ada masalah lagi, jadi saya berpesan kepada rekan-rekan media, silahkan saja membuat berita, tetapi tolong sebagai media berikanlah penyebaran informasi yang positif untuk masyarakat, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas faktanya, harusnya media bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Apalagi media itu mempunyai peranan sebagai pilar ke empat demokrasi, ucapnya dia.

Lanjut Apud, hayolah kita sebagai orang Bekasi janganlah ungkit-ungkit yang buat saya itu sudah selesai, apalagi mengaitkan Almarhum dibilang sebagai tersangka kasus WC Sultan, H.Eka itu bukan tersangka, Almarhum sudah tiada, jangan lagi ungkit hal itu, kalau seperti ini mau sampai kapan Kabupaten Bekasi bakal maju, kalau seperti ini terus, kasihan masyarakat selalu disuguhkan berita yang tidak benar,tegasnya dia.

Mari sama-sama kita sebagai orang Bekasi wujudkan Bekasi Bangkit Maju Sejahtera dengan cara mendukung program-program Bupati Bekasi, kalau rekan media selalu menyuguhkan pemberitaan yang tidak benar, mau sampai kapan Kabupaten Bekasi maju, sekali lagi saya mengajak untuk rekan media yang memberitakan sesuatu yang belum benar fakta nya, kalau bisa di hapus, postingan yang menyebar di tik-tok dan Facebook,ucapnya.

Saya selaku asli orang Bekasi dan siapapun masyarakat yang berKTP Bekasi wajib menjaga kampungnya, jadi janganlah membuat berita-berita yang membuat masyarakat jadi bingung dan tidak nyaman, jujur saya selaku Ketua WBI Kabupaten Bekasi sangat keberatan adanya berita – berita miring yang terus menyerang Plt Bupati Bekasi,tegasnya.

Karena berita itu sangat tidak jelas dan tidak bertanggung jawab, saya ingin tau siapa yang membuat berita itu, saya ingin duduk bareng dengan yang membuat berita miring tersebut, saya siap di undang oleh yang membuat berita miring, jangan sampai yang membuat beritanya saya undang,pungkasnya apud.

(red).

BIN – Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS), Sdr. Bagong, menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional, khususnya melalui pengembangan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Menurutnya, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern perlu dipercepat guna mengurangi volume timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir sekaligus meminimalisir potensi risiko lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bagong menyusul terjadinya insiden longsor timbunan sampah di kawasan TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa serta menjadi perhatian publik terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat serta pekerja yang beraktivitas di kawasan pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola sampah, Bagong bersama jajaran KPNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah kepada komunitas pemulung yang beraktivitas di kawasan TPST Bantargebang. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak awal guna meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dan mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan risiko.

Dalam kegiatan tersebut, Bagong menegaskan bahwa komunitas pemulung memiliki peran penting dalam rantai pengelolaan sampah karena selama ini mereka turut membantu proses pemilahan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya edukasi mengenai pemilahan sampah yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah terkait pengurangan timbunan sampah.

Selain kegiatan sosialisasi, KPNAS juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada para pemulung di kawasan Bantargebang dalam rangka menyambut Hari Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pemilahan sampah di kawasan tersebut.

Bagong berharap ke depan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta komunitas pemulung dapat semakin diperkuat guna mendorong pengelolaan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan. Ia juga menilai percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi seperti PSEL menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.(Red)

BIN || Bogor – Aktivitas parkir sepeda motor di halaman rumah yang sedang menjadi objek sengketa kembali terjadi di kawasan Kota Wisata, Pesona Florence Blok H1/19, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu (15/03/2026).

Padahal, berdasarkan informasi di lapangan, pada malam sebelumnya jajaran Polres Bogor bersama Polsek Gunung Putri telah melakukan pembubaran terhadap kendaraan roda dua yang diparkir di lokasi tersebut, karena lahan itu diketahui sedang dalam proses sengketa hukum.

Namun pada siang harinya, sejumlah sepeda motor kembali terlihat diparkir di halaman rumah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak yang memantau situasi di lokasi.

Dari keterangan seorang karyawan restoran Bebek Haji Slamet bernama Jihad, kendaraan tersebut diparkir atas perintah seseorang bernama Akmal, yang disebut menerima instruksi dari Billy, dan diduga atas arahan Yohanes.

Situasi ini memunculkan sorotan publik, karena meskipun sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan pembubaran, aktivitas parkir di lokasi sengketa tersebut kembali terjadi.

Sejumlah pihak juga menyoroti keterkaitan Billy, Fadliana, dan Yohanes yang disebut-sebut dalam aktivitas tersebut. Bahkan muncul dugaan adanya pola tindakan yang mengarah pada praktik mafia tanah, karena penggunaan lahan yang masih berstatus sengketa tetap dilakukan.

Masyarakat pun meminta pihak kepolisian, khususnya Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri, agar bertindak tegas untuk mencegah potensi konflik di lapangan serta menjaga ketertiban di lingkungan tersebut.

Secara hukum, tindakan memasuki atau menggunakan pekarangan tanpa izin dapat berpotensi melanggar Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin.

Selain itu, jika penggunaan lahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Tidak hanya itu, dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindakan yang mengganggu ketenteraman lingkungan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 265 huruf a UU No.1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman lingkungan, termasuk menimbulkan gangguan berulang di lingkungan tempat tinggal, dapat dipidana.

Sementara itu, dari sisi aturan lalu lintas, parkir kendaraan yang mengganggu akses jalan atau lingkungan perumahan juga dapat dikenakan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman sanksi berupa denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan.

Kasus ini kini menjadi perhatian warga sekitar yang berharap aparat penegak hukum dapat memastikan proses hukum berjalan dengan adil tanpa adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun.(Red)

BIN || JAKARTA – Ketua Umum Pergerakan Teritorial Indonesia (PETIR), Haji Alex Emanuel Kadju, S.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol. Erick Frendriz, S.I.K., M.Si.

Apresiasi tersebut diberikan atas respons cepat dan kepedulian pihak kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan serta memfasilitasi proses pemulangan jenazah korban kepada pihak keluarga.

Kombes Pol. Erick Frendriz, yang menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara sejak Juli 2025, dinilai menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan humanis.

Alex Emanuel Kadju menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan manifestasi nyata dari kehadiran kepolisian yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga sisi kemanusiaan.

“Kami mengapresiasi respons cepat Kapolres Metro Jakarta Utara yang turut membantu memfasilitasi proses pemulangan jenazah korban. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian hadir dengan empati yang tinggi terhadap masyarakat,” ujar Alex dalam keterangan resminya.

Meskipun proses penyelidikan dan pengungkapan perkara berada di bawah wewenang jajaran Polda Metro Jaya, peran Kapolres Metro Jakarta Utara dalam koordinasi lapangan dianggap sangat krusial.

Bantuan administratif dan operasional dalam pemulangan jenazah dinilai meringankan beban moral serta fisik keluarga korban yang sedang berduka.

Ketua Umum PETIR berharap agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan secara transparan, profesional, dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Senada dengan hal tersebut, praktisi hukum Dr. Taufik, S.H., M.H., M.H.Kes., menegaskan pentingnya sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan demi menghadirkan rasa keadilan dan efek jera.

Ia menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan berencana kini dapat dijerat menggunakan landasan hukum terbaru, yakni:
Regulasi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pasal: Pasal 459 mengenai perampasan nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu.
Ancaman Pidana: Pidana Mati;
Pidana Penjara Seumur Hidup; atau
Pidana Penjara paling lama 20 tahun.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga korban,” pungkas Dr. Taufik.(Red)