BIN | Bekasi – Aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Zuli Zulkifli mengkritik ketidakmampuan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam menghadapi sejumlah lahan pertanian yang mengalami puso atau gagal panen. Seharusnya, gagal panen ini bisa di antisipasi dengan normalisasi aliran sungai yang maksimal.
“Ya kalua normalisasi aliran sungainya maksimal dan dipastikan airnya dapat mengalir secar keseluruhan lahan pertanian, kemungkinan masyarakat Kabupaten Bekasi tidak akan mengalami gagal panen,” ujar Zuli Zulkifli yang dihubungi pada Senin (23/10/2023).
Dia meminta agar Pj Bupati Bekasi bertanggungjawab atas gagal panen yang terjadi dibeberapa wilayah Kabupaten Bekasi. Pertama, Pemkab Bekasi dapat mengganti bibit padi baru agar masyarakat bisa menanam kembali lahan pertaniannya.
Kedua, dapat memastikan pasokan air dilahan pesawahan dapat terairi dengan baik. Dengan begitu, Zuli yakin kasus puso atau gagal panen bisa diminiamalisir di Kabupaten Bekasi.
“Ya intinya asal ada kemauan dari pemerintah daerah untuk memperbaikin saluran air buat pertanian, tida ada yang tidak mungkin,” katanya.
Selain itu, terkait kekurangan suplai air untuk area lahan pertanian.Pemda wajib mempunyai terobosan yang sifatnya jangka panjang agar hal ini tidak terulang, Misalnya saja dengan pembuatan embung yang bisa didanai oleh pemerintah daerah dan desa melalui dana desa.
“Kedua perbaiki saluran sekunder dan tersier dan kerjasama dengan pihak PJT Agar bisa memberikan manfaat jangka Panjang,” sarannya.
Zuli juga menyindir kinerja anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 5 dan Dapil 6. Menurutnya anggota DPRD itu memiliki kewenangan pengawasan terhadap kinerja ekskutif. Menurunya, kinerja DPRD Kabupaten Bekasi masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Nah sudah saatnya momentum masyarakat memilih wakil rakyat yang dapat membawa apsirasi masyarakat dengan baik, sebagai wakil rakyat juga harus dapat memperjuangkan nasib masyarakat,” tandasnya.
