BIN || Kabupaten Bekasi – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi menghadapi keterbatasan wewenang dalam turut menangani kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Dari data Dinsos, warga yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem di Kabupaten Bekasi berjumlah 1.160 kepala keluarga yang tersebar di 23 kecamatan atau menurun dari 1.926 KK. Sejauh ini, dalam menangani kemiskinan ekstrem Dinsos hanya memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk bantuan yang diberikan melalui BLT saja,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, Senin (18/3).
Pada 2023, BLT sebesar Rp1,5 juta diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap kepala keluarga menerima Rp300 ribu per bulan selama lima bulan yang diberikan pada Desember 2023.
Hasan menyampaikan rencana untuk memberikan BLT kembali kepada 1.160 KPM pada Mei 2024. Meskipun angka kemiskinan ekstrem cenderung menurun, Hasan menekankan perlunya kerja sama dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini.
Hasan mengatakan, kemiskinan ekstrem memang masih menjadi persoalan meski jumlahnya cenderung menurun. Perlu penanganan seluruh pihak yang berkomitmen tinggi berkontribusi menuntaskan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami terus berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk berpartisipasi menangani kemiskinan ekstrem ini, karena memang kalau mengandalkan kami sendiri agak sulit. Mereka tidak hanya perlu bantuan tapi baiknya dalam bentuk kail, stimulan untuk secara mandiri memperbaiki hidupnya,” ucapnya.
Dinas Sosial tetap berkomitmen tinggi berkontribusi menuntaskan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami terus berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk berpartisipasi menangani kemiskinan ekstrem ini, karena memang kalau mengandalkan kami sendiri agak sulit.
Mereka tidak hanya perlu bantuan tapi baiknya dalam bentuk kail, stimulan untuk secara mandiri memperbaiki hidupnya,” ucapnya.
Menurut Hasan, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kemampuan, pendidikan rendah, dan masalah mental. Oleh karena itu, penanganan bersama dari semua pihak diperlukan. Memang perlu penanganan bersama untuk hal ini,” katanya.(Red)