BIN || Kabupaten Bekasi – Dalam upaya mengakselerasi program 100 hari kerja, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau langsung pelaksanaan dua program strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), di Kecamatan Cikarang Selatan dan Serang Baru, Rabu (16/04/2025).
Kunjungan ini bertujuan memastikan program tepat sasaran, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan menuju Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, serta sejumlah pejabat teknis. Mereka bersama-sama melakukan verifikasi lapangan dan berdialog langsung dengan warga penerima manfaat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Ade Kuswara menyampaikan bahwa program Rutilahu merupakan bagian penting dari agenda pembangunan pemerintah daerah, karena menyentuh langsung aspek dasar kehidupan masyarakat. “Kita awali dengan pendataan dari desa. Rumah yang tidak layak huni dilaporkan dari tingkat RT hingga dinas, disertai proses sosialisasi agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa program ini tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah, tetapi juga harus memenuhi standar hunian sehat. “Rumah yang layak harus memiliki kamar mandi, sistem pembuangan limbah, dan lingkungan bersih. Tadi kami masih melihat ada warga menampung air di wadah plastik terbuka, ini berpotensi menjadi sarang nyamuk dan membahayakan kesehatan,” tegasnya.
Selain aspek fisik, Bupati juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis Data Desa Presisi sebagai pijakan utama perencanaan lintas sektor. “Kalau desanya dibangun dengan benar, kabupaten akan ikut baik.
Data Desa Presisi menjadi dasar kita membangun semua sektor, dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sarana prasarana. Karena pada akhirnya, kesejahteraan itu harus dimulai dari desa,” tambahnya.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa program Rutilahu merupakan bentuk intervensi nyata dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Pada tahun 2025, kami targetkan 1.971 unit Rutilahu akan direalisasikan di sekitar 20 kecamatan. Kami juga merencanakan peningkatan bantuan stimulan dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp40 juta pada tahun 2026,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa tahapan teknis telah dijalankan, seperti survei lapangan, pendataan calon penerima, serta sosialisasi kepada masyarakat. Kunjungan Bupati kali ini menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan yang penting untuk menjamin akurasi data dan efektivitas pelaksanaan program.
Di sisi lain, program SPALDS juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan pembangunan 870 unit SPALDS yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Di tahun 2026, kami akan lebih menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan, agar perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan secara merata,” ujar Nur Chaidir.
Dengan implementasi yang terus dikawal langsung oleh kepala daerah, program Rutilahu dan SPALDS diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi. Pendekatan pembangunan berbasis data serta peningkatan nilai bantuan stimulan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memperbaiki lingkungan permukiman, dan mendorong kesadaran hidup sehat.
Langkah ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari desa ke tingkat kabupaten.(Red)
