BIN || Kabupaten Bekasi – Konsultan Hukum Kesehatan Deni Wijaya sindir soal Pernyataan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja terkait ‘3,4 juta warga Kabupaten Bekasi berobat gratis dan tidak ada alasan lagi ditolak rumah sakit’.
Menurut Deni hal demikian mesti disampaikan secara hati-hati, terukur, dan disertai dasar kebijakan yang terbuka kepada publik, Sabtu (14/11).
“Saya mengapresiasi setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam pernyataan Bupati Bekasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11.
Yang menegaskan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses fasilitas dan sumber daya kesehatan secara adil dan merata.
“Pasal 174 UU Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan gawat darurat,” kata dia.
Deni menjelaskan, dalam kondisi gawat darurat rumah sakit dilarang menolak pasien, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administrasi yang mengakibatkan tertundanya pertolongan.
“Hal tersebut adalah kewajiban hukum bukan semata-mata kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.
Oleh karena itu, istilah ‘Berobat Gratis’ perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.
- Siapa warga yang menjadi penerima jaminan: apakah cukup menggunakan KTP Kabupaten Bekasi, wajib memiliki NIK aktif, atau harus terdaftar dalam skema JKN/BPJS PBI.
- Jenis pelayanan yang ditanggung: rawat jalan, rawat inap, operasi, tindakan spesialistik, ICU, pemeriksaan penunjang, obat, ambulans, hingga rujukan.
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dalam program tersebut.
- Sumber pembiayaan dan keberlanjutan anggarannya, agar rumah sakit tidak dibebani klaim yang terlambat dibayarkan.
- Mekanisme pengaduan yang mudah apabila warga masih mengalami penolakan, hambatan administrasi, atau diminta biaya di luar ketentuan.
Menurut kaca mata UU Kesehatan tidak hanya berbicara tentang akses tetapi juga mutu dan keselamatan pasien, standar pelayanan bahkan transparansi pembiayaan dan tata kelola fasilitas kesehatan yang baik.
“Oleh sebab itu, program jaminan kesehatan harus dibuktikan melalui regulasi yang jelas serta anggaran yang tersedia bahkan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Deni menergaskan klaim ‘Berobat Gratis Untuk Seluruh Warga’ harus diperjelas cakupan, syarat, pembiayaan, serta prosedurnya agar tidak menjadi janji publik yang menimbulkan kebingungan di masyarakat Kabupaten Bekasi. (Bisri)
