BIN || Dalam acara Peluncuran Forum Komunikasi DPR RI Dapil Riau yang digelar di Ruang Auditorium Lantai 8, Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Senin (8 Juni 2026), Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan pendapatnya dengan penuh ketegasan.
Acara yang sekaligus meresmikan “Rumah Aspirasi” Forum DPR RI Dapil Riau ini menjadi momentum Bupati Afni menyuarakan aspirasi daerah penghasil migas. Di hadapan anggota DPR RI asal Riau dan para kepala daerah lainnya, ia berdiri tegar dan langsung menyampaikan kritik tajam.
“Saya harus sampaikan dengan tegas di sini,” ujarnya dengan nada yang tak bisa dibantah. “Kabupaten Siak dan Provinsi Riau telah memberikan kontribusi sangat besar bagi negara melalui sektor migas. Melalui Pertamina Hulu Rokan, kami mendukung pasokan energi nasional. Namun, apa yang kami terima? Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 hanya disalurkan sebesar 50 persen, sementara daerah penghasil tetap harus menanggung beban subsidi energi nasional. Ini double burden yang sangat tidak adil!”
Apa Itu Double Burden?
Double burden atau beban ganda adalah kondisi di mana daerah penghasil migas seperti Siak memberikan kontribusi besar kepada negara, tetapi DBH yang menjadi hak daerah justru berkurang secara signifikan. Di sisi lain, daerah tersebut tetap ikut menanggung konsekuensi kebijakan subsidi energi nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah semakin menyempit meskipun kontribusi produksi migas tetap tinggi.
Bupati Afni melanjutkan dengan suara mantap, “Kami bukan meminta belas kasihan. Kami menuntut keadilan dan transparansi. Faktor pengurang DBH migas yang terus berjalan, termasuk komponen bantuan sosial sejak 2024, telah sangat menekan anggaran daerah. Daerah yang dulu kaya raya seperti Siak justru mengalami penyempitan anggaran yang berat.”
Ia juga menyoroti tunggakan lama yang belum terselesaikan. “Kurang salur DBH tahun 2023 masih lebih dari Rp100 miliar untuk Siak. Tahun 2024 belum ada regulasi yang jelas, dan di akhir 2025 dana yang seharusnya Rp111 miliar hanya cair separuh. Hak rakyat seolah dipangkas tanpa penjelasan yang memadai.”
Dengan ketegasan khas pemimpin perempuan yang tak gentar, Bupati Afni menegaskan, “Kami akan terus berjuang. Kami akan mengetuk pintu kementerian, mengajukan reformulasi kebijakan DBH migas, dan memperjuangkan ruang fiskal yang lebih luas. Ini penting agar kami bisa membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat Siak serta Riau.”
Pendapat tegas Bupati Afni bukan sekadar keluhan, melainkan seruan perjuangan yang mencerminkan semangat keadilan fiskal, keberpihakan kepada daerah penghasil, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Sumber: Diolah dari berbagai pemberitaan mengenai pernyataan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Forum Komunikasi DPR RI Dapil Riau di Pekanbaru, antara lain dari mediacenter.riau.go.id
riau1.com, dan
valoranewspekanbaru.com
