BIN | Kabupaten Bekasi – Menyikapi terkait usulan tingginya pembangunan dalam Musrenbang tahun 2024 mencapai kurang lebih Rp. 40 Triliun berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini minta pemerintah melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan prioritas, sebab keterbatasan anggaran.
“Ketersediaan anggaran APBD Kabupaten Bekasi berkisaran Rp. 7 Triliun pertahun dan kebutuhan pembangunan lebih banyak. Hal itu bisa dilihat dari hasil Reses dan Pokir DPRD yang diinput melalui SIPD (Sistem Informasi Daerah),” ungkapnya.
Kata dia, usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya langkah strategis dalam perencanaan keuangan daerah.
“Tentu dalam perencanaan, melakukan prioritas kemudian mengaktivasi sumber-sumber pendapatan baik dari provinsi dan pusat, juga mengaktivasi sumber pendapatan daerah yang potensinya belum tergarap maksimal,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah dalam perencanaan keuangan daerah mesti berbasis kinerja agar setiap kegiata terserap secara optimal.
“Dorongannya ada di prioritas kegiatan harus berbasis kinera dan dibarengi dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), masih ditemukan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Silpa).
Silpa bisa dinilai positif jika dalam konteks efisiensi, tetapi hal ini berbeda jika dalam kegiatan belajar daerah.
“Ada anggaran yang besar tapi tidak terserap sementara kita butuh anggaran untuk yang lain,” ungkap Ani.
Ani mencontohkan, anggaran kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Banyak kegiatan yang belum dapat terlaksana lantaran keterbatasan anggaran, padahal ada pos anggaran yang tidak terserap.
“Sekarang kan porsi anggaran sudah banyak untuk infrastruktur juga untuk belanja pegawai, memang dua itu tinggi tapi itu tadi kalau perencanaan enggak bener kan sayang,” tandasnya. (Adv)