BIN || BEKASI – Transparansi dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jatireja kini tengah menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak agar Pemerintah Desa (Pemdes) Jatireja bersikap terbuka dan imparsial guna menghindari asumsi miring terkait kepentingan politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun ini.Keresahan muncul seiring dengan kekhawatiran warga akan adanya upaya “pengaturan” personel BPD oleh pihak-pihak tertentu.
Pasalnya, BPD memiliki peran sentral dalam membentuk Panitia Pilkades dan mengawasi jalannya kontestasi politik di tingkat desa.
Menghindari “Asumsi Liar” di Masyarakat
Salah satu poin utama yang ditekankan oleh warga adalah pentingnya keterbukaan informasi sejak tahap awal penjaringan panitia pemilihan BPD.
Jika proses ini dilakukan secara tertutup atau terkesan terburu-buru, dikhawatirkan akan muncul persepsi bahwa BPD yang terpilih nantinya hanya akan menjadi “perpanjangan tangan” kepentingan penguasa desa saat ini.
”Jangan sampai ada asumsi liar seolah pemerintah desa saat ini sengaja mengatur jalannya pemilihan BPD hanya untuk mengamankan kepentingan di Pilkades nanti. Kita butuh wasit yang netral, bukan pemain yang merangkap jadi panitia,” ujar Rahman Gholy seorang tokoh pemuda Desa Jatireja.
Pentingnya Independensi BPD
Secara regulasi, BPD merupakan mitra sekaligus pengawas kinerja Pemerintah Desa. Jika proses pembentukannya sudah dicemari oleh muatan politis, maka fungsi pengawasan tersebut dipastikan akan tumpul.
Beberapa tuntutan warga kepada Pemdes Jatireja meliputi:
* Publikasi Terbuka: Mengumumkan nama-nama panitia pemilihan BPD secara transparan melalui papan pengumuman desa atau media sosial.
* Kriteria Jelas: Memastikan panitia yang ditunjuk tidak memiliki afiliasi politik atau hubungan kekeluargaan yang kental dengan petahana.
* Pelibatan Tokoh Masyarakat: Mengajak elemen masyarakat dari berbagai dusun/RW untuk ikut mengawasi proses pemilihan.
Menjaga Kondusivitas Desa
Publik berharap agar Pemdes Jatireja segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan langkah nyata terkait transparansi ini.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendinginkan suasana dan memastikan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi anggota BPD nantinya memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Desa Jatireja. Akankah proses ini berjalan jujur dan adil, atau justru memperkuat spekulasi yang berkembang di tengah warga.(Gl)
